TEORI ISLAM TENTANG DAULAH (NEGARA) : PERSPEKTIF KOSERVATIF-TRADISIONAL DAN LIBERAL-SEKULER

Oleh : Anjar Nugroho

I. PERPSEKTIF KONSERVATIF-TRADISIONAL

a. Pengertian Daulah

Kata daulah dalam Ensiklopedi Islam Islam berasal kata dasar dari dala-yadulu –daulah, yang artinya bergilir, beredar, dan berputar. Secara istilah arti teoritisnya adalah kelompok sosial yang mentap pada suatu wilayah tertentu dan diorganisir oleh suatu pemerintahan yang mengatur kepentingan dan kemaslahatan mereka. Daulah dapat diartikan negara, pemerintah, kerajaan atau dinasti.

Dalam Al Qur;an terdapat dua ayat yang menggunakan kata ini, keduanya dengan arti bergilir dan beredar, yaitu dalam surah Ali Imran (3) ayat 140 yang artinya :”… Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu, kami pergilirkan diantara kamu …” dan surat al-Hasyr/59 : 7 : “… Dan supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya …”. Jimly Asshiddiqie, ahli hukum Indonesia, berpendapat bahwa dalam ayat pertama terkandung muatan yang berkonotasi politik dan ayat terakhir muatannya lebih berkonotasi ekonomi.

Kata daulah dalam arti dinasti belum dipergunakan pada masa pra-Islam, karena tidak ditemukan adanya indikasi penggunaan kata tersebut. Adapun istilah kesukuan “al-banti” terus digunakan dalam Islam. Pada masa Abbasiyah kata daulah diartikan dengan kemenangan, giliran untuk meneruskan kekuasaan, dan dinasti.

Kata daulah juga bisa diberikan kepada penduduk dan anggota daulah. Pada akhir abad ke-10 H, al-Husein, anak dari Wazir al-Qasim (al-Qasim bin al-Dajl) mendapat gelar wali al-daulah (pelindung negara). Pada tahun 330 M/42 H, dari keluarga Hamdani (Bani Hamdani yang ada di Jazirah), Hasan bin Hamdan dan Ali bin Hamdan, keduanya penguasa di Mosul dan Suriah, diberi gelar Saif al-Daulah (pedang negara). Pemberian gelar ini menunjukkan bahwa khalifah memberikan gelar penghormatan kepada pendukungnya. Gelar daulah ini dilanjutkan pada masa pemerintahan Bani Buwaihi (945 H/1086 M) di Spanyol, Gaznawi (Dinasti Turki yang menguasai Asia Tengah dan beberapa wilayah di Asia Selatan dengan pusat pemerintahan di Gazna tahun 1008-1186 M), dan juga digunakan oleh Malik Tawaif (1011-1086) di Spanypl. Fatimiah (Dinasti Syiah di Arrika Utara tahun 297-567 H/909-1171 M) kadang-kadang juga memberikan gelar daulah kepada pejabat istana mereka.

Al-Kindi, filosof pertama Islam keturunan Arab (185-256 H/810-869 M),mengartikan daulah dengan al-mulk (kerajaan). Abu Bakar Muhammad bin Zakariya ar-Razi, seorang dokter pada masa Islam klasik (251-313 H/865-925 M), mengartikan daulah dengan suksesi.

b. Dasar Hukum Terbentuknya Daulah

Para pakar politik Islam klasik menjadikan dasar hukum pembentukan daulah dalam arti pemerintahan dalam firman-Nya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila menerapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Hama Mendengar lagi Maha Melihat” (Q.S. al-Nisa’:58) dan “Hai Orang-orang yang beriman, taatilah allah dan taatilah Rasul-Nya dan Ulil Amri di antara kamu.Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul, jika kamu benar-benar berian kepada allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Q.S. al-Nisa : 59)

