Gambaran Umum Kabupaten Bone
2.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah
Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan dengan Ibukota Watampone dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 4.558 km2. Kabupaten Bone secara administratif terbagi kedalam 27 kecamatan, 329 desa dan 43 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Bonto Cani yaitu seluas 463,35 km2 sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tanete Riatang yaitu seluar 0,52 km2. Kabupaten Bone terletak pada posisi 4°13′- 5°6′ LS dan antara 119°42′-120°40′ BT dengan garis pantai sepanjang 138 km yang membentang dari selatan ke utara.
Kabupaten Bone secara langsung berbatasan dengan beberapa kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu:
Kabupaten Bone ditinjau dari ketinggian tempat dapat diklasifikasikan
kedalam 6 kategori dengan variasi ketiggian antara 0 hingga lebih dari
1.000 meter dpal. Kategori pertama (0-25 meter) yaitu seluas 81.925,2
Ha, kategori kedua (25-100 meter) seluas 101.620 Ha, kategori ketiga
(100-250 meter) seluas 202.237,2 Ha, kategori keempat (250-750 meter)
seluas 62.640,6 Ha, kategori kelima (750-1000 meter) seluas 40.080 Ha,
dan kategori keenam (diatas 1.000 meter) seluas 6.900 Ha. Ketinggian
wilayah di Kabupaten Bone dapat dilihat pada tabel 2.1
Tabel 2.1
Ketinggian Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bone
Sumber: Bappeda Kabupaten Bone
Tingkat kemiringan lahan di Kabupaten Bone bervariasi mulai dari datar, landai hingga daerah kemiringan yang curam. Daerah yang memiliki kemiringan datar hingga landai banyak terdapat di daerah dengan kontur wilayah pantai atau dataran rendah, daerah ini terletak di sepanjang bagian timur Kabupaten Bone hingga di sebagian daerah bagian utara. Adapun daerah dengan kemiringan curam berada pada bagian Selatan dan Barat yang didominasi oleh perbukitan dan pegunungan.
Wilayah Kabupaten Bone termasuk daerah beriklim sedang. Kelembaban udara berkisar antara 95% – 99% dengan temperatur berkisar 260C – 430C. Pada periode April-September, bertiup angin timur yang membawa hujan. Sebaliknya pada Bulan Oktober-Maret bertiup Angin Barat, saat dimana mengalami musim kemarau di Kabupaten Bone. Selain kedua wilayah yang terkait dengan iklim tersebut, terdapat juga wilayah peralihan, yaitu: Kecamatan Bontocani dan Kecamatan Libureng yang sebagian mengikuti wilayah barat dan sebagian lagi mengikuti wilayah timur. Rata-rata curah hujan tahunan diwilayah Bone bervariasi, yaitu: rata-rata<1.750 mm; 1750-2000 mm; 2000-2500 mm dan 2500-3000 mm.
Dilihat dari jenis tanahnya, sebagian besar jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Bone berasal dari jenis Alluvial, Gleihumus, Litosol, Regosol, Grumosol, Rasial dan Litosol, Mediteranian dan Latosol. Jenis tanah yang paling dominan di Kabupaten Bone adalah jenis Mediteranian dan Latosol yang tersebar hampir di seluruh kecamatan.
Potensi sumberdaya mineral yang terkandung di Kabupaten Bone termasuk besar baik kandungan mineral logam maupun non-logam. Kandungan mineral logam di Kabupaten Bone yang berhasil teridentifikasi antara lain:
Kabupaten Bone memiliki 19 sungai besar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum. Sejumlah sungai tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat sebagai sumber pengairan untuk pertanian maupun sebagai sarana pengembangan perikanan air tawar. Beberapa nama sungai yang dikelola oleh PU antara lain: 1) Sungai Cenrana, 2) Sungai Walannae, 3) Sungai Palakka, 4) Sungai Pattiro, 5) Sungai Jaling, 6) Sungai Unyi, 7) Sungai Maradda, 8) Sungai Lerang, 9) Sungai Pallengoreng, 10) Sungai Bengo, 11) Sungai Malinrung, 12) Sungai Dekko, 13) Sungai Melle, 14) Sungai Seko Balle, 15) Sungai Coppo Bulu, 16) Sungai Tanette Buang, 17) Sungai Mico, 18) Sungai Paccing, dan 19) Sungai Corowali. Selain digunakan sebagai sarana pendukung perikanan dan pertanian, beberapa sungai di Kabupaten Bone juga akan digunakan sebagai sarana pembangkit listrik tenaga air, yaitu melalui PLTA dan PLTMH. Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Air akan dilakukan di: 1) PLTA di sekitar DAS Walane dengan kapasitas 10.000 (sepuluh ribu) mega watt hour, 2) PLTMH 1 (Cenranae) di sekitar Sungai Cenranae dengan kapasitas 120 kilowatt hour, 3) PLTMH 2 (Ponre) di sekitar Sungai Ponre dengan kapasitas 120 kilowatt hour, 4) PLTMH 3 (Salomekko) di sekitar Sungai Salomekko dengan kapasitas 120 kilowatt hour.
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah
Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Bone dilaksanakan dalam rangka peningkatan ekonomi. Berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Tahun 2012–2032 kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan budidaya sebagai berikut.
Tabel 2.2
Rincian Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Berdasarkan Kecamatan
Sumber : Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bone, Tahun 2012-2032
Hutan produksi tetap di Kabupaten Bone adalah seluas 16.309,73 hektar yang tersebar di sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Cina, sebagian wilayah Kecamatan Ponre, sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja, sebagian wilayah Kecamatan Ulaweng, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, sebagian wilayah Kecamatan Libureng dan sebagian wilayah Kecamatan Mare. Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Bone adalah seluas 81.011 hektar dengan sebaran wilayah di Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Cina, sebagian wilayah Kecamatan Ponre, sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja, sebagian wilayah Kecamatan Ulaweng, sebagian wilayah Kecamatan Libureng, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Kahu, sebagian wilayah Kecamatan Bontocani, sebagian wilayah Kecamatan Lamuru, sebagian wilayah Kecamatan Tellusiattingnge, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Palakka dan sebagian wilayah Kecamatan Barebbo.
Tabel 2.3
Rincian Kawasan Peruntukan Pertanian Berdasarkan Kecamatan
Sumber : Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bone, Tahun 2012-2032
Selanjutnya kawasan perkebunan tanaman rakyat dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.4
Rincian Kawasan Perkebunan Tanaman Rakyat Berdasarkan Kecamatan
Sumber : Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bone, Tahun 2012-2032
Jenis komoditi yang di kembangkan pada kawasan perkebunan tanaman rakyat terdiri dari ; kopi, jambu mente, kemiri, tebu, vanili, kelapa, kakao, lada, dan kelapa hibrida. Sedangkan Jenis komoditi yang di kembangkan pada kawasan perkebunan tanaman khusus yaitu hanya tebu, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.5
Rincian Kawasan Perkebunan Tanaman Khusus Berdasarkan Kecamatan
Sumber : Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bone, Tahun 2012-2032
Kawasan pengembangan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Bone adalah seluas 119.216 (seratus sembilan belas ribu dua ratus enam belas) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Ajangale, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagian wilayah Kecamatan Bontocani, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Cina, sebagian wilayah Kecamatan Duaboccoe, sebagian wilayah Kecamatan Kahu, sebagian wilayah Kecamatan Kajuara, sebagian wilayah Kecamatan Lamuru, sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja dengan luasan 5.765 (lima ribu tujuh ratus enam puluh lima) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Libureng dengan luasan 19.732 (sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh dua) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Mare dengan luasan 3.885 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh lima) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Palakka dengan luasan 10.311 (sepuluh ribu tiga ratus sebelas) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Ponre dengan luasan 1.700 (seribu tujuh ratus) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko dengan luasan 8.915 (delapan ribu sembilan ratus lima belas) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue dengan luasan 6.009 (enam ribu sembilan) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang dengan luasan 276 (dua ratus tujuh puluh enam) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat dengan luasan 908 (sembilan ratus delapan) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur dengan luasan 1.210 (seribu dua ratus sepuluh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tellusiattinge dengan luasan 1.916 (seribu sembilan ratus enam belas) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tonra dengan luasan 7.285 (tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima) hektar dan sebagian wilayah Kecamatan Ulaweng dengan luasan 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) hektar.
Kawasan pertanian Holtikultura tersebar di sebagian wilayah Kecamatan Ajangale, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagian wilayah Kecamatan Bontocani, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Cina, sebagian wilayah Kecamatan Duaboccoe, sebagian wilayah Kecamatan Kahu, sebagian wilayah Kecamatan Kajuara, sebagian wilayah Kecamatan Lamuru, sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja, sebagian wilayah Kecamatan Libureng, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Palakka, sebagian wilayah Kecamatan Ponre, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Tellusiattinge, sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Amali, sebagian wilayah Kecamatan Bengo, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, sebagian wilayah Kecamatan Patimpeng, dan sebagian wilayah Kecamatan Ulaweng.
Kawasan untuk perkebunan tersebar di daerah sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagian wilayah Kecamatan Bontocani, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Cina, sebagian wilayah Kecamatan Duaboccoe, sebagian wilayah Kecamatan Kahu, sebagian wilayah Kecamatan Lamuru, sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Palakka, sebagian wilayah Kecamatan Ponre, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Amali, sebagian wilayah Kecamatan Bengo, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, sebagian wilayah Kecamatan Patimpeng, dan sebagian wilayah Kecamatan Ulaweng.
Kawasan peruntukan peternakan diperuntukan pengembangan ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas. Kawasan tersebut ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Ajangale, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagian wilayah Kecamatan Bontocani, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Cina, sebagian wilayah Kecamatan Duaboccoe, sebagian wilayah Kecamatan Kahu, sebagian wilayah Kecamatan Kajuara, sebagian wilayah Kecamatan Lamuru, sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja, sebagian wilayah Kecamatan Libureng, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Palakka, sebagian wilayah Kecamatan Ponre, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Tellusiattinge, sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Amali, sebagian wilayah Kecamatan Bengo, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, sebagian wilayah Kecamatan Patimpeng, dan sebagian wilayah Kecamatan Ulaweng.
Kawasan peruntukan budidaya perikanan ditetapkan dengan luasan sebesar 118.003 hektar, yang tersebar di sebagian daerah di Kecamatan Bone Borong, sebagian wilayah Kecamatan Bone Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Bone Barat, Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagain wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, sebagian wilayah Kecamatan Kajuara, Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagain wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, dan sebagian wilayah Kecamatan Kajuara.
Kawasan pengolahan ikan akan dikembangkan secara terpadu dan terintegrasi sebagai kawasan minapolitan di sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Kajuara, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, dan sebagian wilayah Kecamatan Barebbo. Pelabuhan perikanan dikembangkan dalam dua kategori, yaitu Pelabuhan Perikanan Ancu di Kecamatan Kajuara, Pelabuhan Perikanan Bulu-Bulu di Kecamatan Tonra, dan Pelabuhan Perikanan LonraE di Kecamatan Tanete Riattang Timur; dan Rencana pembangunan Pelabuhan Perikanan ditetapkan di Kecamatan Cenrana, Kecamatan Awangpone, Kecamatan Ajangale, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kecamatan Barebbo, Kecamatan Sibulue, Kecamatan Mare, Kecamatan Tonra, Kecamatan Salomekko, dan Kecamatan Kajuara.
Tabel 2.6
Rincian Kawasan Industri
Sumber : Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bone, Tahun 2012-2032
Kawasan industri besar saat ini tersebar pada 3 perusahaan besar utama, yaitu: 1) Kawasan pabrik gula Camming yang terletak di Kecamatan Libureng, 2) Kawasan pabrik gula Arasoe ditetapkan di Kecamatan Cina, dan 3) Kawasan pabrik pengolahan alkohol/spritus ditetapkan di Kecamatan Cina. Adapun kawasan industri yang dikategorikan dalam industri rumah tangga merupakan industri kerajinan dan industri pengolahan hasil-hasil pertanian ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Ajangale, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagian wilayah Kecamatan Bontocani, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Cina, sebagian wilayah Kecamatan Duaboccoe, sebagian wilayah Kecamatan Kahu, sebagian wilayah Kecamatan Kajuara, sebagian wilayah Kecamatan Lamuru, sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja, sebagian wilayah Kecamatan Libureng, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Palakka, sebagian wilayah Kecamatan Ponre, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Tellusiattinge, sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Amali, sebagian wilayah Kecamatan Bengo, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, sebagian wilayah Kecamatan Patimpeng, dan sebagian wilayah Kecamatan Ulaweng.
Tabel 2.7
Rincian Kawasan Peruntukan Pariwisata Berdasakan Obyek Wisata Alam
Sumber : Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bone, Tahun 2012-2032
Kawasan pariwisata budaya di Kabupaten Bone tersebar di beberapa kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.8
Rincian Kawasan Peruntukan Pariwisata Berdasakan Obyek Wisata Budaya
Sumber : Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bone, Tahun 2012-2032
Kawasan pariwisata buatan di Kabupaten Bone tersebar di beberapa kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.9
Rincian Kawasan Peruntukan Pariwisata Berdasakan Obyek Wisata Buatan
Sumber : Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bone, Tahun 2012-2032
Tabel 2.10
Rincian Kawasan Permukiman
Sumber : Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bone, Tahun 2012-2032
Kawasan peruntukan permukiman perdesaan merupakan kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan daerah terbangun.
Kawasan peruntukan perdagangan merupakan kawasan yang dikhususkan untuk melakukan pengembangan kegiatan perdagangan. Kawasan ini dikategorikan menjadi dua, yaitu kawasan perdagangan skala kabupaten dan skala kecamatan. Kawasan perdagangan skala kabupaten ditetapkan di Kawasan Perkotaan Watampone di Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, dan Kecamatan Tanete Riattang Timur; Kawasan Perkotaan Palattae di Kecamatan Kahu, kawasan Perkotaan Pattiro Bajo di Kecamatan Sibulue; kawasan Perkotaan Taccipi di Kecamatan Ulaweng; kawasan Perkotaan Camming di Kecamatan Libureng; kawasan Perkotaan Matango di Kecamatan Lappariaja; kawasan Perkotaan Lalebbata di Kecamatan Lamuru; kawasan Perkotaan Componge di Kecamatan Awangpone; kawasan Perkoataan Pompanua di Kecamatan Ajangale; dan kawasan Perkotaan Bojo di Kecamatan Kajuara. Kawasan perdagangan skala kecamatan ditetapkan di kawasan Bulu-Bulu di Kecamatan Tonra; kawasan Kadai di Kecamatan Mare; kawasan Tanete Harapan di Kecamatan Cina; kawasan Appala di Kecamatan Barebbo; kawasan Lonrong di Kecamatan Ponre; kawasan Passippo di Kecamatan Palakka; kawasan Kahu di Kecamatan Bontocani; kawasan Manera di Kecamatan Salomekko; kawasan Latobang di Kecamatan Patimpeng; kawasan Tujue di Kecamatan Tellu Limpoe; kawasan Bengo di Kecamatan Bengo; kawasan Tokaseng di Kecamatan Tellu Siattinge; kawasan Taretta di Kecamatan Amali; kawasan Uloe di Kecamatan Dua Boccoe; dan kawasan Ujung Tanah di Kecamatan Cenrana.
Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan adalah kawasan yang merupakan aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Element yang terbentuk dalam kesatuan ini antara lain:
1) Kantor Kepolisian Resort (KAPOLRES) di Kecamatan Tanete Riattang Timur;
2) Kantor Komando Resort Militer (KOREM) 141Toddopuli di Kecamatan Tanete Riattang;
3) Kantor Komando Distrik Militer (KODIM) 1407 Bone di Kecamatan Tanete Riattang;
4) Kantor Kepolisian Sektor (KAPOLSEK) ditetapkan akan ditempatkan di Kecamatan Ajangale, Kecamatan Awangpone, Kecamatan Barebbo, Kecamatan Bontocani, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Cina, Kecamatan Duaboccoe, Kecamatan Kahu, Kecamatan Kajuara, Kecamatan Lamuru, Kecamatan Lappariaja, Kecamatan Libureng, Kecamatan Mare, Kecamatan Palakka, Kecamatan Ponre, Kecamatan Salomekko, Kecamatan Sibulue, Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kecamatan Tellusiattinge, Kecamatan Tonra, Kecamatan Amali, Kecamatan Bengo, Kecamatan Tellulimpoe, Kecamatan Patimpeng, dan Kecamatan Ulaweng;
5) Kantor Komando Rayon Militer (KORAMIL) ditetapkan akan ditempatkan di Kecamatan Ajangale, Kecamatan Awangpone, Kecamatan Barebbo, Kecamatan Bontocani, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Cina, Kecamatan Duaboccoe, Kecamatan Kahu, Kecamatan Kajuara, Kecamatan Lamuru, Kecamatan Lappariaja, Kecamatan Libureng, Kecamatan Mare, Kecamatan Palakka, Kecamatan Ponre, Kecamatan Salomekko, Kecamatan Sibulue, Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kecamatan Tellusiattinge, Kecamatan Tonra, Kecamatan Amali, Kecamatan Bengo, Kecamatan Tellulimpoe, Kecamatan Patimpeng, dan Kecamatan Ulaweng;
6) kawasan Komando Pendidikan dan latihan tempur Bancee di Kecamatan Libureng;
7) kawasan Kompi Senapan (Kipan) B Yonif 726 Tamalatea di Lappacenrana Kecamatan Bengo;
8) kawasan Kompi Senapan (Kipan) C Yonif 726 Tamalatea di Kecamatan Mare; dan
9) kawasan latihan Militer Rawa Laut di Kecamatan Tonra
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) merupakan kawasan udara sekitar bandar udara Kabupaten Bone berupa ruang udara bagi keselamatan pergerakan pesawat kawasan ini berada di sebagian wilayah Kecamatan Awangpone.
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana
Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone adalah adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Kawasan bencana di kabupaten Bone meliputi: kawasan rawan banjir; kawasan rawan angin puting beliung; dan kawasan rawan tanah longsor.
2.1.4. Demografi
Penduduk Kabupaten Bone menurut hasil Pendataaan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Tahun 2012 sebanyak 728.737 jiwa yang terdiri dari laki-laki 347.707 jiwa dan perempuan 381.030 jiwa. Ini berarti bahwa penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk laki-laki dengan perbandingan 47,71% penduduk laki-laki dan 52,29 penduduk perempuan. Seluruh penduduk Kabupaten Bone terhimpun dalam keluarga (rumah tangga) dengan jumlah sebanyak 163.621 KK. Rata-rata anggota keluarga sebesar 4,43 jiwa, artinya setiap keluarga memiliki anggota rata-rata 4 jiwa.
Kepadatan penduduk Kabupaten Bone menurut luas wilayah pada Tahun 2011 rata-rata sebesar 166 jiwa/km2. Tiga kecamatan dengan kepadatan penduduk paling banyak, yakni Kecamatan Tanete Riattang sekitar 2.077 jiwa/km2, disusul Kecamatan Tanete Riattang Timur sekitar 1.003/km2, kemudian Kecamatan Tanete Riattang Barat sekitar 833 jiwa/km2. Sementara itu kepadatan penduduk paling rendah terdapat di Kecamatan Bontocani sebesar 33 jiwa/km2, disusul Kecamatan Tellu Limpoe sebesar 44 jiwa/km2, kemudian Kecamatan Ponre sebesar 46 jiwa/km2. Data terinci mengenai hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.11
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bone
Tahun 2012
Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bone Tahun 2013
Masyarakat Kabupaten Bone, sebagaimana masyarakat kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya, merupakan pemeluk Agama Islam yang taat, kehidupan mereka selalu diwarnai oleh keadaan yang serba Religius. Kondisi ini ditunjukkan dengan banyaknya tempat-tempat ibadah dan Pendidikan Agama Islam.Sekalipun demikian Penduduk Kabupaten Bone yang mayoritas pemeluk agama Islam, tetapi di kota Watampone juga ada Gereja dan Wihara dalam arti pemeluk agama lain cukup leluasa untuk menunaikan Ibadahnya. Keadaan ini memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan keagamaan karena mereka saling hormat menghormati danmenghargai satu dengan lainnya.Disamping itu peran pemuka agama teruatama para alim ulama sangat dominan dalam kehidupan keagamaan bahkan alim ulama merupakan figur kharismatik yang menjadi panutan masyarakat.Data jumlah penduduk menurut agama dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.12
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama
di Kabupaten Bone Tahun 2011
Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bone Tahun 2012
Berdasarkan sebaran penduduk perwilayahan pemeluk agama Islam tersebar merata di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Bone, sedangkan pemeluk agama Kristen terdapat di 15 (Limabelas) kecamatan,Katolik 6 (Enam) kecamatan dan pemeluk agama Hindu 3 (tiga) kecamatan dan Budha hanya terdapat 2(Dua) kecamatan dengan jumlah yang relatif sedikit.
