Makalah Birokrasi Dan Perkembangannya

A.    PENDAHULUAN

Birokrasi adalah tipe organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administrative dengan cara mengkoordinasi secara sistematis, teratur pekerjaan dari banyak anggota organisasi.

Orang-orang yang bekerja dalam birokrasi pemerintahan bekerja secara professional. Mereka diangkat dan diupah untuk menduduki jabatannya di lembaga pemerintahan yang telah ditetapkan tugasnya dari atasannya. Dasar pemilihan personil birokrasi biasanya dilandaskan pada keterampilan dan kepandaian yang dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan tujuan tertentu.

Birokrasi pemerintahan seringkali diartikan sebagai officialdom atau kerajaan pejabat. Suatu kerajaan yang raja-rajanya adalah para pejabat dari suatu bentuk organisasi yang digolongkan modern. Di dalamnya terdapat tanda-tanda bahwa seseorang mempunyai yurisdiksi yang jelas dan pasti, mereka berada dalam area official yang yurisdiktif . didalam yurisdiktif tersebut seseorang mempunyai tugas dan tanggung jawab resmi (Official duties) yang memperjelas batas batas kewenangan pekerjaannya. Mereka bekerja dalam tatanan pola hierarkhi sebagai perwujudan dari tingkat otoritas dan kekuasaannya. Mereka memperoleh gaji sesuai keahliannya dan kompetensinya. Selain itu didalam kerajaan pejabat tersebut, proses komunikasinya didasarkan pada dokumen tertulis (the files).

B.     BIROKRASI DAN PERKEMBANGANNYA

1.      Pengertian birokrasi

Secara bahasa, istilah birokrasi berasal dari bahasa prancis”bureau” yang berarti kantor atau meja tulis dan dari bahasa yunani “createin” yang berarti mengatur. Pada mulanya, istilah ini di gunakan untuk menunjuk pada suatu sistematika kegiatan kerja yang di atur yang di perintah oleh suatu kantor melalui kegiatan kegitan administrasi ( ernawan, 1998). Dalam konsep bahasa inggris secara umum, birokrasi disebut dengan civil service. Selain itu juga sering di sebut dengan public sector, public service atau public administration.

Istilah birokrasi sering kali di kaitkan dengan organisasi pemerintah, padahal birokrasi ciptaan Max Weber itu bias terjadi baik di organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah. Di suatu perusahaan birokrasi itu bisa terjadi. Demikian pula di suatu organisasi yang besar birokrasi akan terjadi. Dalam dunia pemerintahan konsep birokrasi dimaknai sebagai proses dan system yang di ciptakan secara rasional untuk menjamin mekanisme dan system kerja yang teratur, pasti dan mudah dikendalikan.

Sedangkan dalam dunia bisnis, konsep birokrasi diarahkan untuk efisiensi pemakaian sumberdaya dengan pencapaian output dan keuntungan yang optimum.

Kata “birokrasi” dapat mengandung pengertian :

a.       System pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah bepegang pada hierarki dan jenjang jabatan.

b.      Cara bekerja atau pekerjaan yang lamban, serta menurut tata aturan (adat, dsb) yang banyak liku likunya dan sebagainya.

Beberapa definisi birokrasi menurut para ahli :

-          Max weber, mendefinisikan birokrasi sebagai sutau hierarki yang ditetapkan secara jelas dimana pemegang kantor mempunyai fungsi yang sangat spesifik dan mengaplikasikan atau menerapkan aturan universal dalam semngat impoersonalitas yang formalistik.

-          Mifta toha, mendefinisikan birokrasi sebagai system untuk mengatur organisasi yang besar agar diperoleh pengelolahan yang efisien, rasional, dan efektif.

-          Rod Haque (1993), mendefinisikan birokrasi adalah istitusi pemerintahan yang melaksanakan tugas Negara.

-          Kamus besar bahasa Indonesia, birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan.

-          Wikipedia, birokrasi diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida dimana lebih banyak orang berada ditingkat bawah dari pada tingkat atas. Biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administrative maupun militer.