Para pakar politik Islam klasik (konservatif-trdisional) menjadikan kedua ayat ini sebagai landasan terbentuknya daulah, karena kedua ayat itu mengandung unsur-unsur yang dapat mewujudkan atau merealisasikan sasarn atau tujuan yang diinginkan terbentuknya suatu daulah. Munawir Sjadzali, ahli fiqih siyasi Indonesia, berpendapat bahwa kedua ayat itu mengandung petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Ia berpendapat bahwa ayat di atas menjelaskan bagaimana proses hubungan yang komunikatif dan harmonis antara pemimpin dan yang dipimpin dalam rangka mencapai tujuan yang saling memberi manfaat bagi kedua belah pihak. Rais (pemimpin), sebagai pemegang amanah, dan mar’us (yang dipimpin) merupakan komponen yang harus ada dalam pemerintahan suatu daulah. Pemimpin dan perangkatnya yang ada dalam suatu daulah merupakan motor penggerak dan pelaksana jalannya roda pemerintahan. Adapun mar’us harus mematuhi dan melaksanakan sistem dan aturan yang telah digariskan atau diprogramkan oleh rais. Ayat pertama ditujukan kepada pengausa, agar bertindak adil. Ayat kedua ditujukan kepada warga sipil, agar mematuhi Allah, Rasulullah, dan ulil amri (penguasa).

Keharusan adanya pemimpin berlandaskan pada sabda Rasulullah SAW :”Jika tiga orang bepergian, hendaklan mereka menjadikan salah seorang diantara mereka sebagai pemimpin” (HR. Abu Daud)

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa kemashlahatan dan keadilan tidak bias ditegakkan tanpa adanya penguasa yang berwenang menetapkan hukum berdasarkan al-Qur’an dan Sunah Rasulullah SAW. Hukum tidak bisa berjalan dengan baik tanpa didukung rakyat yang memenuhi hukum. Harus ada kerjasama antara penguasa dan rakyat.Kemashlahatan bisa berjalan dengan baik apabila telah terbentuk daulah.

c. Rukun Daulah

Menurut Imam al-Mawardi, rukun daulah adalah adanya rakyat, wilayah dan pemerintahan. 1) Rakyat merupakan salah satu yang esensial begi terwujudnya daulah. Rakyat merupakan gabungan individu yang berdomisili di wilayah daulah.Tidak semua yang menetap di wilayah daulah dianggap sebagai warga. Daulah Islam membedakan antara orang Islam dengan kaum Dzimmi (kaum non Muslim yang menetap dan mendapat perlindungan di darul Islam). Kaum dzimmi yang bermukim di daerah Muslim diharuskan membayar jizyah (pajak yang dipungut dari rakyat nonmuslim dalam negara Islam), yang dengannya mereka terjamin memperoleh perlindungan dari negara (Q.S. 9:29). Pajak tersebut juga merupakan pembenaran perlindungan perlindungan nyawa dan harta mereka. Setelah itu baik daulah Islam maupun masyarakat Muslim tidak berhak melanggar harta, kehormatan maupun kemerdekaan mereka. Mereka mendapatkan perlindungan dalam kemashlahatan umum, seperti perdagangan dan industri.

Kaum Dzimmi terikat dengan hukum pidana yang sama dengan warga muslim. Demikian juga dengan hukum perdata, harta kekayaan apapun bentuknya dan alat perdagangannya yang dilarang bagi muslim juga terlarang bagi kaum dzimmi. Misalnya, riba terlarang bagi kaum muslim juga bagi kaum dzimmi. Dalam hukum keluarga (perkawinan, perceraian, danm warisan)mereka diperbolehkan memberlakukan hukum agama mereka, seperti pernikahan tanpa saksi, tanpa penetapan mahar, dan sebagainya. Mereka juga diberi kebebasan dalam mengadakan upacara keagamaan sesuai dengan agama mereka.

Menurut Imam al-Mawardi, penguasa boleh menugaskan kaum dzimmi dalam lembaga eksekutif. Mereka tidak wajib berperang apabila peperangan itu dimaksudka untuk membela Islam. Adapun warga Muslim yang telah memenuhi kriteria tertentu, misalnya baligh, berakal, dan merdeka, mempunyai hak politik, hak memilih dan dipilih, dan wajib ikut berperang membela Islam dalam peperangan.

2)Wilayah. Yang dimaksud wilayah di sini mencakup wilayah darat, laut, dan udara. Untuk mewujudkan daulah, sekelompok orang harus menetap pada suartu wilayah tertentu. Suku-suku yang sellau berpindah tempat tidak mempunyai wilayah sendiri, tidak dianggap sebagai daulah. Sistem Islam membedakan antara darul Islam (daerah yang berada di wilayah kekuasaan Islam) dan darul harbi (wilayah yang berada dalam kekuasaan kaum kafir).