Penyebaran jumlah penduduk dalam suatu wilayah berkorelasi langsung dengan tingkat ketersediaan fasilitas peribadatan, sehingga semakin mayoritas suatu agama maka sebaran fasilitas peribadatannya dapat ditemui setiap tempat.
Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan diperuntukan bagi seluruh masyarakat indonesia dan salah satu tujuannya adalah meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan penduduk secara maksimal. Dengan demikian, penduduk baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok masyarakat merupakan sasaran kegiatan pembangunan pendidikan. Oleh karena itu, aspek-aspek kependudukan, dinamika penduduk dan masalah yang ditemui dalam masyarakat akan sangat mempengaruhi pendidikan. Dengan demikian, aspek kependudukan perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pendidikan. Data keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten Bone dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.13
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan (7 Tahun ke atas)
di Kabupaten Bone Tahun 2010
Sumber : Profil Pendidikan Tahun 2010/2011 Dinas Pendidikan Kab. Bone, Tahun 2011
Tingkat pendidikan penduduk 7 tahun ke atas yang dirinci menjadi 9 kategori dapat digambarkan sebagai berikut; 1) belum pernah sekolah sebanyak 82.709 orang (13,35%), 2) belum tamat SD sebanyak 99.861 orang (16,12%), 3) Tamat SD/MI 191.853 orang (30,97%), 4) Tamat SMP/MTs sebanyak 76.688 orang (12,70%), 5) Tamat SMA sebanyak 52.274 orang (9,24%), 6) Tamat SMK sebanyak 11.043 orang (1,78%), 7) Tamat Diploma I/II sebanyak 16.709 orang (2,70%), 8) Tamat Diploma III/Sarmud sebanyak 6.195 orang (1,00%), 9) Tamat Sarjana sebanyak 20.259 orang (3,27%).
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Tabel 2.14
Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bone
Tahun 2008-2012
Sumber : BPS dan Bappeda Kab. Bone
* angka sementara; * angka sangat sementara (proyeksi)
PDRB dibedakan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB harga konstan digunakan untk mengukur pertumbuhan ekonomi karena tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat besar dan struktur ekonomi suatu daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB dari tahun ketahun terus meningkat termasuk proyeksi sampai tahun 2012 sebagaimana grafik berikut ini :
Peningkatan PDRB ini tidak terlepas dari kontribusi sembilan sektor lapangan usaha. Pada tahun 2009, sektor pertanian berkontribusi 49,94% bagi peningkatan PDRB Kabupaten Bone, dan mengalami kenaikan pada tahun 2010 dengan nilai kontribusi 50,87%, namun diprediksikan akan menurun di tahun 2011 sampai mencapai 48,81%. Sektor lainnya yang berkontribusi cukup besar bagi PDRB Kabupaten Bone adalah sektor jasa-jasa, perdagangan/hotel/restoran dan Industri yaitu masing-masing berkontribusi sebesar 17,87%, 7,14% dan 6,98% pada tahun 2009 sedangkan pada tahun 2010 berkontribusi sebesar 17,01%, 7,17% dan 6,69%. Secara keseluruhan kontribusi sektor lapangan usaha terhadap PDRB 2010 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan Tahun 2009, demikian pula halnya dengan proyeksi PDRB pada tahun 2011 yang akan terus meningkat khususnya sektor pertanian dan jasa. Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Sumber : BPS dan Bappeda Kab. Bone 2011
*) angka sementara (proyeksi)
Sumber : BPS dan Bappeda Kab. Bone, diolah
Penurunan angka kemiskinan tersebut menunjukkan bahwa intervensi program/kegiatan yang selama ini dilakukan telah berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bone tetap konsisten untuk mengakselerasi pencapaian target penurunan angka kemiskinan sampai tahun 2015 sebesar 9%. Berbagai strategi kebijakan telah dilakukan terutama penguatan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat, antara lain program PPLS yang berbasis rumah tangga, program pemberdayaan masyarakat dan program pengembangan ekonomi kecil dan mikro.
Sumber : Data Olah Bappeda Tahun 2013
Berdasarkan hasil PPLS tahun 2011, jumlah penduduk miskin Kabupaten Bone yang masuk kedalam kategori I (sangat miskin) sebanyak 92.002 jiwa yang tersebar di 27 kecamatan. Kecamatan Sibulue, merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk sangat miskin tertinggi sebanyak 5.213 jiwa, kemudian Kecamatan Tellu Limpoe sebanyak 4.873 jiwa, Kecamatan Awangpone 4.671 jiwa sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk sangat miskin terkecil adalah Kecamatan Tanete Riattang sebanyak 1.825 jiwa.
Relevansi dan efektifitas program merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan program yang mengitegrasikan antara kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Tingkat kemiskinan Kabupaten Bone mulai tahun 2008-2011 relevan dengan tingkat kemiskinan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Hal ini berarti dampak kebijakan program penanggulangan kemiskinan dari Pemerintah Pusat untuk ditindaklanjuti ditingkat provinsi dan daerah berkontribusi positif untuk mengurangi angka kemiskinan di daerah.
Sejauhmana relevansi dampak intevensi program Pro Poor antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten terhadap penurunan garis kemiskinan daerah , dapat dilihat uraian gambar berikut :
Sumber data : Olahan Data PPLS 2011, Bappeda & Statistik, 2013
Mencermati gambar tersebut menunjukkan bahwa angka kemiskinan Kabupaten Bone mulai tahun 2005 – 2011 capaiannya di atas rata-rata provinsi dan nasional. Kondisi tersebut menginsyaratkan pada Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan seluruh program/kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi positif terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Misalnya meningkatkan proporsi anggaran dalam mendukung 3 kluster program percepatan penanggulangan kemiskinan, antara lain (1) Program perlindungan sosial berbasis rumah tangga, (2) Program Pemberdayaan masyarakat, dan (3) Program pengembangan ekonomi kecil dan mikro.
Sumber : Data Olah Bappeda Tahun 2013
Sejauhmana relevansi intervensi program/kegiatan yang telah dilaksanakan di daerah ini dapat dilihat pada uraian analisis berikut :
Sumber : Data TNP2K dan Disnakertrans Kab. Bone, 2012.
Persentase tingkat pengangguran di Kabupaten Bone periode tahun 2008 – 2011, mengalami fluktuasi khususnya pada tahun 2011 mengalami peningkatan dari 4,29% tahun 2010 naik menjadi 5,53% tahun 2011. Besarnya tingkat pengangguran di daerah ini lebih rendah dibandingkan dengan angka provinsi dan nasional, namun perlu diantisipasi melalui intervensi program nyata dan langsung berkontribusi terhadap upaya pengurangan angka pengangguran. Misalnya program padat karya, terciptanya lapangan kerja baru, dst.
Arah kebijakan pemerintah daerah 5 tahun ke depan adalah bagaimana Angka Pengangguran Terbuka (TPT) dapat terus diturunkan agar berimplikasi terhadap peningkatan income perkapita masyarakat.
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat
Perkembangan IPM Kabupaten Bone dalam kurun waktu tahun 2008-2011 menunjukkan peningkatan dari sebesar 68,96 pada tahun 2008 menjadi 69,63 pada tahun 2009, dan sebesar 70,17 pada tahun 2010, dan 70,77 pada tahun 2011. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kualitas hidup penduduk Kabupaten Bone dalam hal pendidikan, kesehatan dan pengeluaran belanja untuk memenuhi kebutuhan hidup layak.
Tantangan Pemerintah Kabupaten Bone 5 tahun ke depan adalah mengkaselerasi pertumbuhan pencapaian IPM agar target capainnya dapat diwujudkan. Capaian IPM dari tahun ke tahun belum menggembirakan dibandingkan dengan capaian beberapa kabupaten tetangga , provinsi ataupun capaian nasional. Beberapa faktor mendasar yang mempengaruhi kondisi tersebut, salah satu diantaranya adalah rendahnya angka rata-rata lama sekolah serta tingginya angka buta aksara di Kabupaten Bone terutama usia yang tidak produktif lagi. Lebih jelasnya capaian IPM Bone terhadap provinsi dan nasional.
Salah satu bukti nyata capaian IPM Bone yang kurang memuaskan adalah IPM Kabupaten Bone peringkat ke 17 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, seperti terlihat pada tabel di bawah ini :
Sumber : Data SPKD Kabupaten Bone, Tahun 2013-2018
Sebagaimana uraian tersebut, ada 3 aspek utama tentang IPM, antara lain :
Angka melek huruf memberikan gambaran mengenai seberapa banyak penduduk berusia 15 tahun keatas pada suatu daerah dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Angka melek huruf Kabupaten Bone dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan 2011 menunjukkan peningkatan dari 84,85 % pada tahun 2009, sebesar 84,86% pada tahun 2010, dan 86,41% pada tahun 2011. Tetapi pencapaian Angka melek huruf Kabupaten Bone tersebut menempati ranking 16 dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan berarti perlu kerja keras untuk mengimbangi pencapaian beberapa kabupaten/kota diwilayah provinsi Sulsel.
Tabel 2.17
Perbandingan IPM Kabupaten Bone dengan Kab/Kota
di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2011
Sumber : Data SPKD Kabupaten Bone, Tahun 2013-2018
Tabel 2.18
Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bone
dengan Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2011
Sumber : Data SPKD Kabupaten Bone, Tahun 2013-2018
Angka Harapan Hidup adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Indeks usia harapan hidup digunakan nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai usia 85 tahun dan terendah adalah usia 25 tahun (BPS Indonesia, 2009). Tingkat perkembangan usia harapan hidup di Kabupaten Bone tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.8, dan AHH Kabupaten Bone masih menempati posisi ke 19 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
Tabel 2.19
Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Bone
dengan Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2011
Sumber : Data SPKD Kabupaten Bone, Tahun 2013-2018
Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah Indeks komposit yang dihitung dari beberapa variabel untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan memperhatikan disparitas gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.
Perkembangan IPG Kabupaten Bone dalam kurun waktu empat tahun menunjukkan bahwa capaian IPG Kabupaten Bone masih jauh dibawah capaian IPG Provinsi dan Nasional.Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah daerah untuk mengurangi disparitas gender disetiap tahapan dan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan. Gambaran IPG Kabupaten Bone terhadap provinsi dan nasional, lebih jelasnya dilihat pada grafik di bawah ini.
Grafik tersebut menunjukkan bahwa IPG Kabupaten Bone mengalami kenaikan yang tidak telalu signifikan dan menempati peringkat ke 17 dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Lebih jelasnya pada uraian tabel 2.9.
Tabel 2.20
Perbandingan IPG Kabupaten Bone
dengan Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2011
Sumber : Data SPKD Kabupaten Bone, Tahun 2013-2018
Peningkatan IPG di Kabupaten Bone selama ini dipengaruhi oleh peningkatan beberapa komponen IPG itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.21
IPG menurut komponen yang mempengaruhi
Di Kabupaten Bone tahun 2010
Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2012
Dari tabel tersebut terlihat bahwa level AHH yang dicapai penduduk laki-laki masih dibawah level AHH yang dicapai perempuan. Penyebab rendahnya AHH laki-laki, salah satunya mengungkapkan bahwa banyaknya kejadian kematian pada laki-laki umumnya bersifat prematur termasuk perilaku dan kemampuan bertahan hidup laki-laki yang cenderung lebih buruk daripada perempuan. Dari sisi AMH, perempuan masih lebih rendah dibanding laki-laki, namun suatu hal yang menggembirakan adalah peningkatan AMH perempuan sekitar 4% lebih cepat dibandingkan dengan AMH laki-laki yang hanya berkisar 1,7%. Seperti halnya komposisi AMH, untuk rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki secara umum lebih tinggi pada kisaran 1 tahun dibanding rata-rata lama sekolah penduduk perempuan. Sedangkan pengeluaran per kapita sangat dpengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah adanya perbedaan upah yang diterima laki-laki dan perempuan. Salah satu faktor yang berpengaruh pada perbedaan tingkat upah adalah tingkat pendidikan. Kecenderungan pendidikan perempuan lebih rendah dibanding pendidikan laki-laki jelas berpengaruh pada perbedaan upah yang diterima antara laki-laki dan perempuan. Faktor lain juga erat kaitannya dengan faktor lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan.
Capaian IDG Kabupaten Bone menduduki posisi ke 5 dari 24 kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selata, seperti terlihat pada tabel berikut:
Tabel 2.22
Perbandingan IDG Kabupaten Bone dengan Kabupaten Bone
dengan Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2011
Sumber : Data SPKD Kabupaten Bone, Tahun 2013-2018
2.3. Aspek Pelayanan Umum
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib
Upaya untuk menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui pembangunan pendidikan. Tujuan Pembangunan Bidang Pendidikan adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, menjadikan pendidikan murah, bermutu dan berdaya saing tinggi.Penyelenggaraan Pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab masyarakat secara bersama baik melalui penyelenggaraan pendidikan formal maupun penyelenggaraan pendidikan non formal.
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, PP No. 48 tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikanmerupakan dasar pelaksanaan pembangunan pendidikan bagi pemerintah baik Pusat maupun Daerah.Ketentuan dalam peraturan tersebut harus diacu oleh pemerintah darah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pendidikan baik formal maupun non formal. Upaya untuk memenuhi ketentuan perundangan tersebut merupakan pekerjaan yang tidak mudah melihat kondisi pendidikan pada umumnya banyak yang masih belum memenuhi criteria atau standar yang telah ditentukan. Tentu saja hal ini menjadikan pemerintah Kabupaten/Kota harus bekerja keras dengan menyusun perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dan kondisi pembangunan pendidikan di daerah.
Pembangunan pendidikan juga didasarkan pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2010 – 2014 keberhasilan pembangunan pendidikan diukur melalui lima K, yaitu Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Keterjaminan. Ketersediaan yang dimaksudkan di sini adalah bahwa layanan pendidikan tersedia di seluruh pelosok nusantara. Keterjangkauan dimaksudkan bahwa layanan pendidikan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Kualitas dimaksudkan bahwa layanan pendidikan bermutu dan relevan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha dan dunia industri. Kesetaraan dimaksudkan bahwa pelayanan pendidikan berkualitas adalah setara untuk warga negara Indonesia dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial-budaya, ekonomi, geografi, gender, dan sebagainya; Keterjaminan dimaksudkan bahwa pelayanan pendidikan menjamin kepastian bagi warga negara Indonesia mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.
Kondisi pembangunan pendidikan Kabupaten Bone digambarkan dengan pengelompokkan kelima aspek tersebut. Kondisi pendidikan Kabupaten Bone digambarkan sebagai berikut:
a Ketersediaan Pelayanan Pendidikan
1) PAUD
Pendidikan anak usaia dini (PAUD) memiliki fungsi strategis dalam rangka menanamkan nilai-nlai kebajikan serta budi pekerti luhur sejak awal. Pelayanan PAUD di Kabupaten Bone relative cukup berkembang. Gambaran kondisi PAUD di Kabupaten Bone terlihat pada tabel berikut:
Tabel 2.23
Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini
di Kabupaten Bone tahun 2012
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Bone, 2012
Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah lembaga PAUD di Kabupaten Bone pada tahun 2012sebanyak737 lembaga.Angka tersebut belum menunjukkan upaya akselerasi pencapaian target APK PAUD usia 0-6 tahun sebesar 75 % tahun 2013, sementara APK PAUD usia 0-6 tahun tahun 2012 sebesar 56,15 % dan APK usia 4-6 tahun sebesar 36,35%.
2) Pendidikan Dasar
Jumlah SD/MI di Kabupaten Bone pada tahun 2012 sebanyak 751 Unit. Jumlah tersebut relative mampu melayani pendidikan dasar di Kabupaten Bone. Sedangkan Jumlah SMP/MTs baik negeri maupun swasta di Kabupaten Bone sebesar 199 Unit. Ketersediaan SMP/MTs merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Bone.
Gambaran Kondisi sarana dan prasarana baru SD dan SMP di Kabupaten Bone selama kurun waktu 2008 – 2012 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.24
Kondisi Sarana dan prasarana SD dan SMP
Di Kabupaten Bone Tahun 2008 – 2012
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone 2013
Tabel di atas menunjukkan bahwa kondisi sarana-prasarana sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI masih belum memadai. Perlu upaya keras untuk mewujudkan sarana dan prasarana sesuai dengan standard Pelayanan Minimal. Untuk Jenjang SMP/MTs juga demikian. Sarana dan prasarana yang dimiliki belum memenuhi standar pelayanan minimal dan untuk memenuhinya memerlukan upaya keras dari pemerintah Kabupaten Bone.
Sejauhmana relevansi capaian APK jenjang SD/MI antara Kabupaten dengan Provinsi dapat dilihat pada uraian gambar berikut.
Grafik 2.10
Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI
Kabupaten Bone tahun 2008 – 2011
Sumber : Data Dinas Pendidikan Kab. Bone
Gambar tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi anak bersekolah jenjang SD/MI sudah mencapai angka yang cukup maksimal. Hal ini berarti bahwa anak usia 7-12 tahun sudah mendapat layanan pendidikan meskipun ada sekitar 2,3 persen anak yang masuk jenjang sekolah di bawah usia 7 tahun.
Relevansi capain APK jenjang SMP/MTs , dapat dilihat uraian berikut :
Grafik 2.11
Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTsKabupaten Bone tahun 2008 -2011
Sumber : Data Dinas Pendidikan Kab. Bone
Capai APM jenjang SMP/MTs di Kabupaten Bone tahun 2008-20011 mengalami fluktuasi masih perlu ditingkatkan agar dukungan pencapaian target dapat diwujudkan bersama.
Gambar 2.12
Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA
Kabupaten Bone terhadap Nasional tahun 2008 –2011
Sumber : Data Dinas Pendidikan Kab. Bone
Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta ketersediaan guru dapat dilihat dari rasio antara guru terhadap murid, murid terhadap jmlah kelas, murid terhadap sekolah dan murid terhadap rombel. Kondisi rasio tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.25
Rasio Siswa/kelas, Siswa /Guru, Siswa Sekolah, ruang kelas/Rombel SD/MI dan SMP/MTsDi Kabupaten Bone
Tahun 2008 – 2012
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone 2013
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa secara rata-rata SD/MI di kabupaten Bone kekurangan murid. Sedangkan dari rasio guru /siswa terlihat di Kabupaten Bone kelebihan guru pada jenjang pendidikan SD/MI maupun SMP/MTs.
3) Pendidikan Menengah
Gambaran Kondisi sarana dan prasarana baru SMA/SMK/MA di Kabupaten Bone selama kurun waktu 2008 – 2012 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.26
Kondisi Sarana dan prasarana SMA/SMK/MA
Di Kabupaten Bone Tahun 2008 – 2012
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone 2013
Tabel 2.27
Rasio Siswa/kelas, Siswa /Guru, Siswa Sekolah, ruang kelas/Rombel
SMA/SMK/MA Di Kabupaten Bone Tahun 2008 – 2012
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, 2013
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa secara rata-rata SMA/SMK/MA di kabupaten Bone kelebihan murid. Dengan kata lain Jumlah sekolah SMA/SMK/MA di Kabupaten Bone masih kurang. Sedangkan dari rasio guru /siswa terlihat di Kabupaten Bone kelebihan guru pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA.
b Keterjangkauan Pelayanan Pendidikan
Penyelenggaraan pelayanan pendidikan harus dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat baik dari aspek biaya maupun geografis. Keterjangkauan diukur melalui beberapa indikator yaitu Angka Partisapasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Melanjutkan (AM) pada tiap jenjang pendidikan. Gambaran tingkat keterjangkauan pelayanan pendidikan masing-masing jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:
a.)Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Gambaran tingkat pelayanan pendidikan dalam jenjang pendidikan PAUD diukur melalui indikator APK dan APM PAUD. Capaian APK dan APM PAUD terlihat pada tabel berikut:
Tabel 2.28
Jumlah Murid Tingkat PAUD/TK
Kabupaten Bone tahun 2008 – 2012
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, 2013
b.)Pendidikan Dasar
APK dan APM Pendidikan Dasar yaitu SD dan SMP di kabupaten Bone relatif rendah bila dibandingkan dengan capaian provinsi maupun nasional. Gambaran capaian APK dan APM pendidikan dasar selama kurun waktu 2008 – 2012 terlihat dari tabel berikut:
Tabel 2.29
APK dan APM Jenjang Pendidikan SD/MI//Paket A dan SMP/MTs/Paket BKabupaten Bone tahun 2008 – 2012
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone 2012
Tabel di atas menggambarkan bahwa APK dan APM SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B selama kurun waktu 2008 – 2012 mengalami peningkatan. Sebagaimana target capaian APK dan APM jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs yang tercantum dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2010 – 2014 capaian APK dan APM SD/MI/Paket A di atas target Renstra Kementrian Pendidikan dan Kebudayaansedangkan APK dan APM jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B Kabupten Bone masih di bawah APK dan APM Nasional.Target APK dan APM jenjang pendidikan SD/MI/Paket A tingkat nasional sebesar 100,00% APK dan 95,53% APM sedangkan untuk SMP/MTs/Paket B sebesar 95% APK dan 90% APM.