2.      Konsep Birokrasi

Istilah birokrasi tentu7 sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat, terutama dalam penyediaan pelayanan public atau birokrasi di8identikkan sebagai sesuatu yang lama, bertele-tele, dan rigit (kaku). Hal tersebut karena birokrasi terikat oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Secara umum birokrasi merupakan instrument penting dalam masyarakat modern saat ini yang kehadirannya tak mungkin terelakkan. Dimana birokrasi ini merupakan konsekuensi logis dari tugas Negara (pemerintah) daloam proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Weber (dalam Suradinata, 2002;27) mengatakan bahwa “birokrasi adalah sebagai salah satu sistem otorita yang ditetapkan secararasionaloleh berbagai peraturan”. Birakrasi dimaksudkan untuk mengorganisasi secara teratur suatu pekerjaan yang harus dikerjakan oleh banyak orang. Sejalan dengan itu, Blau dan Page (dalam suradinata, 2002;27) memformulasikan “birokrasi sebagai tipe dari oorganisasi, dimana dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administrative besar dengan cara mengkoordinasikan secara sistematika pekerjaan orang banyak’”.

Pelaksanaan birokrasi disetiap Negara itu berbeda-beda tergantung dari sistem pemerintah yang dianut oleh setiap Negara tersebut. Jelas tentu berbeda dengan birokrasi di Negara maju dengan birokrasi di Negara berkembang, dimana di Negara maju birokrasinya sudah tentu bias kita liat lebih bagus proses pelayanan publiknya dibandingkan dengan pelayanan public di Negara berkembang yang proses peyanan publiknya yang lama, kaku, dan bertele-tele. Dimana pelayanan public di Negara berkembang belum bisa dikatakan baik karena proses pelayanan publiknya belum bias di nikmati oleh seluruh lapisan masyarakat karena dipengaruhi oleh beberapa factor seperti sumber daya manusia, kondisi geografis, sumber penerimaan dan teknologi informasi.

3.      Ciri-Ciri Birokrasi

Sebagaimana dapat dilihat dari banyak buku mengenai birokrasi bahwa ciri pokok dari struktur birokrasi seperti yang diuraikan oleh max weber sebagai berikut:

1.      Jabatan administratif  yang terorganisasi/tersusun secara hierarkis.

2.      Setiap jabatan mempunyai wilayah kompetensinya sendiri.

3.      Pegawai negeri ditentukan, tidak dipilih berdasarakan pada kualifikasi teknik yang ditunjukkan dengan ijazah atau ujian.

4.      Pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai pangkat atau kedudukannya.

5.      Pekerjaan merupakan karir yang terbatas, atau pada pokoknya pekerjaannya sebagai pegawai negeri.

6.      Para pejabat tidak memiliki kantor sendiri.

7.      Para pejabat sebagai subjek untuk mengontrol dan mendisiplinkan.

8.      Promosi didasarkan pada pertimbangan kemampuan yang melebihi rata-rata.

Selanjutnya, dari pengertian birokrasi, Rourke (1979) memberikan ciri-ciri birokrasi sebagai berikut:

a.       Adanya pembagian kerja secara hierarki dan rinci.

b.      Didasarkan pada aturan-aturan yang tertulis yang diterapkan secara impersonal.

c.       Dijalankan oleh staf yang bekerja full time, seumur hidup dan professional.

d.      Tidak turut memegang kepemilikan atas alat-alat pemerintahan, pekerjaan, keuangan, dan jabatannya.

e.       Hidup dari gaji dan pendapatan yang diterimanya tidak didasarkan secara langsung atas dasar kinerja mereka.

Masih dari pengertian birokrasi, Beetham (1990) mengemukakan bahwa ciri sentral dari birokrasi adalah:

a.       Bagian kerja yang sangat sistematis.

b.      Problema administrasi yang kompleks dipecah-pecah kedalam tugas-tugas yang bersifat berulang dan dapat dikelola, yang masing-masing merupakan wilayah kerja dari unit-unit tertentu.

c.       Dikoordinir dibawah hierarki komando yang bersifat sentralistis.