Di Samping itu terdapat darul Ahad (darul aman), yaitu suatu wilayah yang ditaklukkan oleh kaum muslimin tetapi tidak dikuasai secara teritorial. Penaklukan wilayah ini dilakukan secara damai dan hukum yang berlaku bukan hukum Islam. Hanya saja antara darul Islam dan mereka tidak diikat dalah suatu perjanjian damai.

3)Pemerintahan. Pemerintah merupakan unsur utama dalam pembentukan daulah. Ia berkuasa menjalankan urusan daulah, mengurus organisasinya dan menangani urusan rakyatnya. Dalama perkembangan sejarah Islam, para ahli politik Islam sepakat menyatakan bahwa Rasulullah SAW telah emndirikan daulah Islam pertama Madinah di tahun pertama hijriyah (622 M). Dengan terbentuknya komunitas muslim di Madinah, maka Rasulullah sekaligus sebagai pemimpin agama dan pemimpin negara. Pengukuhan kekuasaan dinyatakan dalah konstitusi tertulis yang dikenal sebagai Piagam Madinah. Dengan piagam ini Rasul mempunyai kekuasaan untuk menyatakan perang atau damai, menyelesaikan konflik antar warga masyarakat, dan menentukan kebijakan menyangkut masalah ekonomi, politik dan lain-lain.

Setelah Nabi Muhammad wafat, kekuasaan dan bentuk daulah mengalami perkembangan. Julukan kepada kepala daulah mengalami perubahan, seperti dari khalifah menjadi sulthan dan amir.

d. Syarat Daulah

Menurut Mahmud Hilmi, Guru Besar filsafat dan politik Islam di Universitas al-Azhar (Mesir) dalam bukunya Nizam al-Hukm al-Islami, menyatakan syarat daulah adalah ; 1) mempunyai pengairan yang memadai, 2) tersedia barang-barang kebutuhan pokok, 3) tempatnya strategis dan udaranya bagus, 4) dekat dari daerah pemukiman, dan 5) wilayahnya terpelihara dari gangguan musuh dan pengacau hingga rakyat merasa terlindungi.

Selanjutnya ia menyatakan, apabila daulah telah berdiri, maka harus dipenuhi beberapa faktior berikut : 1) pemerintah harus menyediakan air bersih dan memberi kemudahan kepada rakyat untuk memperolehnya, 2) mendirikan tempat shalat di dekat pemukiman, 3) mendirikan pasar yang memungkinkan penduduk untuk memenuhi kebutuhannya, 4) membentengi daerah agar aman dari serbuan musuh, 5) mendatangkan para ilmuwan dan para ahli yang sesuai dengan kebutuhan penduduk sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

e. Fungsi Daulah

Menurut Abu Ya’la Muhammad bin Husain al-Farra’ al-Hanbali (338-458 H; ahli fiqih madzab Hanbali) dan Imam al-Mawardi, menyatakan ada beberapa fungsi daulah, diantaranya sebagai berikut :

1. Memberi perlindungan dan keamanan, serta mempertahankan diri dari serangan musuh.
2. Tugas yudikatif mencakup penegakkan hukum dan keadilan, sehingga orang dhalim tidak bertindak sewenang-wenang dan orang yang teraniaya tidak bertambah lemah, dan menegakkan hudud, agar larangan Allah SWT dapat dilindungi dari pelanggaran sehingga hak dan kemashlahatan rakyat terpelihara.
3. Tugas keuangan, di antaranya menarik pajak dan sedekah yang diwajibkan syara’, sehinga menurut nash maupun ijtihad dengan tidak memaksa.

II. PERSPEKTIF LIBERAL-SEKULARISTIK (ALI ABD AL-RAZIQ)

Untuk kepentingan diskusi ini, dieksplorasi sedikit pemikiran intelektual muslim yang dikenal sebagai eksponen perspektif sekularistik tentang negara/kekuasaan. Dalam hal ini adalah Ali Abd. Raziq, intelektual dan aktifis politik Muslim yang dikenal sebagai eksponen pemikiran pemisah agama dan negara. Tokoh yang pernah diangkat sebagai hakim syari’ah di Mesir (1915) ini menulis Al-Islam wa Ushulul al-Hukm: Bahtsun fi al Khilafati wa al-Hukumati fi al-Islam- Islam dan sumber-sumber kekuasaan politik; Kajian tentang Khilafah dan kekuasaan dalam Islam, diterbitkan pertama kali pada tahun 1925, yang berarti hanya berselang dua tahun setelah revolusi Kemalis yang menghapus sistem khilafah Turki pada akhir 1923.