Data tersebut menggambarkan bahwa di Kabupaten Bone tingkat partisipasi penduduk usia sekolah SMP relatif rendah. Masih banyak penduduk usia sekolah SMP/MTs yaitu 13 – 15 tahun tidak dapat menikmati pendidikan di SMP.
Angka melanjutkan ke jenjang pendidikan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Angka Melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP dan SMA selama kurun waktu 2008 – 2012 terihat pada tabel berikut:
Tabel 2.30
Angka Melanjutkan Ke SMP/MTs dan ke SMA/SMK
Di Kabupaten Bone tahun 2008 – 2011
Sumber Dinas Pendidikan Kabupaten Bone,Tahun 2012
Tabel diatas menggambarkan lulusan SD yang melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP selama kurun waktu 2008 – 2012fluktuatif, namun apabila dibandingkan dengan tahun 2008 cenderung meningkat. Pada tahun 2012 jumlah lulusan SD/MI yang melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 93,6%. Hal ini berarti pada tahun 2012 lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan ke SMP/MTs sebesar 6,4%. Angka melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA/SMK/MA lebih rendah dibandingkan angka melanjutkan ke SMP/MTs. Pada tahun 2012 angka melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebesar 92,2%. Dengan demikian banyak lulusan SMP/MTs di Kabupaten Bone yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sebesar 7,8%.
Angka Putus sekolah pada pendidikan dasar relatif cukup tinggi. Target yang ditetapkan dalam Renstra kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan angka putus sekolah untuk Pendidikan Dasar ditargetkan sebesar 0,12% untuk SD/MI dan 0,22 untuk SMP/MTs. Di Kabupaten Bone Angka Putus sekolah untuk jenjang pendidikan dasar pada tahun 2012 mencapai 0,13% untuk SD/MI. Dengan demikian angka putus sekolah di Kabupaten Bone termasuk kategori rendah pada jenjang pendidikan SD/MI. Perkembangan APS jenjang pendidikan Dasar selama kurun waktu 2008 – 2012 terlihat pada tabel berikut:
Tabel 2.31
Angka Putus Sekolah
Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Bone
Tahun 2008 – 2012
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Tahun 2012
c.)Pendidikan Menengah
APK dan APM Pendidikan menengah yaitu SMA/SMK/MA di kabupaten Bone relatif rendah. Gambaran capaian APK dan APM pendidikan dasar selama kurun waktu 2008 – 2012 terlihat dari tabel berikut:
Tabel 2.32
APK dan APM Jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C
Kabupten Bone tahun 2008 – 2012
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone Tahun 2012
Tabel di atas menggambarkan bahwa APK dan APM SMA/SMK/MA/Paket C selama kurun waktu 2008 – 2012 mengalami peningkatan. Capaian APK dan APM SMA/SMK/MA/Paket C di Kabupten Bone masih di bawah APK dan APM Nasional. Target APK dan APM jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/paket C tingkat nasional sebesar 85% APK dan 80% APM. Data tersebut menggambarkan bahwa di Kabupaten Bone tingkat partisipasi penduduk usia 16 – 18 relatif rendah. Masih banyak penduduk usia sekolah SMA yang tidak menempuh pendidikan di SMA.
Angka Putus sekolah pada pendidikan menengah relatif cukup tinggi. Target yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar kurang dari 1%, Di Kabupaten Bone Angka Putus sekolah untuk jenjang pendidikan menengah pada tahun 2012 mencapai 0,04%. Dengan demikian angka putus sekolah di Kabupaten Bone termasuk kategori sangat baik. Perkembangan APS jenjang pendidikan menengah selama kurun waktu 2008 – 2012 terlihat pada tabel berikut:
Tabel 2.33
Angka Putus Sekolah
Jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C
Kabupten Bone tahun 2008 – 2012
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, 2012
c Kualitas Pelayanan Pendidikan
Kualitas pelayanan pendidikan akan tercapai apabila satuan pendidikan memenuhi standar sebagaimana yang ditetapkan dalam PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Delapan standar tersebut merupakan bench mark agar sebuah satuan pendidikan dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Upaya pemerintah untuk mendorong satuan pendidikan memenuhi standar tersebut sudah sejak lama dilakukan namun belum memperoleh hasil yang maksimal.
Pelayanan pendidikan yang berkualitas menjadi harapan masyarakat selain juga harus dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan diukur melalui beberapa indikator yaitu angka kelulusan, rasio guru terhadap murid dan kualitas. Gambaran kualitas pelayanan pendidikan di Kabupaten Bone terlihat pada tabel berikut:
Tabel 2.34
Capaian Indikator Kualitas Pelayanan Pendidikan
Kabupaten Bone Tahun 2008 – 2012
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Tahun 2012
Gambar 2.13
Analisis Relevansi Angka Kematian Bayi
Kabupaten Bone tahun 2008 – 2011
Sumber : Data Dinas Kesehatan Kab. Bone
Gambar 2.14
Analisis relevansi Angka Kematian Balita (AKABA)
Kabupaten Bone tahun 2008 – 2011
Sumber : Data Dinas Kesehatan Kab. Bone
Grafik 2.15
Perkembangan AKB per 1.000 kelahiran hidup tahun 2008 – 2012
Sumber : Data Dinas Kesehatan Kab. Bone
Angka Kematian Ibu (AKI) dari tahun 2008 – 2012 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 AKI Kabupaten Bone sebesar 24,2 per 100.000 kelahiran hidup meningkat pada tahun 2012 menjadi 29,32 per 100.000 kelahiran hidup. Tingginya kasus kematian ibu melahirkan disebabkan oleh terlambatnya penanganan pada ibu hamil yang mengalami komplikasi (jantung, hipertensi dan DM).
Gambar 2.16
Analisis Relevansi Angka Kematian Ibu Melahirkan
Kabupaten Bone tahun 2008 – 2011
Sumber : Data Dinas Kesehatan Kab. Bone
Grafik 2.17
Perkembangan AKI per 100.000 kelahiran hidup Kabupaten BoneTahun 2008 – 2012
Sumber : Data Dinas Kesehatan Kab. Bone
Persentasi gizi buruk balita di Kabupaten Bone mengalami penurunan dari tahun 2010 – 2012. Pada tahun 2010 persentase gizi buruk balita pada tahun 2010 sebesar 0,58% menurun pada tahun 2012 menjadi 0,05%, sedangkan gizi kurang pada tahun 2010 sebesar 5,05% menurun menjadi 0,15%.
Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian indikator SPM Bidang Kesehatan (Permenkes 741 tahun 2008), sebagian besar target telah tercapai pada tahun 2012. Terdapat 3 capaian yang belum tercapai yaitu cakupan ibu hamil komplikasi yang ditangani, cakupan neo-natal dengan komplikasi yang ditangani, cakupan kunjungan balita, cakupan Desa dengan UCI (Universal Child Immunization), cakupan penemuan AFP rate per 10.000 penduduk< 15 tahun, dan cakupan penemuan pasien baru TB BTA posistif.
Tabel 2.35
Kinerja Pencapaian Standar Pelayanan Dinas Kesehatan
Tahun 2008 -2012
Sumber : Data Olahan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2013
Upaya pendukung peningkatan kinerja pelayanan kesehatan adalah upaya Pembinaan Kesehatan Lingkungan pada kegiatan Pemeriksaan Tempat-Tempat Umum (TTU), Penyediaan air bersih dan penggunaan Jamban Keluarga. TTU yang diperiksa di Kabupaten Bone relatif meningkat setiap tahunnya, sedangkan pemeriksaaan pada sarana air bersih relatif kecil, dari tahun 2008 – 2012 sebanyak 40,97%-58,53%.
Penggunaan Jamban Keluarga (Jaga) masyarakat Bone mengalami peningkatan namun kondisinya masih dibawah target Indikator Indonesia Sehat. Penggunaan Jaga pada tahun 2012 hanya 48,70% dengan target 65%.
Grafik 2.18
Perkembangan Sarana Sanitasi Kabupaten Bone
Tahun 2008 – 2012
Sumber : Data Olahan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2013
Sumber daya Kesehatan salah satu faktor pendukung dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ketersediaan sumber daya kesehatan sesuai dengan kebutuhan baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Sumber daya kesehatan yang diperlukan didalam pembangunan kesehatan antara lain tenaga,dana, sarana dan prsarana serta teknologi.
Sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan yang termasuk tenaga kesehatan adalah tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi. Tenaga keperawatan meliputi tenaga perawat dan bidan. Tenaga kefamasian meliputi apoteker, analis farmasi, asisten apoteker. Tenaga Kesehatan Masyarakat meliputi epidemologi kesehatan, entomologi kesehatan, mikrobiologi kesehatan, penyuluh kesehatan, administrasi keseahtan serta tenaga saitasi. Tenaga Gizi meliputi tenaga nutrisionis, dan dietisien. Tenaga keterapian fisik meliputi fisioterafis, okuterapis, dan terapi wicara. Tenaga keteknisan medis meliputi radiografis, radioterapis, teknisi gigi, teknis elektromedis, analisis kesehatan, refraksionis optisien, otorik prostetik, teknis transfusi dan perekam medis serta tenaga non kesehatan.
Berikut ini sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kabupaten Bone yang tersebar di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit serta sarana kesehatan yang lain:
Tabel 2.36
Persebaran Tenaga Kesehatan Menurut Unit Kerja
Kabupaten Bone Tahun 2012
Sumber : Sub Bagian Umum dan Perencanaan (Dinkes Bone)
Berdasarkan perhitungan kebutuhan tenaga medis, Kabupaten Bone masih memerlukan tenaga medis cukup banyak. Dokter Spesialis berdasarkan perhitungan dibutuhkan sejumlah 30 dokter spesialis untuk jumlah penduduk 724.905 jiwa, sedangkan dokter umum yang dibutuhkan adalah 243 dokter umum dan kebutuhan dokter gigi sebanyak 59 orang.
Tabel 2.37
Persebaran Tenaga Medis Menurut Unit Kerja
Kabupaten Bone Tahun 2012
Sumber : Sub Bag Umum dan Perencanaan (Dinkes Bone)
Tabel 2.38
Persebaran Tenaga Keperawatan Menurut Unit Kerja
Dikabupaten Bone Tahun 2012
Sumber : Sub bag Umum dan Perencanaan (Dinkes Bone)
Jumlah UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Puskesmas di Kabupaten Bone sampai dengan tahun 2013 adalah 15 UPTD Puskesmas Perawatan dan 23 UPTD Puskesmas non Perawatan. Kondisi Puskesmas yang rusak berat sebanyak 6 unit, rusak ringan 17 unit dan kondisi baik sebanyak 15 unit. Jumlah tempat tidur di puskesmas perawatan sebanyak 150 unit. Jumlah puskesmas PONED ( Pelayanan Obstetrik Neonatus Emergency Dasar) sebanyak 4 unit.
Puskesmas Pembantu di Kabupaten Bone sebanyak 75 unit dengan kondisi baik sebanyak 17 unit, rusak ringan 35 unit dan rusak berat 23 unit. Sarana pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Bone sampai dengan tahun 2013 yang tercatat di Dinas Kesehatan Kabupaten Bone adalah sesuai tabel berikut :
Tabel 2.39
Jumlah Pelayanan Sarana Kesehatan
Di Kabupaten Bone Tahun 2013
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bone
Tabel 2.40
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan SDA Kab Bone, 2012
Berdasarkan Data Dasar Prasarana Jalan Kabupaten (DD-1) Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Kabupaten Bone Tahun 2013 masih ada sekitar 39,70 % panjang ruas jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat dan 20,81 % kondisi rusak ringan. Hal ini akan menjadi perhatian pemerintah daerah agar mampu menuntaskan persoalan fisik dan prasarana yang menjadi salah satu kendala pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bone.
Tabel 2.41
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan SDA Kab Bone, 2012
Tabel 2.42
Kondisi Alat-Alat Kebinamargaan
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan SDA Kab Bone, 2012
Untuk kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Bone masih cukup besar dimana tahun 2012 prosentase luas kawasan permukiman kumuh mencapai 18,68%. Sedangkan cakupan rumah tidak layak huni tahun 2012 sebesar 28,84%. Perkembangan kondisi perumahan di Kabupaten Boner selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini :
Tabel 2.43
Capaian Indikator Kinerja Perumahan Tahun 2008-2012
Sumber : Dinas Tarkim Kabupaten Bone, Tahun 2012
Terkait dengan penataan ruang, Kabupaten Bone telah menyusun Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012–2032. Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa tujuan penataan ruang Kabupaten Bone adalah mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan di dukung masyarakat melalui pengembangan pertanian, perikanan dan kelautan berbasis konservasi dan mitigasi bencana. Dalam Perda tersebut dikemukakan bahwa kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah dilakukan melalui: (1) kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, (2) kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang; dan (3) kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis.
Terkait dengan berbagai aktivitas pembangunan di Kabupaten Bone, ada beberapa aspek penataan ruang yang perlu mendapatkan perhatian pada masa mendatang, yaitu kawasan lindung, kawasan ruang terbuka hijau, kawasan rawan bencana alam, kawasan budidaya, kawasan pariwisata. Pengaturan tersebut perlu dilakukan untuk mengendalikan kebutuhan masing-masing kawasan agar tetap sinkron dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.
Secara rinci kinerja urusan Penataan Ruang di Kabupaten Bone tahun 2008-2012 tergambarkan pada tabel berikut:
Tabel 2.44
Kondisi Capaian kinerja Tata Ruang
Sumber : Dinas Tarkim Kabupaten Bone, Tahun 2012
Penyusunan dokumen perencanaan perlu pula memperhatikan pengarusutamaan dalam perencanaan pembangunan daerah, yaitu: (1) tata pemerintahan yang amanah (good governance); (2) peningkatan pencapaian standar pelaksanaan minimal (SPM) meliputi 15 urusan wajib yang targetnya harus disusun oleh pemerintah Kabupaten Bone; (3) perencanaan dan penganggaran yang pro-poor dan penganggaran responsif gender, serta (4) kelestarian lingkungan dan pengurangan resiko bencana.
Amanat Selain itu, perlu diperhatikan kebijakan dan arahan Inpres No. 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan Nasional Berkeadilan, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah memberikan sumbangan dalam rangka pencapaian Pendidikan Untuk Semua (PUS), Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDG`s) pada tahun 2015 dan RAD Pangan dan Gizi maka Kabupaten Bone harus memberikan konstribusi dalam pencapaian target-target tersebut. Gambaran kondisi pelaksanaan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah disusun, antara lain sebagai berikut:
Tabel 2.45
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Bone
Sumber : Bappeda dan Statistik Kabupaten Bone, Tahun 2013
Sejalan dengan kebijakan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, pada tahun-tahun mendatang banyak dokumen perencanaan pembangunan kepada Pemerintah Daerah di berbagai bidang pembangunan, baik bidang ekonomi, sosial budaya dan sarana – prasarana wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan perlu diwujudkan.
Tabel 2.46
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, Tahun 2013
Tabel 2.47
Sumber : Dinas PU dan SDA Kabupaten Bone, Tahun 2013
Sementara itu untuk kondisi jumlah apil, juga menunjukan kondisi yang dibaik dimana anatara kebutuhan apil dengan apil yang terpasang lebih bersar yang terpasang dan semuanya dalam kondisi berfungsi dengan baik. Selengkapnya dpat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2.48
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, Tahun 2013
Untuk kebutuhan marka jalan dalam Kota yang masih belum terpenuhi adalah jalan kabupaten/kota dimana dari 25 km yang diperluakan baru dilengkapi sepanjang 10 km. Meskipun demikian secara keseluruhan kondisi marka dalam keadaan baik dan jelas. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pata tabel berikut :
Tabel 2.49
Data Fasilitas Perlengkapan Jalan Dalam Kota Watampone
( Marka Jalan ) Tahun 2012
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, Tahun 2013
Kebutuhan fasilitas lampu penerangan jalan yang selama ini masih kurang berada pada jalan nasional dan provinsi dimana untuk jalan nasional dibutuhkan 500 titik lampu, namun kondisi lampu yang terpasang baru 340 titik. Untuk jalan provinsi dari kebutuhan 400 titik lampu baru terpasang 298 titi. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 2.50
Data Fasilitas Perlengkapan Jalan Dalam Kota
Lampu penerangan jalan
Sumber : Dinas PU dan SDA Kabupaten Bone, Tahun 2013
Kondisi rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Bone tahun 2012 menunjukan kondisi yang kurang baik dimana anata kebutuhan rambu dengan rambu yang terpasang masih terjadi gap yang cukup besar. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 2.51
Data Fasilitas Perlengkapan Jalan dalam Kota
(Perambuan) Yang dibutuhkan dan terpasang
Sumber : Dinas PU dan SDA Kabupaten Bone, Tahun 2013
Terminal penumpang merupakan prasarana untuk keperluan menurunkan dan rnenaikkan penumpang, pemindahan intra dan atau moda tranportasi serta untuk rnengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan penumpang. Kabupaten Bone memilki 1 terminal panumpang yaitu terminal Petta PonggawaE dengan type A, dan Jumlah Terminal Pembantu sebanyak 3 unit. Sementara itu untuk fasilitas terminal tipe A dapat lihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel 2.52
Data Fasilitas Terminal Petta Ponggawae
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bone, Tahun 2013
Penyelenggaraan angkutan umum jalan raya di Kabupaten Bone dapat dibagidalam 4 kelompok, yaitu:
Adapun gambaran singkat Pelabuhan yang ada di Kabupaten Bone diantaranya:
Pelabuhan penyeberangan Bajoe yang dikelola oleh PT. ASDP mengoperasikan 9 Kapal Roro yaitu :
1. KR. Merak (Pemilik Kapal PT. ASDP)
2. KR. Tuna (Pemilik Kapal PT. ASDP)
3. KR. Kota Bumi (Pemilik kapal PT. Jemla Ferry)
4. KR. Mishima (Pemilik kapal PT. Jemla Ferry)
5. KR. Muchlisa (Pemilik kapal PT. Bukaka Lintas Tama)
6. KR. Poncan Moale (Pemilik kapal PT. ASDP)
7. KR. Marina Terteira (Pemilik kapal PT. Jembatan Madura)
8. KR. Reny II (Pemilik kapal PT. Jembatan Madura)
9. KR. Kota Muna (Pemilik kapal PT. Juli Rahayu)
Kepadatan angkutan perbulan :
– Pejalan kaki 10.259 orang
– Diatas kendaraan 17.659 orang
Jumlah 27.918 orang
– Kendaraan roda 2 : 1.324 buah
– Kendaraan roda 4 : 4.116 buah
Jarak dari Provinsi ke bandara 183 km, jarak kabupaten ke bandara 10 km, jarak dari Kab/kota kecamatan 2,5 km. luas lahan ± 60 Ha. Pembangunan disisi udara antara lain landasan pacu 900m x 23m, appron 70×80 m, taxiway 99,5 km x 15m. Sisi darat terminal 120m2, bangunan gedung PKP-PK 70m2, jalan akses sementara masuk bandara 300m x 3 m. Lahan parkiran 30 mx 60 m. Saat ini maskapai penerbangan yang baru masuk ke melayani penerbangan di Bandara Mappalo Ulaweng baru Susi Airlines. Rute penerbangan yang dilalui makasar-bone dan Bone-kolaka-kendari
Rencana Pembangunan kedepan. Pembangunan landasan pacu 1400 m, pembangunan tower Air Traffic Control 100m2, Pembangunan akeses jalan ke bandara 500m x23 m, Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana, penyedian rambu, kendaraaan oprasial, pembangunan rumah ibadah, pengaspalan akses jalan masuk pembangunan pintu gerbang, pembangunan pagar lokasi bandara, bangunan meteorologi 240 m2, bangunan Kantor 120m2, pembanguan rumah dinas tipe 72 7 unit dan tipe 45 sebanyak 15 unit, tipe 36 sebanyak 27 unit, terminal kargo 200m2, taxi pengemudi 300 m2, kantin karyawan 20 m2, pos penjagaan 100m2, bangunan serbaguna 200m, bangunan operasi 140 m2.
Penghijauan dalam rangka pelestarian sumber-sumber mata air capaiannya masih rendah, terlihat dari indikator cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air sebesar 28,00% pada tahun 2012. Terkait perlindungan sumberdaya alam dan lingkungan, cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL di Kabupaten Bone mencapai sebesar 100%, sedangkan cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL masih kurang, yaitu baru mencapai sebesar 60,00%.