Eddhi Sudarto, yang mengutip Weber, memberikan ciri-ciri birokrasi sebagai berikut:

a.      Kegiatan sehari-hari yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi didistribusikan melalui cara yang telah ditentukan, dan dianggap sebagai tugas resmi.

b.      Pengoorganisasian kantor yang mengikutinprinsip hierarki yaitu bahwa unit yang lebih rendah dari sebuah kantor berada dibawah administrator dan pembinaan yang lebih tinggi.

c.       Pelaksanaan tugas diatur oleh suatu sistem peraturan abstrak yang konsisten dan mencakup penerapan aturan tersebut dalam kasus-kasus tertentu.

d.      Seorang pejabat yang ideal melaksanakan tugas-tugasnya tanpa perasaan-perasaan dendam, dan oleh karena itu juga tanpa perasaan kasih saying.

e.       Pekerjaan dalam suatu organisasi birokratis didasar pada kualifikasi teknis dan dilindungi dari kemungkinan pemecatan secara sepihak.

f.       Pengalaman secara universal cenderung mengemukakan bahwa tipe organisasi a dministrative murni yang berciri birokratis dilhat dari sudut pandangan yang semata-mata bersifat teknis, mampu mencapai tingkat efisiensi yang tinggi.

4.      Sejarah Birokrasi di indonesia

a.       Birokrasi Masa Kerajaan

Sejarah perjalanan birokrasi di Indonesia tidak pernah terlepas dan pengaruh system politik yang berlangsung. Apa pun system politik yang diterapkan selama kurun waktu sejarah pemerintahan di Indonesia, birokrasi tetap memegang peran sentral dalam kehidupan masyarakat. Baik dalam system politik sentralistik maupun system politik yang demokratis sekalipun, seperti yang diterapkan Negara-negara maju, keberadaan birokrasi sulit dijauhkan dari aktivitas-aktivitas dan kepentingan-kepentingan politik pemerintah.

Sebagian besar wilayah Indonesia sebelum kedatangan bangsa asing pada abad ke-16, menganut sistem kekuasaan dan pengaturan masyarakat yang berbentuk sistem kerajaan. Dalam system kerajaan, puncuk pimpinan ada di tangan raja sebagai pemegang kekuasaan tunggal dan absolut. Segala keputusan ada di tangan raja dan semua masyarakat harus tunduk dan patuh pada kehendak sang raja.

Ciri ciri birokrasi pada masa kerajaan adalah :

-          Penguasa menganggap dan menggunakan administrasi public sebagai urusan pribadi.

-          Administrasi adalah perluasan rumah tangga istananya.

-          Tugas pelayanan di tunjukkan kepada pribadi sang raja.

-          Gaji dari raja kepada pegawai kerajaan pada hakikatnya adalah anugerah yang juga dapat ditarik sewaktu waktu.

-          Para pejabat kerajaan dapat bertindak sekehendak hatinya terhadap rakyat.

b.      Birokrasi Masa Kolonial

Pelayanan public pada masa pemerintahan kolonial belanda tidak terlepas dari sistem administrasi pemerintahan yang berlangsung pada saat itu. Sistem birokrasi pemerintahan yang dikembangkan colonial justru sepenuhnya ditujukan untuk mendukung semakin berkembangnya pola paternalistic yang telah di jiwai pada era kerajaan.

      Selama pemerintahan colonial berkuasa di Indonesia terjadi dualism sistem birokrasi pemerintahan. Di satu sisi telah mulai diperkenalkan dan diberlakukan sistem administrasi colonial belanda yang mengenal sistem birokrasi dan administrasi modern, sedangkan pada sisi lain, sistem administrasi tradisional  masih tetap dipertahankan pemerintahan colonial.

c.       Birokrasi Masa Orde Baru

      Berakhirnya masa pemerintahan kolonialisme di Indonesia membawa perubahan social politik yang sangat berarti bagi kelangsungan sistem birokrasi pemerintahan.perbedaan-perbedaan pandangan yang terjadi di antara pendiri bangsa di awal masa kemerdekaan tentang bentuk Negara yang akan didirikan, termaksud dalam pengaturan birokrasinya.