Dalam membangun tesis pemisahan antara agama dan politik, itu Raziq dalam hal tertentu tampak dipengaruhi oleh pemikiran ibn Khaldun yang dikenal sebagai Bapak Sosiologi dalam Islam maupun Barat modern. Raziq mengikuti Khaldun dalam pencarian sumber kekuasaan dari sebab-sebab alamiyah dan bukan dari sebab-sebab ilahiyah. Oleh karena itu Raziq, seperti juga Khaldun memberi penyediaan pintu masuk untuk menerima kekuasaan raja atau kekuasaan secular dan bukan khilfah (kekuasaan atau rezim yang memperoleh keabsahan ilahiah).

Kendati demikian harus dicatat bahwa Raziq jauh lebih berani melangkah, dalam membangun tesis tentang kekuasaan. Menurut aktifis Hisb al-Ummah- organisasi yang sesungguhnya tergolong radikal di Mesir, kekuasaan harus lepas dari khilafat dengan mencari justifikasi kepada rakyat. Dalam kontek inilah Raziq menolak tesis Khldun yang meminta penguasa non-khilafat tetap membangun moralitas ilahiyah. Pandangan seperti ini menurut Raziq hanya menyebabkan bercapur aduknya justifkasi ilahiyah dengan justifikasi rakyat.

Pada tingkat asumsi yang dibangun, Razik memang berbeda dengan Khaldun. Bagi Raziq sumber legitimasi kekuasaan tidak bisa dicampur aduk antara legitimasi rakyat (ascending of power) dengan yang datang dari Tuhan (descending of power). Tidak seperti Raziq, ibn Khaldun memandang bahwa khilafah adalah rejim Qur’ani, sebuah rezim politik yang mengurus kebutuhan manusia dunia dan akhirat, dijustifikasi berdasarkan kalam ilahi. Walaupun menurut Khaldun rezim Qur’ani tersebut hendaknya tidak menghapus atau menekan semua keinginan alami manusia dan institusi sosial, karena ia merupakan basis sebuah rezim apapun, rezim politik maupun Qur’ani. Lebih jauh dikatakan pula bahwa jika raja bertindak dengan ikhlas melayani kepentingan publik atas nama Tuhan, dan mengajak mereka perlu dikecam dalam diri pengusaha profan semacam ini.

Berakar dari asumsi atau pengandaian bahwa kekuasaan harus dicari sebab-sebab alamiyah, Raziq membangun klaim hubungan agama dan politik melalui perspektif sekularistik. Klaim tentang khilafat dan kekuasaan dalam Islam itu ia mulai dengan mengajukan pertanyaan besar: (1) Apakah kekhalifahan memang diperlukan ? (2) Apakah memang ada sistem pemerintahan yang Islami ? (3) Dari manakah sumber legitimasi kekuasaan, dari atas (Tuhan) atau dari bawah (rakyat) ?

Pertanyaan ini muncul di tengah seting sosial saat itu yang ditandai dengan lemahnya kekahlifahan dalam Islam, tetuama di kawasan Eropa Timur, yang kemudian memicu ketegangan di kalangan aktifis politik Islam. Ketegangan atau konflik itu di Turki berujung dengan pembubaran kekhalifahan Ottoman (Utsmaniyah) pada tahun 1923/1924 oleh pemerintah Turki di bawah kepemimpinan Kemal Ataturk. Pembubaran itu dilakukan dengan alasan lembaga spiritual saat itu, khususnya lembaga keulamaan, dinilai hanya mengabdi kepda kepentingan sultan/khalifah, menjustifikasi penguasa, dalam hal ini khalifah, tanpa memperhatikan berbagai kelemahan yang dimilikinya.

Kekecewaan masyarakat terhadap sultan atau khalifah saat itu muncul di tengah kekalahan mereka dari musuh yang antara lain berhasil menduduki Islamabad. Sultan dipaksa untuk menerima perjanjian damai yang memalukan. Perjanjian itu merampas kemerdekaan dan memecah belah wilyahnya. Umat Islam, terutama dipelopori Kemal saat itu menolak penghinaan ini dan memerangi Sultan dengan kekuatan senjata, sehingga menarik simpati seluruh dunia Islam. Rasyid Rida, editor majalah Al-Manar pun pada saat itu berada dalam barisan penentang para Sultan yang dinilainya telah mengedepankan kepentingannya sendiri daripada menjaga keutuhan dan khormatan wilyah negerinya.