Kinerja pelestarian ekosistem pesisir di Kabupaten Bone terlihat dari luas kerusakan kawasan mangrove yang cukup tinggi, yaitu mencapai sebanyak 745,00 hektar pada tahun 2012. Terkait ketersediaan ruang terbuka hijau, capaian persentase luas Ruang Terbuka Hijau wilayah perkotaan di Kabupaten Bone sebesar 15,00 ha. Sampai dengan tahun 2012 pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa belum diketahui capaiannya, karena belum ada penetapan kawasan produksi biomassa. Terkait pengelolaan sampah, persentase volume sampah perkotaan yang terkelola melalui 3R sebesar 3,00%.
Perkembangan kinerja pelayanan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bone dalam kurun waktu lima tahun (2008-2012) dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.53
Kinerja Pelayanan Badan Lingkungan Hidup Daerah
Kabupaten BoneTahun 2008-2012
Sumber : BLHD Kabupaten Bone, Tahun 2013
Terdapat beberapa tantangan atau ancaman yang dihadapi berkaitan dengan pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Bone. Pertama ancaman pencemaran lingkungan akibat peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat, diantaranya oleh aktivitas industri, aktivitas rumah tangga (domestik), dan pertanian dengan adanya pemakaian pupuk anorganik dan pestisida. Pembangunan industri menghasilkan limbah cair, gas dan padatan yang dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan air, udara dan tanah. Kedua, degradasi hutan, lahan dan sumber-sumber mata air. Kerusakan lahan di Kabupaten Bone ditandai dengan semakin luasnya lahan-lahan yang tidak produktif atau lahan kritis yang diakibatkan oleh pembukaan lahan pada daerah kemiringan, penambangan bahan galian secara liar (Penambangan Tanpa Ijin/PETI), dan pemanfaatan lahan yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air. Ketiga, degrasi pesisir dan laut yang ditandai oleh adanya kerusakan ekosistem mangrove. Kawasan mangrove di pesisir Teluk Bone Kabupaten Bone sepanjang 138 km, sebagian besar mengalami kerusakan yang parah. Kerusakan tersebut disebabkan oleh konversi hutan mangrove menjadi areal tambak, permukiman/persawahan, dan penggunaan lainnya. Keempat perubahan iklim yang dapat mempengaruhi kondisi lingkungan hidup dan dapat menjadi ancaman terjadinya bencana alam.
Luas lahan bersertifikat di Kabupaten Bone pada tahun 2008-2012 mengalami peningkatan dari sebanyak 75.598 bidang pada tahun 2008, menjadi 81.825 bidang pada tahun 2012. Persentase luas petak lahan yang bersertifikat pada tahun 2008 sebesar 12,08%, tahun 2012 meningkat menjadi 13,07%. Jumlah petak tanah bersertifikat hak milik mengalami peningkatan dari sebanyak 2.057 sertifikat pada tahun 2008, menjadi 3.923 petak pada tahun 2012. Tanah bersertifikat hak pakai juga meningkat dari sebanyak 1 petak pada tahun 2008 menjadi sebanyak 7 petak pada tahun 2012. Sementara itu petak tanah Hak Guna bangunan mengalami penurunan dari sebanyak 40 petak pada tahun 2008 menjadi sebanyak 2 petak. Rincian indikator kinerja terlihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel 2.54
Indikator Kinerja Urusan Pertanahan
Kaupaten Bone
Sumber: Badan Pertanahan Negara Kabupaten Bone, 2012
Jumlah tanah asset pemerintah Kabupaten Bone cukup banyak, namun yang tersretifikasi masih relative sedikit. Gambaran jumlah tanah Pemerintah Kabupaten Bone yang bersertifikai adalah sebagai berikut:
Tabel 2.55
Perkembangan Jumlah Asset Pemerintah Kabupaten Bone
Yang sudah bersertifikat
Tahun 2008 – 2012
Sumber: Bagian Keagrariaan Setda Kabupaten Bone
Cakupan penerbitan Kartu Keluarga di Kabupaten Bone dalam kurun waktu 2008-2012 secara umum memiliki kinerja yang baik. Hal tersebut terlihat dari capaian indikator cakupan penerbitan KK dalam kurun waktu tersebut yang cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2008, cakupan penerbitan KK mencapai 2.316 meningkat menjadi 9.539 pada tahun 2009. Kenaikan juga terjadi pada tahun 2010 dan 2011 yaitu secara berturut-turut naik menjadi 13.171 dan 16.332. Pada tahun 2012, cakupan penerbitan KK menurun menjadi 3.863.
Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP menurut UU nomor 23 Tahun 2006, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KTP berguna sebagai bukti resmi identitas diri sebagai syarat kelengkapan administrasi dalam mengurus berbagai kepentingan dan hak sebagai Warga Negara Indonesia dalam mendapatkan pelayanan dasar. Cakupan penerbitan E-KTP di Kabupaten Bone hingga tahun 2012 mencapai 79,72% dari total penduduk yang terdaftar dalam SIAK Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. sebanyak 20,28% wajib KTP yang tidak mendaftarkan diri dalam perekaman E-KTP merupakan masyarakat yang berada pada daerah pedalaman, dan sebagian lainnya dikarenakan bekerja di luar kota.
Cakupan penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Bone dalam kurun waktu 2008-2012 cenderung mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2008, cakupan penerbitan akta kelahiran adalah sebesar 11.281, meningkat menjadi 13.690 pada tahun 2009 dan 14.061 pada tahun 2010. Kenaikan yang cukup tajam terjadi pada tahun 2011 dimana cakupan penerbita Akta Kelahiran mencapai 38.500 dan kembali mengalami peningakatan menjadi 45.502 pada tahun 2012. Untuk mengetahui perkembangan cakupan penerbitan adminduk di Kabupaten Bone, kita dapat melihat tabel yang ada di bawah ini:
Tabel 2.56
Cakupan Penerbitan KTP, KK dan Akta Kelahiran
di Kabupaten Bone Tahun 2008-2012
Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Bone, Tahun 2013
Tabel 2.57
Jumlah Kekerasan berdasarkan Jenis Kekerasan
Sumber : KPP & PA Kabupaten Bone, Tahun 2013
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut UU nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaranrumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 Butir 1). KDRT yang tercatat oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Bone cenderung meningkat dalam kurun waktu 2008-2012. Jumlah KDRT pada tahun 2008 adalah sebanyak 37 kasus menurun menjadi 27 pada tahun 2009 dan mengalami kenaikan pada tahun 2010. Pada tahun 2011, jumlah kasus KDRT kembali mengalami kenaikan menjadi 34 kasus dan kembali naik pada tahun 2012 menjadi 44 kasus. Meningkatnya jumlah kasus penemuan KDRT di Kabupaten Bone bukan merupakan sebuah kemunduran kinerja dari pemerintah, akan tetapi merupakan sebuah akibat dari keterbukaan masyarakat terhadap fenomena KDRT. Latar belakang terjadinya KDRT antara lain disebabkan oleh faktor ekonomi dan kesalahpahaman antar anggota keluarga.
Tabel 2.58
Jumlah KDRT berdasarkan Jenis KDRT
Sumber : KPP & PA Kabupaten Bone, Tahun 2013
Meningkatnya jumlah kasus KDRT di Kabupaten Bone berbanding lurus dengan capaian rasio KDRT. Pada tahun 2008 rasio KDRT adalah sebesar 0,05% mengalami kenaikan menjadi 0,07% pada tahun 2009 dan bertahan hingga tahun 2012.
Cakupan penyelesasian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kabupaten Bone pada tahun 2008-2012 dapat dikategorikan kedalam kondisi baik meskipun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2008, cakupan pelayanan penyelesaian pengaduan adalah sebesar 100% begitupula pada tahun 2009 sebesar 100%. Pada tahun 2010 cakupan penyelesaian pengaduan menurun menjadi 90,47% dan kembali mengalami penurunan menjadi 90,35% pada tahun 2008. Cakupan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak kembali mengalami kenaikan pada tahun 2012 yaitu sebesar 93,46%.
Tabel 2.59
Indikator Kinerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone Tahun 2008-2013
Sumber : KPP & PA Kabupaten Bone, Tahun 2013
Tabel 2.60
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan KB dan KS
Sumber : Badan KB&KS Kabupaten Bone, Tahun 2013
Pendirian sarana sosial merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan sosial. Kabupaten Bone sejak tahun 2008-2012 hanya memiliki 3 panti asuhan, hal ini tentu tidak seimbang dengan jumlah anak yang memiliki masalah sosial yang berjumlah sebanyak 49.857 anak. Selain itu sarana sosial lain seperti panti jompo dan panti rehabilitasi belum terdapat di Kabupaten Bone. Sementara jumlah lanjut usia terlantar tahun 2012 sebanyak 168 orang.
Berikut ini adalah tabel perkembangan kinerja urusan sosial selama kurun waktu tahun 2008-2012.
Tabel 2.61
Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2008 – 2012
Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bone, 2013
Dalam mencapai pelayan minimal kepada masyarakat telah disusun Peraturan Menteri Sosial Nomor: 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam SPM ini terdapat tujuh indikator yang harus dicapai pada 2015. Target capai SPM bidang sosial Kabupaten Bone yang telah tercapai ada 1 indikator yaitu (1) Persentase (%) korban bencana skala kabupaten /kota dalam 1 (satu) tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.. Sementara capaian target SPM yang belum tercapai ada 6 indikator yaitu Persentase (%) PMKS dalam 1 (satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar; (2) Persentase (%) jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya; (3) Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/ kota dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial; (4) Persentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial; (5) Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 (satu) tahun; (6) Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun. Capaian SPM bidang sosial Kabupaten Bone sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.62
Pencapaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Bone
Tahun 2008-2012
Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bone, 2013
Masalah Ketenagakerjaan saat ini samakin kompleks dan multidimensional dimana pada satu sisi terdapat pertumbuhan angkatan kerja yang masih cukup tinggi, sedangkan pada sisi lain perluasan kesempatan kerja belum memadai, sehingga mengakibatkan meningkatanya jumlah pengangguran, hal ini merupakan penghambatan program pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan rakyat. Dengan jumlah angkatan kerja yang cukup besar dan lapangan kerja sangat terbatas.
Oleh karena itu masalah ini tidak cukup untuk dihadapi oleh pemerintah saja, walaupun demikian peran yang dimainkan oleh pemerintah dapat sangat menentukan melalui pembangunan yang secara sadar dan konsistensi dirancang berbasis ketenagakerjaan bagi investasi.
Lapangan kerja mayoritas masyarakat Kabupaten Bone sekarang ini, masih bergerak di sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan rakyat dan perikanan tradisional. Terbatasnya kuantitas dan kualitas Lapangan Kerja seperti itu, membatasi pula kesempatan kerja bagi masyarakat. Oleh karena itu, ke depan diperlukan upaya-upaya pengembangan kesempatan kerja, utamanya di sektor industri, kepariwisataan dan usaha-usaha pengembangan sistem perikanan modern seperti pemeliharaan komoditas ikan yang bernilai eksport tinggi di sepanjang kawasan-kawasan pantai kabupaten Bone. Selain itu, terlihat pula bahwa di lingkungan masyarakat yang bergerak di bidang pertanian tanaman pangan dan perkebunan, perlu pula didukung oleh ketersedian kebutuhan pokok yang mudah di dapat, mudah terjangkau dalam mendorong laju pertumbuhan produksi padi, plawija, komoditas perkebunan dan perikanan yang bernilai eksport tinggi .
Pelayanan umum berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ( MENPAN ) Nomor 81 tahun 1993, Yaitu segala bentuk pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi pemerintah di Pusat, di Daerah dan lingkungan Badan Usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan. Gambaran tentang pencapian target kinerja pelayanan dasar Tenaga Kerja dapat disajikan dalam tabel berikut ini.
Tabel 2.63
Pencapaian Kinerja Pelayanan Ketenagakerjaan Kabupaten Bone
Sumber : Disnaker Kabupaten Bone, tahun 2013
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa beberapa aspek pelayanan seperti halnya Hubungan Industrial, dapat dikatakan berhasil pencapaian. Hal ini, disebabkan target realisasi melebihi target capaian Standar Pelayanan Minimal. Namun hal ini terdapat pula beberapa aspek pelayanan yang tidak tercapai seperti Pelayanan Kerja, Pelayanan Kepesertaan Jamsostek, Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja. Dari capaian target yang terpenuhi terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat.
Faktor pendukungnya yaitu terdapatnya Sumberdaya pelatihan yang memadai, tingginya minat pencari kerja untuk mengikuti program-program pelatihan ketenagakerjaan Kabupaten Bone. Adapun faktor yang menghambat pelaksanaan program tersebut adalah sumber dana yang masih terbatas, lemahnya pengawasan ketenagakerjaan yang dikarenakan minimnya tenaga pengawas. Tidak terdapatnya gap disebabkan karena belum dimilki target capaian Standar pelayanan minimal ketenagakerjaan serta standar capaian SKPD tahun sebelumnya.
Dalam rangka meningkatkan akses pemasaran dan permodalan sektor Koperasi dan UMKM di Kabupaten Bone, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone telah melakukan fasilitasi temu kemitraan antara pelaku usaha dengan pengusaha pada tingkat provinsi maupun nasional. Kegiatan tersebut secara nyata memberikan kontribusi positif terhadap keberlangsungan pengelolaan dan produktivitas koperasi dimana terlihat dari capaian pertumbuhan omzet koperasi yang meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2012.
Untuk mengetahui kinerja UrusanKoperasi dan UMKM di Kabupaten Bone, dapat kita lihat pada data yang tersaji di bawah ini:
Tabel 2.64
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Kabupaten Bone
Tahun 2008-2012
Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM, Tahun 2013
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengamanatkan kepada Kabupaten/Kota dalam hal penanaman modal untuk (1) menyusun perencanaan penanaman modal; (2) meningkatkan fasilitasi bagi peningkatan penanaman modal di kab/kota; dan (3) meningkatkan kinerja perijinan dan pelayanan penanaman modal. Selanjutnya dalamPerpres 27 tahun 2009 tentang Pelayanan satu Pintu Penanaman Modal mengamanatkan kepada Kabupaten/Kota untuk: (1) mengurangi hambatan dalam pelayanan Publik dan perjinan usaha bagi penanaman modal di kab/kota; (2) mekanisme pelayanan perijinan dan penanaman modal di daerah; dan (3) mengurangi hambatan struktural dan ekonomi biaya tinggi dalam penanaman modal di daerah.
Sebagai bentuk tindak lanjut dari amanat Undang-Undang 25 tahun 2007 dan Perpres 27 tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Bone berupaya untuk meningkatkan investasi, antara lain kegiatan promosi kerjasama investasi serta pelayanan perijinan yang yang berorientasi pada kebutuhan klien serta mendorong minat investor menginvestasikan usahanya di Kabupaten Bone. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan penanaman modal selama periode 2008-2012 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.65
Pencapaian Kinerja Pelayanan Penanaman Modal
Kabupaten Bone
Sumber : Kantor Promosi dan Penanaman Modal Kab. Bone, 2012
Secara umum, iklim investasi di Kabupaten Bone sangat baik namun tidak didukung dengan kebijakan maupun regulasi terhadap kegiatan promosi sehingga menghambat kemajuan dunia usaha maupun kegiatan penanaman modal lainnya. SPM Bidang Penanaman modal menargetkan jumlah kegiatan promosi peluang penanaman modal dilaksanakan sebanyak 4 kali dalam setahun, kenyataannya sejak tahun 2008 – 2012 hanya dilaksanakan sebanyak 1 kali dalam setahun. Demikian pula halnya dengan jumlah pemohon penanaman modal dalam negeri yang ditargetkan sesuai SPM sebesar 30% setiap tahun, namun sepanjang tahun 2008 – 2012 belum ada investor yang mengajukan permohonan melalui leading sector yang ada.
Kelemahan investasi di Kabupaten Bone juga sangat dipengaruhi oleh rendahnya kegiatan pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan pengembangan investasi dan penanaman modal, termasuk belum terwujudnya kerjasama yang sinergis antar SKPD, dunia usaha maupun stakeholder terkait lainnya dalam pengembangan investasi dan penanaman modal.
Peluang investasi di Kabupaten Bone cukup besar, hal ini ditandai dengan adanya kawasan-kawasan investasi dan lingkup organisasi bisnis di berbagai wilayah yang semakin bertambah dan mudah diakses termasuk penerapan jaringan komunikasi dan teknologi informasi semakin meluas dan berperan dalam dunia e-commers dan bisnis investasi. Disisi lain, pemerintah ditantang untuk menyiapkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pemenuhan investasi serta membangun kesiapan dunia usaha pada tingkat wilayah lokal.
Keberadaan budaya-budaya lokal mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam melandasi pembangunan sebuah wilayah. Nilai-nilai budaya lokal yang luhur tentunya akan memberikan sumbangsih yang cukup baik dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dampak-dampak negatif pembangunan dapat diminimalisir.
Seni dan budaya yang ada di Kabupaten Bone sangat dipengaruhi oleh budaya yang ditinggalkan oleh Kerajaan Bone dan juga budaya Islam, hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Kabupaten Bone menganut agama islam.Peninggalan budaya yang ada di Kabupaten Bone antara lain berupa masjid kuno, makam para tokoh,dan bangunan-bangunan istana.
Untuk menjaga kelestarian benda-benda yang menjadi cagar budaya di Kabupaten Bone, pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata secara rutin melakukan kegiatan perawatan terhadap situs-situs peninggalan budaya tersebut. Capaian kinerja bidang kebudayaan Kabupaten Bone secara rinci adalah sebagai berikut.
Tabel 2.66
Capaian Kinerja Bidang Kebudayaan Kabupaten Bone
Tahun 2008-2012
Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Bone, Tahun 2013
Melihat capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2008-2012 maka perkembangan seni dan budaya di Kabupaten Bone dinilai masih rendah khususnya dalam hal belum optimalnya pengembangan destinasi pariwisata dan Objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) serta pembinaan/pemeliharaan benda dan cagar budaya. Disisi lain, cakupan kajian seni, fasilitas seni dan gelar seni belum maksimal dalam mendorong pengembangan kepariwisataan dan peningkatan PAD Kabupaten Bone.
Disamping tantangan akan kurangnya akses dan promosi terhadap daya tarik wisata, besarnya potensi objek dan daya tarik wisata akan menjadi peluang bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan seni dan budaya di Kabupaten Bone, melalui dukungan kebijakan yang member ruang terhadap pengembangan kepariwisataan.
Sedangkan olahraga merupakan bagian dari upaya menumbuhkan karakter kuat bagi jiwa pemuda melalui kegiatan olah tubuh. Melalui olahraga pemuda diharapkan dapat membangun kepercayaan diri, identitas bangsa dan kebanggaan bagi dirinya. Olahraga merupakan salah satu sarana dalam mengembangkan diri yang nantinya mampu berprestasi dan memiliki jiwa yang kompetitif. Peran aktif pemuda dalam pembangunan dapat dapat dimanifesatiskan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, sosial kemasyarakatan, politik dan budaya.
Sebagai sarana dalam mengembangkan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Bone telah tersedia berbagai fasilitas pendukung. Saat ini saran yang dimiliki oleh Kabupaten Bone adalah jumlah organisasi pemuda sebanyak 114 organisasi, jumlah organisasi olahraga sebanyak 39 organisasi, Jumlah kegiatan kepemudaan sebanyak 5 kegiatan, Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) sebanyak 2 buah dan lapangan olahraga sebanyak 334 buah. Sampai pada tahun 2012, kegiatan olahraga yan berkembang di Kabupaten Bone adalah soft ball, bulutangkis, tenis lapangan, pusat kesejagaran jasmani, tenis meja, takraw, bola volly dan sepak bola.
Tabel 2.67
Perkembangan Kinerja Pembangunan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bone Tahun 2008 – 2012
Sumber : Dispora Kabupaten Bone, Tahun 2013
Ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat sangat diperlukan agar kegiatan pembangunan daerah, pelayanan umum dan investasi dari kalangan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembukkan lapangan kerja baru. Meningkatnya jumlah investasi baik dari dalam negeri dan luar negeri di kabuateen Bone dipengaruhi oleh iklim yang kondusif di wilayah tersebut. Kondisi kemanan dan ketertiban serta kegiatan perlindungan masyarakat, dengan jumlah anggta linmas sebenyal 2.778 orang yang tersebar di desa/kelurahan. Gangguan kamtibmas ini berupa tindakan kriminalitas, penyalah gunaan narkoba, traficking dan pertikaian warga dan unjuk rasa. Seacara rinci berikut ini adalah angka kejadian gangguan kamtibmas di Kabupaten Bone selama kurun waktu 5 tahun terakhir.