      Setidak-tidaknya terdapat dua persoalan dilematis menyangkut aparat birokrasi pada saat itu . Pertama, bagaimana cara mendapatkan pegawai Republik Indonesia yang telah berjasa mempertahankan Republik Indonesia, tetapi relative kurang memiliki keahlian dan pengalaman kerja yang memadai. Kedua, bagaimana menempatkan pegawai yang telah bekerja pada pemerintahan belanda yang memiliki keahlian, tetapi dianggap berkhianat atau tidak loyal terhadap Negara Republik Indonesia (Menpan, 1995).

      Pada masa ini akhirnya birokrasi menjadi begitu superior terhadap publik. Semua aspek kehidupan masyarakat hamper dapat dipastikan tersentuh oleh kekuasaan birokrasi. Lembaga perizinan menjadi mekanisme control efektif bagi birokrasi, mulai dari pelayanan akta kelahiran, kartu penduduk, sampai akta kematian, semuanya telah menjadi bagian dari upaya birokrasi untuk mengontrol dan memobilisasi potensi masyarakat bagi kepentingan birokrasi.

d.      Birokrasi Di Era Reformasi

      Pada era reformasi sekarang ini, lembaga birokrasi pemerintah baik di pusat maupun daerah masih tergolong besar. Jumlah dan macam jenisnya di pemerintah pusat merupakan tinggalan dari pemerintah Orde Baru. Jumlah kementrian negaranya masih besar karena di pertahankan oleh partai politik sebagai arena bargaining untuk mendukung presiden terpilih, kalau perlu harus di tambah lagi supaya virus parkiston dan Proliferasi tidak bisa sembuh. Demikian partai politik sekarang ini diperkirakan menjadi salah satu penyebab membesarnya lembaga birokrasi pemerintahan.

      Sistem politik yang berubah dari zaman pemerintahan Orde Baru menyadarkan kita bahwa semakin banyaknya partai politik, maka semakin banyak keinginan partai politik pemerintahan birokrasi pemerintah. Orang orang parpol akan menjadi pimpinan lembaga birokrasi pemerintah. Oleh karena itu, perlu diatur sistem hubungan kerja antara jabatan politik, jabatan Negara, dan jabatan birokrasi karier pemerintah. Sampai sekarang ini hubungan dari ketiga jabatan tersebut belum ada tanda-tanda diatur. Adapun yang sekarang ini berlaku adalah cara-cara pemerintahan Pak Harto yang diteruskan oleh pemeintahan yang sekarang ini.

C.    KESIMPULAN

Secara bahasa, istilah birokrasi berasal dari bahasa prancis”bureau” yang berarti kantor atau meja tulis dan dari bahasa yunani “createin” yang berarti mengatur. Pada mulanya, istilah ini di gunakan untuk menunjuk pada suatu sistematika kegiatan kerja yang di atur yang di perintah oleh suatu kantor melalui kegiatan kegitan administrasi ( ernawan, 1998). Dalam konsep bahasa inggris secara umum, birokrasi disebut dengan civil service. Selain itu juga sering di sebut dengan public sector, public service atau public administration.

Ciri-ciri birokrasi adalah :

1.      Jabatan administratif  yang terorganisasi/tersusun secara hierarkis.

2.      Setiap jabatan mempunyai wilayah kompetensinya sendiri.

3.      Pegawai negeri ditentukan, tidak dipilih berdasarakan pada kualifikasi teknik yang ditunjukkan dengan ijazah atau ujian.

4.      Pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai pangkat atau kedudukannya.

5.      Pekerjaan merupakan karir yang terbatas, atau pada pokoknya pekerjaannya sebagai pegawai negeri.

6.      Para pejabat tidak memiliki kantor sendiri.

7.      Para pejabat sebagai subjek untuk mengontrol dan mendisiplinkan.

8.      Promosi didasarkan pada pertimbangan kemampuan yang melebihi rata-rata.

Sejarah birokrasi di indonesia terbagi menjadi 4 periode, yaitu :

1.      Birokrasi Masa Kerajaan

2.      Birokrasi Masa Kolonial Belanda

3.      Birokrasi Masa Orde Baru

4.      Birokrasi Di Era Reformasi

DAFTAR PUSTAKA

Thoha Miftah.2003.Birokrasi dan politik di Indonesia.PT. Raja grafindo persada.Jakarta

Mustafa Delly. 2013. Birokrasi Pemerintahan. Alfabeta.Bandung