Di tengah melemahnya sistem khilafah antara lain karena disebabkan mengemukannya kepentingan pribadi penguasa seperti itulah Raziq lalu membangun argumentasinya tentang kekuasaan. Menurutnya masyarakat memang memerlukan kekuasaan politik, namun tidak harus dalam bentuk tertentu. Bahkan umat pun tidak harus dipersatukan secara politik. Tesis utama Raziq dapat dikemukakan sebagai berikut :

(1) Bahwa Nabi tidak membangun negara dan otoritasnya murni bersifat spiritual. (2) Bahwa Islam tidak menentukan sistem pemerintahan yang definitive. Karena itu umat Islam bebas memilih bentuk pemerintahan apapun yang mereka rasakah cocok (3) Bahwa tipe-tipe pemerintah yang dibentuk setelah wafatnya Nabi tidak memiliki dasar dalam doktrin Islam. Sistem itu semata-mata diadopsi oleh orang-orang Arab dan dinaikkan derajatnya dengan istilah khilafah untuk memberi legitimasi religius. (4) Bahwa sistem ini telah menjadi sumber tipuan bagi sebagian besar persoalan dunia Islam, karena ia digunakan untuk melegitimasi tirani dan menimbulkan dekadensi umat Islam.

Pikirannya yang menyimpang dari mainstream intelektual Muslim di Mesir saat itu, menyebabkan dia harus menanggung resiko di pecat dari jabatannya sebagai hakim syariah oleh Majelis Ulama Tertinggi Mesir, dan Al-Azhar menanggalkan gelar alim dari Raziq. Namun dalam mempertahankan argumennya, Raziq ketika diwawancarai wartawan Bourse Egiptienne sesaat setelah Dewan Ulama Pusat Mesir melancarkan kecaman terhadap dirinya, ia menyatakan gagasan utama dalam buku saya, yang telah membuat saya banyak dikecam, adalah bahwa Islam tidak menetapkan bentuk Rezim atau pemerintahan tertentu bagi kaum Muslim menurut persyaratan yang dibuat oleh sistem itu sendiri. Islam justru memberi kita kebebasan untuk membentuk negara sesuai dengan kondisi intelektual, sosial dan ekonomi di sekeliling kita, dengan mempertimbangkan sosial dan tuntutan jaman.

Pemikiran Raziq jelas merupakan kritik, di satu pihak terhadap pemikiran differensionis Ibn Khaldun di satu pihak, dan terutama adalah kritik kepada para pemikir Islam perspektif organik. Raziq tidak sependapat dengan pemikiran organik yang dianut oleh mayoritas Muslim saat itu. Dalam tipologi kekuasan organik, penguasa atas nama negara memberikan dukungan dan akomodasi terhadap negara. Simbol-simbol agama akan dikenakan dalam acara-acara resmi maupun tidak resmi dan bahkan dalam sistem negara teokratik, penggunaan symbol-simbol agama itu dilakukan secara institusional dan formalistik. Dalam kajian Islam, diskusi hubungan agama dan kekuasaan atau politik organis, memunculkan klaim tidak ada pemisahan antara agama dan politik, sehingga kekuasan bukan sekedar representasi, tetapi adalah presentasi dari agama. Di sinilah Raziq berbeda paham dengan para penganut Islam formalistik seperti Sayyid Qutb, Rida maupun Al-Maududi.

Menurut Raziq, persyaratan yang dibangun untuk menjustifikasi penyatuan agama dan politik dalam Islam didasarkan kepada teradisi pemikiran skripturalistik, idealistik dan formalistik dalam memahami teks doktrinal agama (Woodward, 1998 : 283-311). Dalam pemikiran skpritualistik pemahaman agama dilakukan secara tekstual. Pemikir seperti Sayyid Qutb, misalnya mengartikan secara harfiah ayat Al-qur’an : “Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir”. (QS. 5:44,45,47)

Ayat ini dfahami sebagai perintah menjalankan pemerintahan illahi dalam lembaga formal sehingga lalu memunculkan konsep negara teokratis, dengan simbol-simbol kekuasaan bersumber dari Islam. Dengan demikian dalam memahami kekuasaan, penganut perpsektif skripturalis cenderung berangkat dari asumsi descending of power, dalam hal ini legitimasi penguasa berasal dari Tuhan, dan dengan demikian penguasa tidak lain adalah representasi dari kekuasaanNya yang dari sini lalu muncul pemerintahan teokratis.