Tabel 2.68
Gangguan Kamtibmas di Kabupaten Bone
Tahun 2008 – 2012
Sumber: Badan Kesbangpollinmas, 2012
Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan demokrasi di Kabupaten Bone dalam pelaksanaan pemilu (2009) baik pemilu legislatif, pemilihan presiden maupun Pilkada Gubernur Sulawesi Selatan dan Pilkada Kabupaten Bone (2012) cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan umum, pada Pilgub dan Pilkada Kabupaten Bone rata-rata 70 – 72% peenggunaan hak pilih dari jumlah sebesar 443.450 orang. Demikian pula jumlah organisasi masyarakat dan lembaga swdaya masyarakat telah dibina sebanyak 135 lembaga.
Penyelenggaraan 34 urusan kewenangan setiap tahun dilaporkan kepada pemerintah provinsi dan pusat serta masyarakat dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Akhir Masa jabatan (LKPJ dan AMJ) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah (LPPD) sebagaimana diatur dalam PP No. 3 tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bone adalah meliputi:
Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone memiliki Luas wilayah mencapai 4.559 km2. Wilayah yang demikian luas itu, secara administratif terbagi ke dalam 27 kecamatan,372 desa/kelurahan dengan dihuni oleh penduduk sebanyak 728.737 jiwa. Kondisi wilayah pemerintahan yang demikian, mengindikasikan rentang kendali pemerintahan yang panjang, sistem dan prosedur yang rumit dan berbelit, serta masih menjauhkan masyarakat dari sentuhan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan, utamanya di sektor kesehatan, pendidikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk lebih mendekatkan mayarakat dengan sentuhan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan yang efektif , diperlukan sistem tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan dan efektif .
Salah satu bukti nyata capaian IPM Bone yang kurang memuaskan adalahIPM Kabupaten Bone peringkat ke 17 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
Program penataan peraturan perundangan di Kabupaten Bone dilaksanakan melalui penetapan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) baru, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, menjamin kepastian hukum dari tahun 2008 – 2012 telah diterbitkan Perda dan Perbup sebagai berikut :
Tabel 2.69
Perkembangan Jumlah Produk Hukum yang dihasilkan
Kabupaten Bone Tahun 2008 – 2012
Sumber : Bagian Hukum Setda Kab. Bone, 2012
Bagian Pemerintahan Desa memiliki tugas memberikan atau menyerahkan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahunnya. Perkembangan jumlah ADD yang diberikan kepada desa terlihat pada tabel berikut:
Tabel 2.70
Perkembangan Jumlah ADD Kabupaten Bone
Tahun 2008 – 2012
Sumber : Bagian Pemdes Setda Kab. Bone, 2012
Penegakan peraturan daerah sudah berjalan dengan baik. Jumlah aparat penegak hukum dan perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bone relatif memadai. Jumlah satuan Polisi pamong praja relatif masih kurang untuk melindungi seluruh penduduk dan wilayah kabupaten Bone. Secara rinci jumlah petugas penegak hukum dan jenis kasus pelanggaran hukum dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.71
Jumlah Polisi Pamong Praja, Petugas Linmas, Kasus Pelanggaran Perda dan penyelesaian Perda Kabupaten Bone tahun 2008 – 2012
Sumber : Kantor Satpol PP, 2012
Pembaharuan atau perubahan Perda dan Perbub dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan, pelayanan publik dan jaminan kepastian hukum masyarakat terus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Perubahan dan pembaharuan Perda atau Perbup direncanakan melalui program legislasi daerah. Program legislasi daerah ditujukan untuk meningkatkan kelengkapan peraturan perundangan, kepastian hukum dan peningkatan pelayanan umum serta promosi daerah.
Untuk meningkatkan pelayanan publik dan standar kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi urusan kewenangan wajib dan standar kinerja bagi urusan pilihan. Kepada pemerintah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota telah ditetapkan lima belas (15) urusan wajib yang telah disahkan oleh kementerian teknis. Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik maka segenap warga masyarakat dapat berpartisipasi dalam penilaian kinerja penyelenggaraan urusan melalui monitoring capaian. Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Bone belum secara hukum menetapkan target capaian ke – 15 SPM tersebut.
Jumlah PNS di Kabupaten Bone pada tahun 2012 sebesar 11.278 orang, dan jumlah pegawai honorer pada tahun 2012 sebesar 3.412 orang. Rincian jummlah PNS di Kabupaten Bone adalah sebagai berikut:
Tabel 2.72
Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Bone
Menurut Golongan Tahun 2008 – 2012
Sumber : BKDD Kab. Bone, 2013
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah pegawai negeri sipil di Kabupaten Bone sebagian besar golongan IV dan III. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Bone sebagian besar sudah memiliki kualifikasi yang baik. Kualitas PNS juga terlihat dari jenjang pendidikan mereka. PNS menurut pendidikan terlihat pada tabel berikut :
Tabel 2.73
Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Bone
menurut Pendidikan Tahun 2008 – 2012
Sumber : BKDD Kab. Bone, 2013
SPM dan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diterima masyarakat. Evaluasi IKM dapat dilakukan secara berkala maka akan meningkatkan transparansi dan kinerja pelayanan publik.
Pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Bone dari aspek ketersediaan pangan, tergolong baik. Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Bone pada tahun 2012 mencapai sebesar 63%. Pada tingkat rumah tangga, ketersediaan energi per kapita pada tahun 2012 mencapai sebesar 5.542 kkal/kap/hr, sedangkan ketersediaan protein per-kapita sebesar 81,2 gram/kap/hr. Ketersediaan energi dan protein tersebut telah melebihi standar Widayakarya Nasional Pangan dan Gizi sebesar 2.200 kkal/kap/hr untuk ketersediaan energi dan 58 gram/kap/hr. Capaian penguatan cadangan pangan di daerah mencapai sebesar 55 dari target SPM sebesar 60%.
Berkaitan dengan distribusi pangan, capaian ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah pada tahun 2012 sebesar 70% dari target SPM sebesar 90%. Stabilitas harga pangan pada tahun 2012 sebesar 80% dari target SPM sebesar 90%. Stabilitas harga pangan di Kabupaten Bone sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan bahan pangan dan kondisi perekonomian nasional.
Berkaitan dengan konsumsi dan penganekaragaman pangan, tingkat konsumsi energi per kapita di Kabupaten Bone pada tahun 2012 mencapai sebesar 1.450 kkal/kap/hr dari Standar WNPG sebesar 2.000 kkal/kap/hr. Adapun tingkat konsumsi protein perkapita sebesar 48 gram/kap/hr, dari standar WNPG sebesar 57 gram/kap/hr. Konsumsi pangan penduduk Kabupaten Bone masih bertumpu pada bahan pangan utama berupa beras, dengan skor Pola Pangan Harapan sebesar 85,8% Penganekaragaman konsumsi pangan masih terkendala oleh perilaku masyarakat yang masih cenderung sulit diubah karena kebiasaan sejak kecil.
Berkaitan dengan mutu dan keamanan pangan, saat ini ada kecenderungan masyarakat yang mengkonsumsi makanan cepat saji dari bahan impor yang belum tentu termasuk dalam makanan sehat dan aman dikonsumsi. Ancaman terjadinya keracunan makanan dan kasus-kasus makanan yang mengandung bahan kimia dan berbahaya, serta makanan kadaluarsa semakin meningkat. Dalam upaya pencegahan, dilakukan pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan.
Tabel 2.74
Kinerja Pembangunan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone
Tahun 2008 – 2012
Sumber : Kantor Ketahanan Pangan, Tahun 2013
Capaian pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2012 antara lain yaitu , Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) sebanyak 36,59 %, sementara jumlah LPM berprestasi sebanyak 5 LPM. Jumlah desa yang telah menyusun RPJMDes sampai dengan tahun 2012 sebanyak 173 desa atau 52,74%. Selain itu dari 1.340 program pemberdayaan masyarakat sebanyak 888 program diantaranya melibatkan swadaya masyarakat. Sebanyak 30% pelaksanaan musrenbang desa telah memenuhi peserta minimal 40 orang dengan proporsi perempuan 30%. Nilai budaya yang berkembang sampai dengan tahun 2012 baru tersebar di 40% wilayah kecamatan. Posyandu aktif terdapat di seluruh wilayah Kabupaten bone. PAUD Holistik Integratif (Paditungka) baru terdapat di 5% dari jumlah desa yang ada. Secara keseluruhan organisasi kemasyarakatan PKK aktif dan terbina. Desa yang memiliki BUMDes hanya sebanyak 2,44%. Pasar desa yang sudah dibina baru mencapai 14%. Sementara jumlah kelompok usaha ekonomi keluarga yang telah dibina sebanyak 30%. Posyantek yang telah dibina sebanyak 29,63%. Secara lengkap kinerja pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dapat di lihat pada tabel berikut :
Tabel 2.75
Kinerja Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2008-2012
Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2013
Dalam perencanaan pembangunan daerah, data statistik diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang berupa dokumen atau laporan. Beberapa dokumen statistik yang disusun oleh Badan Pusat Statistik antara lain, Kabupaten Bone Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, PDRB, pertumbuhan ekonomi, IHK dan inflasi. Sementara itu ada data statistik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sendiri yang antara lain profil daerah yang menggambarkan capaian pembangunan berdasarkan 8 jenis kelompok data, meliputi: 1) data umum, 2) sosial budaya, 3) sumberdaya alam, 4) infrastruktur, 5) Industri, perdagangan, lembaga keuangan, koperasi, usaha, dan investasi, 6) ekonomi dan keuangan, 7) Politik, hukum dan keamanan, serta 8) Insidensial. Dokumen ataupun laporan data yang dikeluarkan baik oleh BPS maupun pemerintah daerah dilakukan pemutakhiran secara berkala sesuai dengan karakteristik datanya.
Data yang diterbitkan oleh BPS dan pemerintah daerah digunakan sebagai landasan dalam berbagai perencanaan dan pembangunan. Selain itu data yang diterbitkan sebagai bahan untuk melakukan kajian evaluasi hasil-hasil pembangunan di Kabupaten Bone.
Pengelolaan arsip secara baik diharapkan akan mampu menopang kegiatan pembangunan karena arsip adalah sumber informasi, acuan dan bahan pertanggungjawaban bagi pemerintah daerah. Melihat sisi penting dari pengelolaan arsip, maka perlu dibangun sebuah sistem/keseragaman pengelolaan sistem kearsipan yang baku. Hal ini bertujuan agar semua SKPD dapat memperlakukan arsip secara baik dan benar di institusinya masing-masing.
Kinerja kearsipan di Kabupaten Bone pada tahun 2008-2012 masih jauh dari apa yang diharapkan. Selama 5 tahun tersebut baru ada 5 SKPD yang melakukan akuisisi dan menyetorkan arsip kepada Badan Perpustakaan, Arsip dan PDE untuk dilakukan pengelolaan. Selain itu juga kegiatan peningkatan kapasitas para arsiparis juga sangat minim, hanya dilaksanakan 1 kali selama 5 tahun yaitu pada tahun 2009.
Telepon merupakan salah satu media untuk mempermudah dan mempercepat komunikasi antar masyarakat. Berdasarkan data PT Telkom Indonesia, di Kabupaten Bone pada tahun 2012 terdapat 10.389 Satuan sambungan telepon yang terpasang dan sebanyak 8.585 SST terpakai. Sementara pada tahun 2011 terdapat sebanyak 10.254 SST dan 8.975 SST terpakai.
Media massa memiliki fungsi sebagai penyebar informasi kepada masyarakat. Jumlah media massa yang ada di Kabupaten Bone sebanyak 13, terdiri dari media cetak (surat kabar nasional dan lokal) sebanyak 11 dan media elektronik (radio ddan TV lokal) sebanyak 2.
Tabel 2.76
Jumlah Media Cetak dan Elektronik di Kabupaten Bone
Tahun 2008-2012
Sumber: Bagian Humas Setda Kab. Bone, 2013
Salah satu indikator dari pemerintahan yang baik (good governance) yaitu adanya keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi disini baik pada saat penyusunan perencanaan pembangunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mengakses dan mendapatkan informasi publik.
Dalam bidang komunikasi dan informasi telah ditetapkan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22/Per/M.Kominfo/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Di Kabupaten/Kota. Terdapat 2 jenis pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah kabupaten/kota yaitu :
Perpustakaan sebagai salah satu pusat informasi, ilmu pengetahuan, penelitian, rekreasi, dan pelestarian budaya. Dilihat dari fungsi perpustakaan tersebut, tentunya perpustakaan memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan kecerdasan dan kapasitas sumberdaya manusia.
Gambaran mengenai penyelenggaraan perpustakaan di tingkat kabupaten secara luas dapat dilihat dari tingkat partisipasi dan kunjungan masyarakat, perkembangan jumlah perpustakaan serta sarana prasarana pendukungnya termasuk didalamnya adalah koleksi perpustakaan dan kegiatan promosi perpustakaan dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat.
Data terakhir tahun 2012 di Kabupaten Bone sudah terdapat 408 perpustakaan yang terdiri dari perpustakaan daerah, perpustakaan desa, dan perpustakaan-perpustakaan yang ada di lingkungan lembaga pendidikan. Adapun untuk tingkat kunjungan ke perpustakaan daerah kondisinya mengalami penurunan dari 9.043 pengunjung pada tahun 2010 menjadi 6.307 pengunjung pada tahun 2012. Kondisi capaian kinerja bidang perpustakaan di Kabupaten Bone dari tahun 2008-2012 dapat dilihat dalam tabel berikut.
Tabel 2.77
Gambaran Data Perpustakaan Kabupaten Bone Tahun 2008-2012
Sumber : Badan Perpustakaan, Arsip dan PDE Kabupaten Bone tahun 2013
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan
Tabel 2.78
Capaian Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi dan Palawija Kabupaten Bone
Tahun 2008 – 2012
Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura, Tahun 2013
Produksi tanaman hortikultura jenis sayur sayuran Kabupaten Bone secara umum menunjukkan peningkatan. Hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhan pada masing-masing komoditas. Namun demikian untuk beberapa komoditas seperti bayam, ketimun, labu siam, dan tomat mengalami penurunan. Perkembangan produksi tanaman hortikultura jenis sayur-sayuran dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.79
Luas Panen dan Produksi Sayuran Kabupaten Bone
Tahun 2008-2012
Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura, Tahun 2013
Produksi tanaman buah-buahan Kabupaten Bone secara umum menunjukkan peningkatan, namun untuk beberapa komoditas seperti nanas, pepaya dan pisang mengalami penurunan. Terjadi pula penurunan jumlah tanaman yang menghasilkan (Pohon), khususnya pada tanaman alpukat, durian, jambu biji, mangga, pisang, dan sukun. Hal ini perlu diantisipasi dengan penambahan jumlah tanaman, sehingga produksi dapat dipertahankan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Kabupaten Bone. Perkembangan produksi tanaman buah-buahan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.80
Jumlah Tanaman dan Produksi Buah-Buahan Kabupaten Bone
Tahun 2008-2012
Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Hortikultura, Tahun 2013
Jenis tanaman Perkebunan di Kabupaten Bone yang dibudidayakan masyarakat tergolong banyak, namun yang termasuk dalam komoditas andalan Kabupaten Bone hanya mencakup beberapa komoditas. Jenis tanaman perkebunan yang produksinya relatif banyak yaitu Kakao (coklat), kelapa dalam, tebu, kapas, kemiri, dan cengkeh. Perkembangan produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Bone dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.81
Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Bone
Tahun 2008-2012
Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bone, 2012
Hewan ternak yang paling potensial dan menjadi unggulan di Kabupaten Bone adalah sapi. Populasi sapi pada tahun 2012 mencapai sebanyak 304.140 ekor. Populasi kambing masih terbatas, yaitu hanya sebanyak 21.882 ekor, sedangkan kuda sebanyak 9.495 ekor, dan paling sedikit kerbau hanya 3.673 ekor. Untuk jenis unggas, populasi terbesar pada ayam buras sebanyak 3.071.766 ekor, selanjutnya ayam petelur sebanyak 137.611 ekor, ayam pedaging sebanyak 136.324 ekor. Dari sebanyak delapan jenis hewan ternak di Kabupaten Bone, sebagian besar memiliki rata-rata pertumbuhan positif (meningkat), hanya kerbau dan kuda yang pertumbuhannya negatif (menurun). Perkembangan populasi hewan ternak selama kurun waktu lima tahun (2008-2012) dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.82
Populasi Ternak di Kabupaten Bone
Tahun 2008-2012
Sumber : Dinas Peternakan Kab. Bone, 2012
Perkembangan penyakit pada hewan ternak perlu diwaspadai, sebab dapat dimungkinkan penyebaraan penyakit zoonosis yang menular ke manusia. Jumlah kasus penemuan penyakit pada hewan ternak di Kabupaten Bone pada tahun 2012 sebanyak 94 kasus. Sementara itu angka kesakitan ternak sebanyak 2.585 ekor. Dalam upaya mencegah penyebaran penyakit, pada tahun 2012 dilakukan pemberian vaksin kepada sejumlah 60.119 ekor ternak.
Paradigma pembanguna kehutanan ini menjawab target capaian tujuan MDGs sektor kehutanan yaitu memastikan kelestarian lingkungan hidup. Indikator yang dinilai adalah (1) Proporsi luas lahan yang tertutup hutan, (2) Rasio luas kawasan hutan lindung/konservasi terhadap luas wilayah daratan.
Luas pada tahun 2008 kawasan hutan di Kabupaten Bone sekitar 155.484 ha yang terdiri dari hutan lindung + – 32.612 ha, hutan produksi +- 110.760 ha, hutan wisata (Cani Sidenreng ) +-1,612 Ha dan hutan mangrove +- 10.437 Ha. Hutan produksi di Kabupaten terdiri dari Hutan Pinus (+-10.500 Ha ), Hutan Rotan (+-2.500 Ha), huta jati (+-7.500 Ha ) dan Hutan lainnya (+-90.360 Ha ) . Tahun 2012 kondisi ini menurun yaitu hutan lindung menjadi 24.846 ha, hutan mangrove tinggal 75 ha, namun hutan wisata bertambah menjadi 1.674,80 ha
Dilihat dari kepemilikan terdapat 8.654 ha hutan rakyat dan hutan negara seluas 144.482. Hutan pinus berada di Kecamatan Bontocani, Teluk Limpoe, Bengo, Ponre, dan Libureng dan hutan jati tersebar di 18 kecamatan. Hutan lindung berada di Kecamatan Bontotani teluk Limpie, Tonra, Dua Boccoe, Lappariaja, Ponre dan Tanete Riattang Timur. Hutan wisata Cani Sedenreng berada di Kecamatan Ulaweng. Hutan mangrove tersebar di 10 kecamatan yaitu Cendrana, Tellusiatinge, Awangpone, Tanete Riattang Timur, Barebbo, Mare, Sibulue, Tonra, Salomekko dan Kajuara.
Tabel 2.83
Realisasi Capaian Urusan Kehutanan
Sumber : Dishutbun Kabupaten Bone, Tahun 2013
Tabel 2.84
Gambaran Pelayanan Dinas ESDM Kab. Bone Thn. 2008-2013
Sumber : Dinas ESDM Kab. Bone, 2012
Sedangkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terbit melalui Surat Keputusan Bupati Bone untuk mineral logam, bukan logam dan batubara periode tahun 2008-2013 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.85
Gambaran Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Thn. 2008-2012
Melalui Surat Keputusan Bupati
Sumber : Dinas ESDM Kab. Bone, 2012
Obyek wisata budaya yang potensial di Kabupaten Bone antara lain adalah rumah adat Bola Soba yang ada di Kelurahan Manurunge Kecamatan Tatene Raittang, Museum Lapawawoi di pusat Kota Watampone, komplek pemakaman Raja Kalokkoe (Laleng Bata) sekitar 3 km dari kota Watampone dan Makam raja-raja Watang Lamuru di Desa Labalata, kompleks makam Labalata dan Kalokkoe serta makam Lapatau Matanna Tikka di Desa Nagauleng, Kecamatan Cenrana.
Sedangkan obyek wisata alam yang potensial antara lain Gua Mampu di Desa Labbeng yang memiliki stalaktit dan stalagmit, Gua Cempalagi di Desa Mallari, dan dua gua lainnya yaitu Lagaroang dan gua Jepang. Selain itu sejumlah air terjun juga tersebar di berbagai kecamatan seperti air terjun Ulu Ere dan air terjun Pammusurang di Desa Bontojai dan air terjun Ladenring di Kecamatan Lamutu. Adapun obyek wisata bahari ada pantai Ancue, Pantai Tete, Pantai Pasir Putih Bone Lampe dan Pantai Ujung Pattiro.
Obyek wisata lain yang ada di Kabupaten Bone adalah pusat kerajinan tangan rumput Anemi atau pita di Desa Wollangi, kerajinan songkok To Bone di Desa Paccing. Kerajinan perak di Desa Pinceng Pute dan perkampungan Suku Bajo yang di Desa Bajoe.
Untuk mendukung kegiatan pariwisata di Kabupaten Bone, telah terdapat sarana pendukung pariwisata berupa hotel dan penginapan. Data dari Kabupaten Bone dalam angka tahun 2012, terdapat 28 hotel dan penginapan yang dapat mendukung kepariwisataan Kabupaten Bone.
Angka kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bone dari tahun 2008 sampai tahun 2012 mengalami kondisi yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Tingkat kunjungan teringgi terjadi pada tahun 2009 yang mencapai 125.156 wisatawan yang berkunjung. Sedangkan terendah adalah tahun 2012 yang hanya mampu mencapai 90.787 kunjungan saja. Adapun kontribusi dari sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Bone justru mengalami peningkatan dari 0,4% pada tahun 2008 menjadi 0,8% pada tahun 2012.
Tabel 2.86
Capaian Kinerja Bidang Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2008-2012
Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2012
Tabel 2.87
Produksi Perikanan di Kabupaten Bone Tahun 2008-2012
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2012
Tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Bone mengalami menurunan dari sebesar 45,90 kg/kapita/tahun pada tahun 2008 menjadi 43,50 kg/kapita/tahun pada tahun 2012. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan peningkatan jumlah produksi perikanan, dengan asumsi ikan yang dipasarkan keluar daerah dianggap tetap. Kemungkinan sebab lainnya adalah pola masyarakat yang cenderung beralih konsumsi selain ikan.
Dalam rangka peningkatan produksi perikanan, baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, maupun hasil olahan ikan, pemerintah Kabupaten Bone melakukan pembinaan dan fasilitasi kelompok usaha masyarakat di bidang perikanan. Jumlah kelompok perikanan tangkap di Kabupaten Bone sampai dengan tahun 2012 mencapai sebanyak 179 kelompok. Dari jumlah tersebut, jumlah kelompok Usaha Bersama (KUB) yang berkembang sampai dengan tahun 2012 sebanyak 160 KUB, dan kelompok Usaha Bersama (KUB) yang mendapat alat tangkap dan alat bantu penangkapan dalam kurun waktu lima tahun sebanyak 163 KUB. Sementara itu jumlah kelompok pembudidaya ikan di Kabupaten Bone sampai dengan tahun 2012 sebanyak 323 kelompok. Dari jumlah tersebut, kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) yang berkembang sebanyak 100 kelompok, sedangkan kelompok pembudidaya ikan yang mendapat Bantuan sarana produksi budidaya dalam kurun waktu lima tahun sebanyak 164 kelompok.
Terkait usaha pengolahan ikan, jumlah kelompok pengolahan dan pemasaran (Poklahsar) yang berkembang sampai dengan tahun 2012 sebanyak 77 kelompok, dan kelompok (Poklahsar) yang mendapat bantuan sarana prasarana pengolahan hasil perikanan dan pemasaran ikan dalam kurun waktu lima tahun sebanyak 20 kelompok dari sebanyak 77 kelompok yang ada. Pembinaan kelompok juga dilakukan terhadap kelompok masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumber Daya kelautan (Pokmaswas). Pembinaan Pokmaswas dilakukan untuk mempertahankan keaktifan kelompok, sehingga dapat berperan serta dalam pencegahan praktek-praktek illegal fishing di perairan Kabupaten Bone, diantaranya penggunaan alat tangkap dan alat bantu penangkapan yang tidak ramah lingkungan.
Perkembangan pembinaan kelompok bidang kelautan dan perikanan selama kurun waktu lima tahun dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.88
Pembinaan Kelompok Bidang Kelautan dan Perikanan
di Kabupaten Bone Tahun 2008-2012
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan, 2012
Kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB dari tahun 2008 – 2011 mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 kontribusi perdagangan sebesar 7,31% meningkat pada tahun 2011 menjadi 7,69%. Kontribusi terbesar dalam sektor perdagangan adalah usaha dagang kecil, dengan rata-rata kontribusi sebesar 4%.
Gambar 2.19
Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB Tahun 2008-2011 (%)
Kabupaten Bone
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sarana perdagangan di Kabupaten Bone mengalami pertumbuhan utamanya sarana gudang, swalayan dan toko modern. Sedangkan jumlah Jumlah Pasar Kabupaten sampai dengan tahun 2012 sebanyak 2 unit dan Pasar Desa sebanyak 80 unit. Jumlah gudang mengalami peningkatan dari tahun 2008-2012. Pada tahun 2008 sebanyak 19unit dan meningkat pada tahun 2012 menjadi 48 unit. Pada tahun 2011 di Kabupaten Bone mulai muncul swalayan modern yaitu alfa mart, indomart dan alfa midi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam lampiran tabel.
Tabel 2.89
Perkembangan Sarana Perdagangan Dan
Sarana Penunjang Perdagangan
Tahun 2008/2012
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2012
Jumlah eksportirselama kurun 2010 – 2011 cenderung menurun, pada tahun 2010 jumlah eksportir sebanyak 10.103 orang menurun pada tahun 2011 menjadi 7.093 orang. Nilai ekspor pada tahun 2010 sebesar Rp.365.985.000,00 menurun menjadi 1.074.670,00.
Kabupaten Bone memiliki komiditi perdagangan sebanyak 8 jenis. Jumlah realisasi penjualan sampai dengan tahun 2012 cenderung mengalami penurunan. Walaupun volume komoditi perdagangan mengalami penurunan namun nilai jualnya mengalami mengalami kenaikan,hal ini dapat dilihat dalam tabel realisasi penjualan Kabupaten Bone. Jenis komoditi perdagangan yang memiliki volume dan nilai kontribusi tertinggi adalah Jagung. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.90
Realisasi Penjualan Perdagangan Komoditi Unggulan
Kabupaten Bone Tahun 2010 – 2012
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2012
Jumlah Usaha perdagangan di Kabupaten Bone selama kurung waktu 2008 – 2012 mengalami pertumbuhan dimana untuk usaha dagang kecil berdasarkan jumlah unit usaha pada tahun 2008 sebanyak 1.506 meningkat pada tahun 2012 menjadi 2.420. Usaha dagang menengah juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 sebanyak 248 unit meningkat pada tahun 2012 menjadi 400 unit. Sedangkan usaha dagang besar juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 jumlah usaha dagang sebanyak 23 unit meningkat pada tahun 2012 menjadi 102 unit. Pelaku Usaha Dagang ini terutama yang dengan skala kecil dan menengah masih memiliki kekurangan yaitu terbatasnya modal, kurangnya kemampuan manajemen, dan teknologi. Jumlah pengusaha UDKM yang dibina ini masih sangat kecil. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.91
Jumlah Usaha Perdagangan Di Kabupaten Bone
Tahun 2008 – 2012
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2012
Dalam memperlancar pelaksanaan pembangunan perdagangan dilakukan peneraan dan pengawasan alat perdagangan. Pelaksanaan peneraan dan pengawasan alat UTTP (Ukur, Takar,Timbang, dan Perlengkapanya) selama kurun waktu 2008 – 2012 mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.92
Hasil UTTP (Ukur, Takar,Timbang, Perlengkapan)
Tahun 2008/2012
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2012
Pengawasan perdagangan ini masih sangat terbatas hal ini dikarenakan rendahnya SDM dan instrumen untuk melakukan pengawasan. Selain itu juga kesadaran konsumen dan pedagang juga masih kurang dalam rangka perlindungan hak konsumen.
Grafik 2.20
Kontribusi Sektor Industri pada PDRB (Berdasarkan Harga Berlaku)
Tahun 2008-2011 Kabupaten Bone
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2012
Perkembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dari tahun 2008 – 2012 fluktuatif. Pada tahun 2008 jumlah IKM sebanyak 3.450 unit meningkat pada tahun 2010 menjadi 5.609 unit kemudian menurun pada tahun 2012 menjadi 3.550 unit. Jumlah IKM terbanyak pada tahun 2010 yaitu sebesar 5.609 unit. Penurunan jumlah IKM terbesar terjadi pada tahun 2009 ke tahun 2010. IKM di Kabupaten Bone mampu menyerap tenaga kerja antara 15.000 – 17.000 tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja terbesar terjadi pada tahun 2010 yaitu mencapai 17.955 orang.
IKM di Kabupaten Bone memiliki nilai produksi yang cukup besar. Nilai produksi IKM tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp.517.220.943.000,00 dengan nilai investasi Rp.126.438.170.000,00.
Sentra industri di Kabupaten Bone mengalami peningkatan dari tahun 2008 – 2012. Pada tahun 2008 Sentra industri kecil sebanyak 5 sentra meningkat pada tahun 2012 menjadi 18 buah. Kabupaten Bone juga memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUB). Sampai dengan tahun 2012 KUB yang yang dibina juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 jumlah KUB yang dibina sebanyak 6 unit meningkat pada tahun 2012 menjadi 17 unit Namun demikian jumlah ini masih relatif kecil dibandingkan dengan jumlah desa yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk berusaha masih relatif kecil. Sebagian besar pelaku usaha IKM dan KUB masih memiliki banyak permasalahan antara lain ketrampilan produksi, manajemen pengelolaan usaha, permodalan dan penguasan ketrampilan. Selain itu juga masih kurangnya jaringan pemasaran produk IKM.
Tabel 2.93
Perkembangan IKM Tahun 2008 – 2012
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2012
Tujuan utama dilaksanakannya transmigrasi penduduk adalah sebagai upaya untuk pemerataan persebaran penduduk dari penduduk yang terlalu padat ke wilayah dengan penduduk yang masih relatif kosong atau bahkan belum berpenduduk. Transmigrasi diupayakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan kesempatan untuk perubahan nasib. Melalui transmigrasi ini diharapakan penduduk padat yang ada di Kabupaten Bone memiliki peluang dan harapan untuk perubahan hidup yang lebih baik dengan kesejahteraan yang meningkat.
Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan dengan Ibukota Watampone dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 4.558 km2. Kabupaten Bone secara administratif terbagi kedalam 27 kecamatan, 329 desa dan 43 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Bonto Cani yaitu seluas 463,35 km2 sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tanete Riatang yaitu seluar 0,52 km2. Kabupaten Bone terletak pada posisi 4°13′- 5°6′ LS dan antara 119°42′-120°40′ BT dengan garis pantai sepanjang 138 km yang membentang dari selatan ke utara.
Kabupaten Bone secara langsung berbatasan dengan beberapa kabupaten lain di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu:
|
: | Kabupaten Wajo dan Kabupaten Soppeng |
|
: | Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Gowa |
|
: | Teluk Bone |
|
: | Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Barru |
Tabel 2.1
Ketinggian Wilayah Kecamatan di Kabupaten Bone
| No | Kecamatan | Ketinggian Wilayah(meter dpal) |
| Bonto Cani | 100 – > 1.000 | |
| Kahu | 25 – 1.000 | |
| Kajuara | 0 – 500 | |
| Salomekko | 0 – 500 | |
| Tonra | 0 – 500 | |
| Patimpeng | 25 – 1.000 | |
| Libureng | 100 – 1.000 | |
| Mare | 0 – 1.000 | |
| Sibulue | 0 – 500 | |
| Cina | 0 – 500 | |
| Barebbo | 0 – 500 | |
| Ponre | 25 – 1.000 | |
| Lappariaja | 25 – 1.000 | |
| Lamuru | 25 – 1.000 | |
| Tellu Limpoe | 100 – > 1.000 | |
| Bengo | 25 – 1.000 | |
| Ulaweng | 100 – 500 | |
| Palakka | 25 – 500 | |
| Awangpone | 0 – 500 | |
| Tellu Siattinge | 0 – 500 | |
| Amali | 25 – 500 | |
| Ajangale | 0 – 100 | |
| Dua Boccoe | 0 – 500 | |
| Cenrana | 0 – 100 | |
| T. R Barat | 0 – 100 | |
| Tanette Riantang | 0 – 100 | |
| T. R. Timur | 0 – 25 |
Tingkat kemiringan lahan di Kabupaten Bone bervariasi mulai dari datar, landai hingga daerah kemiringan yang curam. Daerah yang memiliki kemiringan datar hingga landai banyak terdapat di daerah dengan kontur wilayah pantai atau dataran rendah, daerah ini terletak di sepanjang bagian timur Kabupaten Bone hingga di sebagian daerah bagian utara. Adapun daerah dengan kemiringan curam berada pada bagian Selatan dan Barat yang didominasi oleh perbukitan dan pegunungan.
Wilayah Kabupaten Bone termasuk daerah beriklim sedang. Kelembaban udara berkisar antara 95% – 99% dengan temperatur berkisar 260C – 430C. Pada periode April-September, bertiup angin timur yang membawa hujan. Sebaliknya pada Bulan Oktober-Maret bertiup Angin Barat, saat dimana mengalami musim kemarau di Kabupaten Bone. Selain kedua wilayah yang terkait dengan iklim tersebut, terdapat juga wilayah peralihan, yaitu: Kecamatan Bontocani dan Kecamatan Libureng yang sebagian mengikuti wilayah barat dan sebagian lagi mengikuti wilayah timur. Rata-rata curah hujan tahunan diwilayah Bone bervariasi, yaitu: rata-rata<1.750 mm; 1750-2000 mm; 2000-2500 mm dan 2500-3000 mm.
Dilihat dari jenis tanahnya, sebagian besar jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Bone berasal dari jenis Alluvial, Gleihumus, Litosol, Regosol, Grumosol, Rasial dan Litosol, Mediteranian dan Latosol. Jenis tanah yang paling dominan di Kabupaten Bone adalah jenis Mediteranian dan Latosol yang tersebar hampir di seluruh kecamatan.
Potensi sumberdaya mineral yang terkandung di Kabupaten Bone termasuk besar baik kandungan mineral logam maupun non-logam. Kandungan mineral logam di Kabupaten Bone yang berhasil teridentifikasi antara lain:
- Emas, terdapat di daerah Patimpeng, diindikasikan memiliki kandungan emas dengan luasan sebaran mencapai 20.000 ha.
- Tembaga, terdapat di Kecamatan Libureng dengan indikasi sebaran mencapai 67,5 ha.
- Mangan, terdapat di Kecamatan Ponre, Bontocani dan Salomekko dengan luasan sebaran mencapai 5.506,5 ha.
- Endapan besi, terdapat di Kecamatan Bontocani dan Kahu dengan luas sebaran mencapai 10.200 ha.
Kabupaten Bone memiliki 19 sungai besar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum. Sejumlah sungai tersebut dimanfaatkan oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat sebagai sumber pengairan untuk pertanian maupun sebagai sarana pengembangan perikanan air tawar. Beberapa nama sungai yang dikelola oleh PU antara lain: 1) Sungai Cenrana, 2) Sungai Walannae, 3) Sungai Palakka, 4) Sungai Pattiro, 5) Sungai Jaling, 6) Sungai Unyi, 7) Sungai Maradda, 8) Sungai Lerang, 9) Sungai Pallengoreng, 10) Sungai Bengo, 11) Sungai Malinrung, 12) Sungai Dekko, 13) Sungai Melle, 14) Sungai Seko Balle, 15) Sungai Coppo Bulu, 16) Sungai Tanette Buang, 17) Sungai Mico, 18) Sungai Paccing, dan 19) Sungai Corowali. Selain digunakan sebagai sarana pendukung perikanan dan pertanian, beberapa sungai di Kabupaten Bone juga akan digunakan sebagai sarana pembangkit listrik tenaga air, yaitu melalui PLTA dan PLTMH. Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Air akan dilakukan di: 1) PLTA di sekitar DAS Walane dengan kapasitas 10.000 (sepuluh ribu) mega watt hour, 2) PLTMH 1 (Cenranae) di sekitar Sungai Cenranae dengan kapasitas 120 kilowatt hour, 3) PLTMH 2 (Ponre) di sekitar Sungai Ponre dengan kapasitas 120 kilowatt hour, 4) PLTMH 3 (Salomekko) di sekitar Sungai Salomekko dengan kapasitas 120 kilowatt hour.
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah
Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Bone dilaksanakan dalam rangka peningkatan ekonomi. Berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Tahun 2012–2032 kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan budidaya sebagai berikut.
- Kawasan Hutan Produksi
Tabel 2.2
Rincian Kawasan Peruntukan Hutan Produksi Berdasarkan Kecamatan
| KECAMATAN | HUTAN PRODUKSI TETAP | HUTAN PRODUKSI KONVERSI | HUTAN PRODUK. TERBATAS | ||||
| LUAS (HA) | % | LUAS (HA) | % | LUAS (HA) | % | ||
| 1 | Kec. Tonra | 8.093,83 | 49,63 | – | – | 3.219,16 | 3,97 |
| 2 | Kec. Sibulue | 926,48 | 5,68 | – | – | ||
| 3 | Kec. Cina | 222,64 | 1,37 | – | – | 1.805,34 | 2,23 |
| 4 | Kec. Ponre | 695,35 | 4,26 | – | – | 15.911,89 | 19,64 |
| 5 | Kec. Lappariaja | 951,10 | 5,83 | – | – | 3.162,26 | 3,90 |
| 6 | Kec. Ulaweng | 395,25 | 2,42 | – | – | 1.921,24 | 2,37 |
| 7 | Kec. Salomekko | 487,36 | 2,99 | – | – | – | – |
| 8 | Kec. Libureng | 3.221,21 | 19,75 | – | – | 3.753,47 | 4,63 |
| 9 | Kec. Mare | 1.316,52 | 8,07 | – | – | 1.839,78 | 2,27 |
| 10 | Kec. Kahu | – | – | – | – | 737,77 | 0,91 |
| 11 | Kec. Bontocani | – | – | – | – | 32.741,75 | 40,42 |
| 12 | Kec. Lamuru | – | – | – | – | 13.193,42 | 16,29 |
| 13 | Kec. Tellusiattingnge | – | – | – | – | 283,62 | 0,35 |
| 14 | Kec. Awangpone | – | – | – | – | 470,10 | 0,58 |
| 15 | Kec. Palakka | – | – | – | – | 1.218,10 | 1,50 |
| 16 | Kec. Barebbo | – | – | – | – | 753,11 | 0,93 |
| JUMLAH | 16,309.73 | 100.00 | – | – | 100.00 | ||
Hutan produksi tetap di Kabupaten Bone adalah seluas 16.309,73 hektar yang tersebar di sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Cina, sebagian wilayah Kecamatan Ponre, sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja, sebagian wilayah Kecamatan Ulaweng, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, sebagian wilayah Kecamatan Libureng dan sebagian wilayah Kecamatan Mare. Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Bone adalah seluas 81.011 hektar dengan sebaran wilayah di Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Cina, sebagian wilayah Kecamatan Ponre, sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja, sebagian wilayah Kecamatan Ulaweng, sebagian wilayah Kecamatan Libureng, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Kahu, sebagian wilayah Kecamatan Bontocani, sebagian wilayah Kecamatan Lamuru, sebagian wilayah Kecamatan Tellusiattingnge, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Palakka dan sebagian wilayah Kecamatan Barebbo.