Pemikiran skripturalistik sering menampilkan kecenderungan bertindak secara idealistik dengan melakukan idealisasi terhadap sistem pemerintahan dengan menawarkan nilai-nilai Islam ideal. Tokoh seperti Al-Farabi dan filosof Ikhwan al-Shafa, misalnya mengajukan negara ideal yang disebut al-madinah al-fadilah (negara utama). Karena konsepsi ini bercorak filosof, maka cenderung a-historis. Mengenai sikapnya terhadap penyelenggaraan politik pemerintahan, maka kaum idealis cenderung tidak realis dalam menghadapi format politik dan kenegaraan yang ada. Pandangan idealis ini kemudian lebih cenderung berorientasi formalistik, sebuah pemikiran yang lebih mengedepankan bentuk (body) dari pada isi (mind). Mereka tidak terusik dengan kenyataan bahwa bisa saja kekuasaan mengendalikan body, meski tidak otomatis dapat mengendalikan mind. Dalam hal politik penyelenggaraan pemerintahan, negara dipandang sebagai simbol agama, sehingga perlu politik yang Islami, antara lain dengan membentuk negara Islam atau Partai Islam.

Sikap idealis dan tidak realistik, di tambah dengan kecenderungan untuk melakukan formalisme ajaran tersebut memicu ketidak sabaran sejumlah pegerakan kebangkitan Islam seperti kelompok Al-Jamaah al-Islamiyah maupun gerakan Jihad untuk merespon pemerintahan Mesir yang cenderung secular secara radikal, berbeda dengan strategi yang diterapkan Iskhwanul Muslimin yang cenderung lebih moderat.

Dalam membangun tesis pemisah agama dan politik Raziq, menghidarkan diri dari pemikiran skriptualistik, idealistik maupun formalistik. Raziq menegaskan bahwa tidak ada rujukan yang dapat dipakai di dalam al-Qur’an maupun Hadits untuk membuktikan adanya persyaratan menggerakan sistem kekhalifahan. Peraturan tentang kekuasaan politik, politheisme, perbudakaan atau tentang apapun tidak lantas menjadi wajib hanya karena dibahas dalam al-Qur’an. Dalam al-Qur’an yang sangat terkenal, “patuhlah kepada Allah, Rasul dan ulil amri, “ tidak dengan serta merta merujuk kepada penguasa politik baru manapun.

Dengan mengacu pada mufassir seperti Baidhawi dan Zamakhsyari, Raziq menyatakan bahwa kata-kata ulil amri ditafsirkan sebagai “sahabat Nabi,” atau “ulama’ Oleh karena itu ia membantah bahwa Nabi Muhammad telah membentuk negara Islam di Madinah. Nabi hanya Rasulullah, bukan raja ataupun pemimpin politik. Ia menyatakan :

Muhammad hanyalah seorang utusan (Allah). Ia betul-betul mengabdikan dirinya bagi dakwah agama tanpa kecenderungan yang menyangkut kedaulatan yang sementara sifatnya, karena ia tidak menyerukan bagi sesuatu yang berkaitan dengan pemerintahan…. Nabi tidak memiliki kerajaan ataupun pemerintahan yang sifatnya temporal. Ia tidak mendirikan kerajaan dalam pengeritan politik atau apa pun yang sinomim dengannya;…. Ia hanyalah seorang Nabi, seperti Nabi-nabi yang lain yang mendahuluinya. Ia bukanlah raja atau pun pembangun negara, Ia juga tidak menyerukan bagi dibangunnya imperium temporal (al-Raziq, 2001 : 133).

REFERENSI:

Dahlan, Abdul Azis dkk., (ed)., Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoevee, cet. IV, 2000

Al-Raziq, Ali Abd., 1966, al-Islam wa Ushul al-Hukm, Beirut : Maktabah al-hayah.

‘Imara, Muhammad, 1972, al-Islam wa Ushul al hukm li ‘Ali ‘Abd al-Raziq, Beirut : Dar al-Fikr.

Effendy, Bachtiar, 1998, Islam dan Negara : Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Jakarta : Paramadina

Al-Maududi, Abu al-A’la, Khalifah dan Kerajaan, Evaluasi atas Sejarah Pemerintahan, Bandung : Mizan, 1984

Al-Mawardi, Abu Hasan Ali Ibn Muhammad bin Habib, Kitab al-Ahkam al-Sulthaniyah, Beirut : Dar al-Fikr, 1966