- Kawasan Pertanian
Tabel 2.3
Rincian Kawasan Peruntukan Pertanian Berdasarkan Kecamatan
| KECAMATAN | PERTANIAN LAHAN BASAHLUAS (HA) | PERSENTASE% | LUAS LAHAN TANAMAN HOLTIKULTURA (HA) | PERSENTASE% | |
| 1 | Kec. Ajangale | 5,626.36 | 4.72 | 11.720,02 | 6,31 |
| 2 | Kec. Awangpone | 5,525.31 | 4.63 | 6.455,30 | 3,47 |
| 3 | Kec. Barebbo | 3,053.14 | 2.56 | 6.298,69 | 3,39 |
| 4 | Kec. Bontocani | 4,286.40 | 3.60 | 10.363,24 | 5,58 |
| 5 | Kec. Cenrana | 5,162.60 | 4.33 | 2.615,38 | 1,41 |
| 6 | Kec. Cina | 4,970.85 | 4.17 | 8.852,20 | 4,76 |
| 7 | Kec. Duaboccoe | 1,295.15 | 1.09 | 14.247,05 | 7,66 |
| 8 | Kec. Kahu | 9,767.08 | 8.19 | 7.358,54 | 3,96 |
| 9 | Kec. Kajuara | 4,026.44 | 3.38 | 4.125,58 | 2,22 |
| 10 | Kec. Lamuru | 6,341.08 | 5.32 | 19.524,29 | 10,50 |
| 11 | Kec. Lappariaja | 5,765.48 | 4.84 | 18.220,33 | 9,80 |
| 12 | Kec. Libureng | 19,731.70 | 16.55 | 8.524,18 | 4,59 |
| 13 | Kec. Mare | 3,884.50 | 3.26 | 9.438,67 | 5,08 |
| 14 | Kec. Palakka | 10,310.70 | 8.65 | 146,10 | 0,08 |
| 15 | Kec. Ponre | 1,700.02 | 1.43 | 8.824,40 | 4,75 |
| 16 | Kec. Salomekko | 8,915.28 | 7.48 | 3.730,98 | 2,01 |
| 17 | Kec. Sibulue | 6,009.37 | 5.04 | 4.682,12 | 2,52 |
| 18 | Kec. Tanete Riattang | 276.04 | 0.23 | 574,14 | 0,31 |
| 19 | Kec. TR. Barat | 908.28 | 0.76 | 1.507,82 | 0,81 |
| 20 | Kec. TR. Timur | 1,209.87 | 1.01 | 431,07 | 0,23 |
| 21 | Kec. Tellusiattinge | 1,915.77 | 1.61 | 12.963,93 | 6,97 |
| 22 | Kec. Tonra | 7,284.82 | 6.11 | 5.876,43 | 3,16 |
| 23 | Kec. Ulaweng | 1,249.96 | 1.05 | 19.400,73 | 10,44 |
| JUMLAH | 119,216.19 | 100.00 | 185.881,18 | 100.00 | |
Selanjutnya kawasan perkebunan tanaman rakyat dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.4
Rincian Kawasan Perkebunan Tanaman Rakyat Berdasarkan Kecamatan
| KECAMATAN | JENIS KOMODITAS DIKEMBANGKAN/DIUSAHAKAN | |
| 1 | Kec. Ajangale | kopi, jambu mente, kemiri, tebu, vanili, kelapa, kakao, lada, dan kelapa hibrida |
| 2 | Kec. Awangpone | |
| 3 | Kec. Barebbo | |
| 4 | Kec. Bontocani | |
| 5 | Kec. Cenrana | |
| 6 | Kec. Cina | |
| 7 | Kec. Duaboccoe | |
| 8 | Kec. Kahu | |
| 9 | Kec. Kajuara | |
| 10 | Kec. Lamuru | |
| 11 | Kec. Lappariaja | |
| 12 | Kec. Libureng | |
| 13 | Kec. Mare | |
| 14 | Kec. Palakka | |
| 15 | Kec. Ponre | |
| 16 | Kec. Salomekko | |
| 17 | Kec. Sibulue | |
| 18 | Kec. Tanete Riattang | |
| 19 | Kec. Tanete Riattang Barat | |
| 20 | Kec. Tanete Riattang Timur | |
| 21 | Kec. Tellusiattinge | |
| 22 | Kec. Tonra | |
| 23 | Kec. Ulaweng |
Jenis komoditi yang di kembangkan pada kawasan perkebunan tanaman rakyat terdiri dari ; kopi, jambu mente, kemiri, tebu, vanili, kelapa, kakao, lada, dan kelapa hibrida. Sedangkan Jenis komoditi yang di kembangkan pada kawasan perkebunan tanaman khusus yaitu hanya tebu, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.5
Rincian Kawasan Perkebunan Tanaman Khusus Berdasarkan Kecamatan
| NO | KECAMATAN | JENIS KOMODITI | PERUNTUKAN |
| 12
3 4 5 6 7 8 |
Kecamatan Libureng,Kecamatan Ponre,
Kecamatan Kahu, Kecamatan Patimpeng, Kecamatan Tonra, Kecamatan Cina, Kecamatan Mare, Kecamatan Salomekko. |
TebuTebu
Tebu Tebu Tebu Tebu Tebu Tebu |
Bahan baku Industri Pabrik Gula Caming dan Pabrik Gula Arasoe |
Kawasan pengembangan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Bone adalah seluas 119.216 (seratus sembilan belas ribu dua ratus enam belas) hektar ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Ajangale, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagian wilayah Kecamatan Bontocani, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Cina, sebagian wilayah Kecamatan Duaboccoe, sebagian wilayah Kecamatan Kahu, sebagian wilayah Kecamatan Kajuara, sebagian wilayah Kecamatan Lamuru, sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja dengan luasan 5.765 (lima ribu tujuh ratus enam puluh lima) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Libureng dengan luasan 19.732 (sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh dua) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Mare dengan luasan 3.885 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh lima) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Palakka dengan luasan 10.311 (sepuluh ribu tiga ratus sebelas) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Ponre dengan luasan 1.700 (seribu tujuh ratus) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko dengan luasan 8.915 (delapan ribu sembilan ratus lima belas) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue dengan luasan 6.009 (enam ribu sembilan) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang dengan luasan 276 (dua ratus tujuh puluh enam) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat dengan luasan 908 (sembilan ratus delapan) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur dengan luasan 1.210 (seribu dua ratus sepuluh) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tellusiattinge dengan luasan 1.916 (seribu sembilan ratus enam belas) hektar, sebagian wilayah Kecamatan Tonra dengan luasan 7.285 (tujuh ribu dua ratus delapan puluh lima) hektar dan sebagian wilayah Kecamatan Ulaweng dengan luasan 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) hektar.
Kawasan pertanian Holtikultura tersebar di sebagian wilayah Kecamatan Ajangale, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagian wilayah Kecamatan Bontocani, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Cina, sebagian wilayah Kecamatan Duaboccoe, sebagian wilayah Kecamatan Kahu, sebagian wilayah Kecamatan Kajuara, sebagian wilayah Kecamatan Lamuru, sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja, sebagian wilayah Kecamatan Libureng, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Palakka, sebagian wilayah Kecamatan Ponre, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Tellusiattinge, sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Amali, sebagian wilayah Kecamatan Bengo, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, sebagian wilayah Kecamatan Patimpeng, dan sebagian wilayah Kecamatan Ulaweng.
Kawasan untuk perkebunan tersebar di daerah sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagian wilayah Kecamatan Bontocani, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Cina, sebagian wilayah Kecamatan Duaboccoe, sebagian wilayah Kecamatan Kahu, sebagian wilayah Kecamatan Lamuru, sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Palakka, sebagian wilayah Kecamatan Ponre, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Amali, sebagian wilayah Kecamatan Bengo, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, sebagian wilayah Kecamatan Patimpeng, dan sebagian wilayah Kecamatan Ulaweng.
Kawasan peruntukan peternakan diperuntukan pengembangan ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas. Kawasan tersebut ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Ajangale, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagian wilayah Kecamatan Bontocani, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Cina, sebagian wilayah Kecamatan Duaboccoe, sebagian wilayah Kecamatan Kahu, sebagian wilayah Kecamatan Kajuara, sebagian wilayah Kecamatan Lamuru, sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja, sebagian wilayah Kecamatan Libureng, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Palakka, sebagian wilayah Kecamatan Ponre, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Tellusiattinge, sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Amali, sebagian wilayah Kecamatan Bengo, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, sebagian wilayah Kecamatan Patimpeng, dan sebagian wilayah Kecamatan Ulaweng.
- Kawasan Perikanan
Kawasan peruntukan budidaya perikanan ditetapkan dengan luasan sebesar 118.003 hektar, yang tersebar di sebagian daerah di Kecamatan Bone Borong, sebagian wilayah Kecamatan Bone Selatan, sebagian wilayah Kecamatan Bone Barat, Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagain wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, sebagian wilayah Kecamatan Kajuara, Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagain wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, dan sebagian wilayah Kecamatan Kajuara.
Kawasan pengolahan ikan akan dikembangkan secara terpadu dan terintegrasi sebagai kawasan minapolitan di sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Kajuara, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, dan sebagian wilayah Kecamatan Barebbo. Pelabuhan perikanan dikembangkan dalam dua kategori, yaitu Pelabuhan Perikanan Ancu di Kecamatan Kajuara, Pelabuhan Perikanan Bulu-Bulu di Kecamatan Tonra, dan Pelabuhan Perikanan LonraE di Kecamatan Tanete Riattang Timur; dan Rencana pembangunan Pelabuhan Perikanan ditetapkan di Kecamatan Cenrana, Kecamatan Awangpone, Kecamatan Ajangale, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kecamatan Barebbo, Kecamatan Sibulue, Kecamatan Mare, Kecamatan Tonra, Kecamatan Salomekko, dan Kecamatan Kajuara.
- Kawasan Pertambangan
- Kawasan Industri
Tabel 2.6
Rincian Kawasan Industri
| NO | KAWASAN INDUSTRI | LOKASI |
|
||
| 1 | Pabrik Gula Camming | Kecamatan Libureng |
| 2 | Pabrik Gula Arasoe | Kecamatan Cina |
| 3 | Pengolahan Alkohol/Spritus | Kecamatan Cina |
|
||
| 1 | Aglomerasi Industri Kecil dan Industri Rumah tangga, dengan Kegiatan Usaha :- Pengolahan hasil pertanian
– Industri Makanan – Industri kerajinan Industri Meubel dan Pertukangan |
Tersebar di KecamatanKecamatan Ajangale, Kecamatan Awangpone, Kecamatan Barebbo, Kecamatan Bontocani, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Cina, Kecamatan Duaboccoe, Kecamatan Kahu, Kecamatan Kajuara, Kecamatan Lamuru, Kecamatan Lappariaja, Kecamatan Libureng, Kecamatan Mare, Kecamatan Palakka, Kecamatan Ponre, Kecamatan Salomekko, Kecamatan Sibulue, Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kecamatan Tellusiattinge, Kecamatan Tonra, Kecamatan Amali, Kecamatan Bengo, Kecamatan Tellulimpoe, Kecamatan Patimpeng, dan Kecamatan Ulaweng. |
Kawasan industri besar saat ini tersebar pada 3 perusahaan besar utama, yaitu: 1) Kawasan pabrik gula Camming yang terletak di Kecamatan Libureng, 2) Kawasan pabrik gula Arasoe ditetapkan di Kecamatan Cina, dan 3) Kawasan pabrik pengolahan alkohol/spritus ditetapkan di Kecamatan Cina. Adapun kawasan industri yang dikategorikan dalam industri rumah tangga merupakan industri kerajinan dan industri pengolahan hasil-hasil pertanian ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Ajangale, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Barebbo, sebagian wilayah Kecamatan Bontocani, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Cina, sebagian wilayah Kecamatan Duaboccoe, sebagian wilayah Kecamatan Kahu, sebagian wilayah Kecamatan Kajuara, sebagian wilayah Kecamatan Lamuru, sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja, sebagian wilayah Kecamatan Libureng, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Palakka, sebagian wilayah Kecamatan Ponre, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Tellusiattinge, sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Amali, sebagian wilayah Kecamatan Bengo, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, sebagian wilayah Kecamatan Patimpeng, dan sebagian wilayah Kecamatan Ulaweng.
- Kawasan Pariwisata
Tabel 2.7
Rincian Kawasan Peruntukan Pariwisata Berdasakan Obyek Wisata Alam
| Obyek Wisata Alam | Lokasi | |
| Kawasan Tanjung Palette | Kecamatan Tanete Riattang Timur | |
| Kawasan Dermaga BajoE | Kecamatan Tanete Riattang Timur | |
| Kawasan Gua Jepang | Kecamatan Barebbo | |
| Kawasan Goa Janci | Kecamatan Awangpone; | |
| Kawasan Pantai Ujung Pattiro | Kecamatan Sibulue; | |
| kawasan Permandian alam Lanca | Kecamatan Tellu Siattinge | |
| kawasan Mattanempunga | Kecamatan Tellu Siattinge | |
| kawasan Lagole | Kecamatan Tellu Siattinge | |
| kawasan Permandian alam Otting | Kecamatan Tellu Siattinge | |
| Kawasan Gua Mampu | Kecamatan Dua Boccoe | |
| Kawasan Sumpang Labbu | Kecamatan Ulaweng | |
| kawasan Air terjun Baruttung | Kecamatan Ulaweng | |
| kawasan Permandian alam Alinge | Kecamatan Ulaweng | |
| Kawasan Permandian alam Taretta | Kecamatan Amali | |
| Kawasan Goa Lagaroang | Kecamatan Bengo | |
| Kawasan Air Terjun Ladenring | Kecamatan Lamuru | |
| Kawasan Goa Bola Batu | Kecamatan Mare | |
| Kawasan Pantai Bone Lampe | Kecamatan Tonra | |
| kawasan Pasir putih Gareccing | Kecamatan Tonra | |
| Kawasan Pantai Ancu Allapurangeng | Kecamatan Kajuara | |
| kawasan Permandian Waetuwo | Kecamatan Kajuara | |
| Kawasan Bendungan sanrego | Kecamatan Kahu | |
| Kawasan Air terjun Ulu Ere | Kecamatan Bontocani | |
| Kawasan Mata air Panassaweng | Kecamatan Ponre | |
| Kawasan Uttang Menroja | Kecamatan Tanete Riattang Barat | |
| Kawasam Bendungan Salomekko | Kecamatan Salmekko | |
| Kawasan Permandian Alam Duppamatae | Kecamatan Palakka |
Kawasan pariwisata budaya di Kabupaten Bone tersebar di beberapa kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.8
Rincian Kawasan Peruntukan Pariwisata Berdasakan Obyek Wisata Budaya
| Obyek Wisata Budaya | Lokasi | |
| Kawasan Museum Arajange | Kecamatan Tanete Riattang | |
| Kawasan Manurunge di Matajang | Kecamatan Tanete Riattang | |
| Kawasan Bola Soba | Kecamatan Tanete Riattang | |
| Kawasan Tana Bangkalae | Kecamatan Tanete Riattang | |
| Kompleks Makam Kalokkoe | Kecamatan Tanete Riattang | |
| Kawasan Bubungtello | Kecamatan Tanete Riattang | |
| Kawasan Masjid Raya Watampone | Kecamatan Tanete Riattang | |
| Komplek Mesjid tua Lalebata | Kecamatan Tanete Riattang | |
| Kawasan Museum Lapawawoi | Kecamatan Tanete Riattang Barat | |
| kawasan Makam Laummasa | Kecamatan Tanete Riattang Barat | |
| kawasan Kuburan Petta Betae | Kecamatan Tanete Riattang Barat | |
| kawasan Sungai Jeppe’E | Kecamatan Tanete Riattang Barat | |
| kawasan Bubung ParaniE | Kecamatan Tanete Riattang Barat | |
| Kawasan Manurunge ri Toro | Kecamatan Tanete Riattang Timur | |
| kawasan Perkampungan Suku Bajo | Kecamatan Tanete Riattang Timur | |
| Kawasan Kompleks Makam Petta PonggawaE | Kecamatan Awangpone | |
| Kawasan Bubung Assengireng | Kecamatan Awangpone | |
| Kawasan Rakkala Manurung | Kecamatan Tellu Siattinge | |
| Kawasan Makam Laulio Bote’E | Kecamatan Tellu Siattinge | |
| Kawasan Petta Makkarame | Kecamatan Tellu Siattinge | |
| Kawasan Permainan Rakyat Sijujju’ Solo’ | Kecamatan Tellu Siattinge | |
| Kawasan Makam Lapatau Matannatikka | Kecamatan Cenrana | |
| Kawasan Tugu Malamungpatu | Kecamatan Ajangale | |
| Kawasan Kerajinan Perak dan Kuningan | Kecamatan Ajangale | |
| Kawasan Pembuatan Baju Bodo | Kecamatan Ajangale | |
| Kawasan Makam Raja-Raja Watang Lamuru | Kecamatan Lamuru | |
| Kawasan Serewara | Kecamatan Lamuru | |
| Kawasan Mangngiri | Kecamatan Lamuru | |
| Kawasan Makam Datu Salomekko | Kecamatan Salomekko | |
| Kawasan Kerajinan Tangan Anemmi | Kecamatan Barebbo | |
| Kawasan Ajjongang | Kecamatan Patimpeng |
Kawasan pariwisata buatan di Kabupaten Bone tersebar di beberapa kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.9
Rincian Kawasan Peruntukan Pariwisata Berdasakan Obyek Wisata Buatan
| Obyek Wisata Budaya | Lokasi | |
| Kawasan Wisata Waterboom Tanjung Palatte | Kecamatan Tanete Riattang Timur | |
| Kawasan Wisata Kuliner Pusat Jajan | Tanete Riatang Barat | |
| Kawasan Wisata Kuliner Pantai Kering | Kecamatan Tanete Riattang |
- Kawasan Permukiman
Tabel 2.10
Rincian Kawasan Permukiman
| Kawasan Permukiman | Lokasi | |
|
||
| Kawasan Perkotaan Watampone | Sebagian Kecamatan Tanete Riattang Barat, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat, dan sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur | |
| Kawasan Perkotaan Pattiro Bajo | Kecamatan Sibulue | |
| Kawasan Perkotaan Taccipi | Kecamatan Ulaweng | |
| Kawasan Perkotaan Camming | Kecamatan Libureng | |
| Kawasan Perkotaan Matango | Kecamatan Lappariaja | |
| Kawasan Perkotaan Lalebbata | Kecamatan Lamuru | |
| Kawasan Perkotaan Componge | Kecamatan Awangpone | |
| Perkotaan Pompanua | Kecamatan Ajangale | |
| Kawasan Perkotaan Bojo | Kecamatan Kajuara | |
|
||
| Kawasan Bulu-Bulu | Kecamatan Tonra | |
| Kawasan Kada | Kecamatan Mare | |
| Kawasan Tanete Harapan | Kecamatan Cina | |
| Kawasan Appala | Kecamatan Barebbo | |
| Kawasan Lonrong | Kecamatan Ponre | |
| Kawasan Passippo | Kecamatan Palakka | |
| Kawasan Kahu | Kecamatan Bontocani | |
| Kawasan Manera | Kecamatan Salomekko | |
| Kawasan Latobang | Kecamatan Patimpeng | |
| Kawasan Tujue | Kecamatan Tellu Limpoe | |
| Kawasan Bengo | Kecamatan Bengo | |
| Kawasan Tokaseng | Kecamatan Tellu Siattinge | |
| Kawasan Taretta | Kecamatan Amali | |
| Kawasan Uloe | Kecamatan Dua Boccoe | |
| Kawasan Ujung Tanah | Kecamatan Cenrana |
Kawasan peruntukan permukiman perdesaan merupakan kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan, penduduk yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan daerah terbangun.
- Kawasan Peruntukan Lainnya
Kawasan peruntukan perdagangan merupakan kawasan yang dikhususkan untuk melakukan pengembangan kegiatan perdagangan. Kawasan ini dikategorikan menjadi dua, yaitu kawasan perdagangan skala kabupaten dan skala kecamatan. Kawasan perdagangan skala kabupaten ditetapkan di Kawasan Perkotaan Watampone di Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, dan Kecamatan Tanete Riattang Timur; Kawasan Perkotaan Palattae di Kecamatan Kahu, kawasan Perkotaan Pattiro Bajo di Kecamatan Sibulue; kawasan Perkotaan Taccipi di Kecamatan Ulaweng; kawasan Perkotaan Camming di Kecamatan Libureng; kawasan Perkotaan Matango di Kecamatan Lappariaja; kawasan Perkotaan Lalebbata di Kecamatan Lamuru; kawasan Perkotaan Componge di Kecamatan Awangpone; kawasan Perkoataan Pompanua di Kecamatan Ajangale; dan kawasan Perkotaan Bojo di Kecamatan Kajuara. Kawasan perdagangan skala kecamatan ditetapkan di kawasan Bulu-Bulu di Kecamatan Tonra; kawasan Kadai di Kecamatan Mare; kawasan Tanete Harapan di Kecamatan Cina; kawasan Appala di Kecamatan Barebbo; kawasan Lonrong di Kecamatan Ponre; kawasan Passippo di Kecamatan Palakka; kawasan Kahu di Kecamatan Bontocani; kawasan Manera di Kecamatan Salomekko; kawasan Latobang di Kecamatan Patimpeng; kawasan Tujue di Kecamatan Tellu Limpoe; kawasan Bengo di Kecamatan Bengo; kawasan Tokaseng di Kecamatan Tellu Siattinge; kawasan Taretta di Kecamatan Amali; kawasan Uloe di Kecamatan Dua Boccoe; dan kawasan Ujung Tanah di Kecamatan Cenrana.
Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan adalah kawasan yang merupakan aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI Negara Kesatuan Republik Indonesia. Element yang terbentuk dalam kesatuan ini antara lain:
1) Kantor Kepolisian Resort (KAPOLRES) di Kecamatan Tanete Riattang Timur;
2) Kantor Komando Resort Militer (KOREM) 141Toddopuli di Kecamatan Tanete Riattang;
3) Kantor Komando Distrik Militer (KODIM) 1407 Bone di Kecamatan Tanete Riattang;
4) Kantor Kepolisian Sektor (KAPOLSEK) ditetapkan akan ditempatkan di Kecamatan Ajangale, Kecamatan Awangpone, Kecamatan Barebbo, Kecamatan Bontocani, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Cina, Kecamatan Duaboccoe, Kecamatan Kahu, Kecamatan Kajuara, Kecamatan Lamuru, Kecamatan Lappariaja, Kecamatan Libureng, Kecamatan Mare, Kecamatan Palakka, Kecamatan Ponre, Kecamatan Salomekko, Kecamatan Sibulue, Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kecamatan Tellusiattinge, Kecamatan Tonra, Kecamatan Amali, Kecamatan Bengo, Kecamatan Tellulimpoe, Kecamatan Patimpeng, dan Kecamatan Ulaweng;
5) Kantor Komando Rayon Militer (KORAMIL) ditetapkan akan ditempatkan di Kecamatan Ajangale, Kecamatan Awangpone, Kecamatan Barebbo, Kecamatan Bontocani, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Cina, Kecamatan Duaboccoe, Kecamatan Kahu, Kecamatan Kajuara, Kecamatan Lamuru, Kecamatan Lappariaja, Kecamatan Libureng, Kecamatan Mare, Kecamatan Palakka, Kecamatan Ponre, Kecamatan Salomekko, Kecamatan Sibulue, Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kecamatan Tellusiattinge, Kecamatan Tonra, Kecamatan Amali, Kecamatan Bengo, Kecamatan Tellulimpoe, Kecamatan Patimpeng, dan Kecamatan Ulaweng;
6) kawasan Komando Pendidikan dan latihan tempur Bancee di Kecamatan Libureng;
7) kawasan Kompi Senapan (Kipan) B Yonif 726 Tamalatea di Lappacenrana Kecamatan Bengo;
8) kawasan Kompi Senapan (Kipan) C Yonif 726 Tamalatea di Kecamatan Mare; dan
9) kawasan latihan Militer Rawa Laut di Kecamatan Tonra
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) merupakan kawasan udara sekitar bandar udara Kabupaten Bone berupa ruang udara bagi keselamatan pergerakan pesawat kawasan ini berada di sebagian wilayah Kecamatan Awangpone.
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana
Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone adalah adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Kawasan bencana di kabupaten Bone meliputi: kawasan rawan banjir; kawasan rawan angin puting beliung; dan kawasan rawan tanah longsor.
- Kawasan rawan banjir adalah kawasan yang potensial terjadinya perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah atau keluar lereng. Kawasan ini ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Dua Boccoe, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Palakka, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Cina, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Patimpeng, sebagian wilayah Kecamatan Libureng, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, sebagian wilayah Kecamatan Kajuara, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, dan sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja.
- Kawasan rawan angin puting beliung terdapat di Kecamatan Amali, Sibulue, dan Libureng.
- Kawasan rawan tanah longsor adalah kawasan yang potensial terjadinya perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah atau keluar lereng. Kawasan ini ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, sebagian wilayah Kecamatan Bontocani, sebagian wilayah Kecamatan Kajuara, dan sebagian wilayah Kecamatan Ponre.
2.1.4. Demografi
Penduduk Kabupaten Bone menurut hasil Pendataaan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Tahun 2012 sebanyak 728.737 jiwa yang terdiri dari laki-laki 347.707 jiwa dan perempuan 381.030 jiwa. Ini berarti bahwa penduduk perempuan lebih banyak daripada penduduk laki-laki dengan perbandingan 47,71% penduduk laki-laki dan 52,29 penduduk perempuan. Seluruh penduduk Kabupaten Bone terhimpun dalam keluarga (rumah tangga) dengan jumlah sebanyak 163.621 KK. Rata-rata anggota keluarga sebesar 4,43 jiwa, artinya setiap keluarga memiliki anggota rata-rata 4 jiwa.
Kepadatan penduduk Kabupaten Bone menurut luas wilayah pada Tahun 2011 rata-rata sebesar 166 jiwa/km2. Tiga kecamatan dengan kepadatan penduduk paling banyak, yakni Kecamatan Tanete Riattang sekitar 2.077 jiwa/km2, disusul Kecamatan Tanete Riattang Timur sekitar 1.003/km2, kemudian Kecamatan Tanete Riattang Barat sekitar 833 jiwa/km2. Sementara itu kepadatan penduduk paling rendah terdapat di Kecamatan Bontocani sebesar 33 jiwa/km2, disusul Kecamatan Tellu Limpoe sebesar 44 jiwa/km2, kemudian Kecamatan Ponre sebesar 46 jiwa/km2. Data terinci mengenai hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.11
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Bone
Tahun 2012
| No | Kecamatan | Jumlah Desa/Kel. | Luas Km2 | Jumlah Penduduk | Kepadatan Km2 | ||
| L | P | L+P | |||||
| 1 | Bontocani | 11 | 463,35 | 7.719 | 7.772 | 15.491 | 33 |
| 2 | Kahu | 20 | 189,5 | 18.202 | 19.717 | 37.919 | 199 |
| 3 | Kajuara | 18 | 124,13 | 17.199 | 18.096 | 35.295 | 282 |
| 4 | Salomekko | 8 | 84,91 | 7.415 | 7.775 | 15.190 | 178 |
| 5 | Tonra | 11 | 200,32 | 6.349 | 6.792 | 13.141 | 65 |
| 6 | Libureng | 20 | 344,25 | 14.734 | 14.723 | 29.457 | 85 |
| 7 | Mare | 18 | 263,5 | 12.518 | 13.214 | 25.732 | 97 |
| 8 | Sibulue | 20 | 155,8 | 15.599 | 17.656 | 33.255 | 212 |
| 9 | Cina | 12 | 147,5 | 12.360 | 13.461 | 25.821 | 174 |
| 10 | Barebbo | 18 | 114,2 | 12.546 | 14.286 | 26.832 | 234 |
| 11 | Ponre | 9 | 293 | 6.570 | 6.883 | 13.453 | 46 |
| 12 | Lappariaja | 9 | 138 | 11.199 | 12.227 | 23.426 | 169 |
| 13 | Lamuru | 12 | 208 | 11.473 | 13.074 | 24.547 | 118 |
| 14 | Ulaweng | 15 | 161,67 | 11.484 | 13.104 | 24.588 | 152 |
| 15 | Palakka | 15 | 115,32 | 10.361 | 11.934 | 22.295 | 193 |
| 16 | Tanete Riattang | 8 | 23,79 | 23.530 | 26.357 | 49.887 | 2.077 |
| 17 | Awangpone | 18 | 110,7 | 13.352 | 15.541 | 28.893 | 260 |
| 18 | Dua Boccoe | 22 | 144,9 | 13.857 | 16.186 | 30.043 | 207 |
| 19 | Tellu Siattinge | 17 | 159,3 | 18.543 | 21.325 | 39.868 | 250 |
| 20 | Ajangale | 14 | 139 | 12.656 | 14.640 | 27.296 | 196 |
| 21 | Cenrana | 16 | 143,6 | 11.250 | 12.413 | 23.663 | 164 |
| 22 | Tanete R.Barat | 8 | 53,68 | 21.848 | 23.481 | 45.329 | 833 |
| 23 | Tanete R.Timur | 8 | 48,88 | 20.683 | 20.767 | 41.450 | 840 |
| 24 | Amali | 15 | 119,13 | 9.387 | 11.229 | 20.616 | 173 |
| 25 | Tellu LimpoE | 11 | 318,1 | 6.918 | 6.982 | 13.900 | 44 |
| 26 | Patimpeng | 10 | 130,47 | 7.744 | 8.270 | 16.014 | 122 |
| 27 | Bengo | 9 | 164 | 12.211 | 13.125 | 25.336 | 154 |
| JUMLAH | 372 | 4.559 | 347.707 | 381.030 | 728.737 | 7.557 | |
Masyarakat Kabupaten Bone, sebagaimana masyarakat kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan pada umumnya, merupakan pemeluk Agama Islam yang taat, kehidupan mereka selalu diwarnai oleh keadaan yang serba Religius. Kondisi ini ditunjukkan dengan banyaknya tempat-tempat ibadah dan Pendidikan Agama Islam.Sekalipun demikian Penduduk Kabupaten Bone yang mayoritas pemeluk agama Islam, tetapi di kota Watampone juga ada Gereja dan Wihara dalam arti pemeluk agama lain cukup leluasa untuk menunaikan Ibadahnya. Keadaan ini memberikan dampak yang positif terhadap kehidupan keagamaan karena mereka saling hormat menghormati danmenghargai satu dengan lainnya.Disamping itu peran pemuka agama teruatama para alim ulama sangat dominan dalam kehidupan keagamaan bahkan alim ulama merupakan figur kharismatik yang menjadi panutan masyarakat.Data jumlah penduduk menurut agama dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.12
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama
di Kabupaten Bone Tahun 2011
| No | Kecamatan | Islam | Kristen | Katolik | Hindu | Budha |
| 1 | Bontocani | 15.443 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kahu | 37.739 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kajuara | 35.054 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Salomekko | 15.098 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tonra | 13.021 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Libureng | 29.227 | 39 | 86 | 0 | 0 |
| 7 | Mare | 25.485 | 39 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Sibulue | 33.048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Cina | 25.534 | 68 | 75 | 12 | 0 |
| 10 | Barebbo | 26.679 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ponre | 13.363 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lappariaja | 23.282 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lamuru | 24.442 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ulaweng | 24.559 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Palakka | 22.182 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tanete Riattang | 48.711 | 0 | 269 | 29 | 23 |
| 17 | Awangpone | 28.774 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 18 | Dua Boccoe | 29.991 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 19 | Tellu Siattinge | 39.821 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ajangale | 27.247 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Cenrana | 23.554 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Tanete R.Barat | 43.493 | 504 | 556 | 4 | 143 |
| 23 | Tanete R.Timur | 41.081 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Amali | 20.591 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tellu LimpoE | 13.853 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Patimpeng | 15.894 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Bengo | 25.260 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | 722.426 | 1.264 | 1.004 | 45 | 166 |
Berdasarkan sebaran penduduk perwilayahan pemeluk agama Islam tersebar merata di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Bone, sedangkan pemeluk agama Kristen terdapat di 15 (Limabelas) kecamatan,Katolik 6 (Enam) kecamatan dan pemeluk agama Hindu 3 (tiga) kecamatan dan Budha hanya terdapat 2(Dua) kecamatan dengan jumlah yang relatif sedikit.
Penyebaran jumlah penduduk dalam suatu wilayah berkorelasi langsung dengan tingkat ketersediaan fasilitas peribadatan, sehingga semakin mayoritas suatu agama maka sebaran fasilitas peribadatannya dapat ditemui setiap tempat.
Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan diperuntukan bagi seluruh masyarakat indonesia dan salah satu tujuannya adalah meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan penduduk secara maksimal. Dengan demikian, penduduk baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok masyarakat merupakan sasaran kegiatan pembangunan pendidikan. Oleh karena itu, aspek-aspek kependudukan, dinamika penduduk dan masalah yang ditemui dalam masyarakat akan sangat mempengaruhi pendidikan. Dengan demikian, aspek kependudukan perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pendidikan. Data keadaan penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten Bone dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.13
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan (7 Tahun ke atas)
di Kabupaten Bone Tahun 2010
| No | Tingkat Pendidikan Penduduk (7 tahun ke atas) | Jumlah | Persentase (%) |
| 1 | Belum Pernah Sekolah | 82.709 | 13.35 |
| 2 | Belum Tamat SD | 99.861 | 16.12 |
| 3 | Tamat SD/MI | 191.853 | 30.97 |
| 4 | Tamat SMP/MTs | 78.688 | 12.70 |
| 5 | Tamat SMA | 52.274 | 9.24 |
| 6 | Tamat SMK | 11.043 | 1.78 |
| 7 | Tamat Diploma I/II | 16.709 | 2.70 |
| 8 | Tamat Diploma III/Sarmud | 6.195 | 1.00 |
| 9 | Tamat Sarjana | 20.259 | 3.27 |
| Tak Terjawab | 54.549 | 8.87 | |
| Jumlah | 619.540 | 100.00 |
Tingkat pendidikan penduduk 7 tahun ke atas yang dirinci menjadi 9 kategori dapat digambarkan sebagai berikut; 1) belum pernah sekolah sebanyak 82.709 orang (13,35%), 2) belum tamat SD sebanyak 99.861 orang (16,12%), 3) Tamat SD/MI 191.853 orang (30,97%), 4) Tamat SMP/MTs sebanyak 76.688 orang (12,70%), 5) Tamat SMA sebanyak 52.274 orang (9,24%), 6) Tamat SMK sebanyak 11.043 orang (1,78%), 7) Tamat Diploma I/II sebanyak 16.709 orang (2,70%), 8) Tamat Diploma III/Sarmud sebanyak 6.195 orang (1,00%), 9) Tamat Sarjana sebanyak 20.259 orang (3,27%).
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
- Pertumbuhan Product Domestic Regional Bruto (PDRB)
Tabel 2.14
Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bone
Tahun 2008-2012
| Tahun | PDRB adh Berlaku(Juta Rp.) | Pertumbuhan(Persen) | PDRB adh Konstan( Juta Rp) | Pertumbuhan( Persen ) |
| 2008 | 5.348.744,99 | 0,00 | 2.776.660,08 | 0,00 |
| 2009 | 6.412.649,40 | 19,89 | 2.985.922,41 | 7,54 |
| 2010 | 7.803.369,81 | 17,43 | 3.213.085,05 | 7,63 |
| 2011* | 8.810.532,68 | 17,00 | 3.463.705,68 | 7,80 |
| 2012** | 10.250.173,72 | 16,34 | 3.746.344,06 | 8,16 |
| Rata-Rata | 17,67 | 7,78 |
* angka sementara; * angka sangat sementara (proyeksi)
PDRB dibedakan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB harga konstan digunakan untk mengukur pertumbuhan ekonomi karena tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat besar dan struktur ekonomi suatu daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB dari tahun ketahun terus meningkat termasuk proyeksi sampai tahun 2012 sebagaimana grafik berikut ini :
Grafik 2.1
Perkembangan dan Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bone
Tahun 2008-2012
Peningkatan PDRB ini tidak terlepas dari kontribusi sembilan sektor lapangan usaha. Pada tahun 2009, sektor pertanian berkontribusi 49,94% bagi peningkatan PDRB Kabupaten Bone, dan mengalami kenaikan pada tahun 2010 dengan nilai kontribusi 50,87%, namun diprediksikan akan menurun di tahun 2011 sampai mencapai 48,81%. Sektor lainnya yang berkontribusi cukup besar bagi PDRB Kabupaten Bone adalah sektor jasa-jasa, perdagangan/hotel/restoran dan Industri yaitu masing-masing berkontribusi sebesar 17,87%, 7,14% dan 6,98% pada tahun 2009 sedangkan pada tahun 2010 berkontribusi sebesar 17,01%, 7,17% dan 6,69%. Secara keseluruhan kontribusi sektor lapangan usaha terhadap PDRB 2010 mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan Tahun 2009, demikian pula halnya dengan proyeksi PDRB pada tahun 2011 yang akan terus meningkat khususnya sektor pertanian dan jasa. Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 2.15
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009-2011
Atas Dasar Harga Berlaku
| No | Sektor | 2009 | 2010 | 2011* | |||
| Rp (Jt) | % | Rp (Jt) | % | Rp (Jt) | % | ||
| 1 | Pertanian | 3.202.168,63 | 49,94 | 3.969.514,94 | 50,87 | 4.080.873.00 | 48,81 |
| 2 | Pertambangan | 39.702,97 | 0,62 | 48.202.97 | 0,64 | 56.214,00 | 0,67 |
| 3 | Industri | 447.620,97 | 6,98 | 522.122,89 | 6,69 | 542.830,89 | 6,49 |
| 4 | Listrik/gas/air | 46.731,74 | 0,73 | 54.446,59 | 0,70 | 56.296,90 | 0,67 |
| 5 | Konstruksi | 432.274,64 | 6,74 | 573.043,29 | 7,34 | 647.337,88 | 7,74 |
| 6 | Perd/Htl/Rest | 457.714,16 | 7,14 | 559.462,94 | 7,17 | 588.551,14 | 7,04 |
| 7 | Pengangkutan | 308.224,87 | 4,81 | 345.214,64 | 4,42 | 390.635,58 | 4,67 |
| 8 | Keuangan/sewa | 332.418,76 | 5,18 | 404.273,20 | 5,18 | 440.952,76 | 5,27 |
| 9 | Jasa-jasa | 1.145.792,66 | 17,87 | 1.327.088,35 | 17,01 | 1.556.772,24 | 18,62 |
| PDRB | 6.412.649,40 | 100,00 | 7.803.369,81 | 100,00 | 8.360.464,39 | 100,00 | |
*) angka sementara (proyeksi)
- Inflasi
Grafik 2.2
Tingkat Inflasi Kabupaten Bone Tahun 2008-2012
Sumber : BPS dan Bappeda Kab. Bone, diolah- Penduduk Miskin
Penurunan angka kemiskinan tersebut menunjukkan bahwa intervensi program/kegiatan yang selama ini dilakukan telah berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bone tetap konsisten untuk mengakselerasi pencapaian target penurunan angka kemiskinan sampai tahun 2015 sebesar 9%. Berbagai strategi kebijakan telah dilakukan terutama penguatan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat, antara lain program PPLS yang berbasis rumah tangga, program pemberdayaan masyarakat dan program pengembangan ekonomi kecil dan mikro.
Grafik 2.3
Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Bone Tahun 2002-2012
Sumber : Data Olah Bappeda Tahun 2013
Berdasarkan hasil PPLS tahun 2011, jumlah penduduk miskin Kabupaten Bone yang masuk kedalam kategori I (sangat miskin) sebanyak 92.002 jiwa yang tersebar di 27 kecamatan. Kecamatan Sibulue, merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk sangat miskin tertinggi sebanyak 5.213 jiwa, kemudian Kecamatan Tellu Limpoe sebanyak 4.873 jiwa, Kecamatan Awangpone 4.671 jiwa sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk sangat miskin terkecil adalah Kecamatan Tanete Riattang sebanyak 1.825 jiwa.
Relevansi dan efektifitas program merupakan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan program yang mengitegrasikan antara kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Tingkat kemiskinan Kabupaten Bone mulai tahun 2008-2011 relevan dengan tingkat kemiskinan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Hal ini berarti dampak kebijakan program penanggulangan kemiskinan dari Pemerintah Pusat untuk ditindaklanjuti ditingkat provinsi dan daerah berkontribusi positif untuk mengurangi angka kemiskinan di daerah.
Sejauhmana relevansi dampak intevensi program Pro Poor antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten terhadap penurunan garis kemiskinan daerah , dapat dilihat uraian gambar berikut :
Grafik 2.4
Analisis Relevansi Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Bone tahun 2002 – 2010
Sumber data : Olahan Data PPLS 2011, Bappeda & Statistik, 2013
Mencermati gambar tersebut menunjukkan bahwa angka kemiskinan Kabupaten Bone mulai tahun 2005 – 2011 capaiannya di atas rata-rata provinsi dan nasional. Kondisi tersebut menginsyaratkan pada Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan seluruh program/kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi positif terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Misalnya meningkatkan proporsi anggaran dalam mendukung 3 kluster program percepatan penanggulangan kemiskinan, antara lain (1) Program perlindungan sosial berbasis rumah tangga, (2) Program Pemberdayaan masyarakat, dan (3) Program pengembangan ekonomi kecil dan mikro.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Grafik 2.5
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bone
Tahun 2008-2012
Sejauhmana relevansi intervensi program/kegiatan yang telah dilaksanakan di daerah ini dapat dilihat pada uraian analisis berikut :
Grafik 2.6
Analisis Relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Bone tahun 2002 – 2011
Sumber : Data TNP2K dan Disnakertrans Kab. Bone, 2012.
Persentase tingkat pengangguran di Kabupaten Bone periode tahun 2008 – 2011, mengalami fluktuasi khususnya pada tahun 2011 mengalami peningkatan dari 4,29% tahun 2010 naik menjadi 5,53% tahun 2011. Besarnya tingkat pengangguran di daerah ini lebih rendah dibandingkan dengan angka provinsi dan nasional, namun perlu diantisipasi melalui intervensi program nyata dan langsung berkontribusi terhadap upaya pengurangan angka pengangguran. Misalnya program padat karya, terciptanya lapangan kerja baru, dst.
Arah kebijakan pemerintah daerah 5 tahun ke depan adalah bagaimana Angka Pengangguran Terbuka (TPT) dapat terus diturunkan agar berimplikasi terhadap peningkatan income perkapita masyarakat.
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Masyarakat
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Perkembangan IPM Kabupaten Bone dalam kurun waktu tahun 2008-2011 menunjukkan peningkatan dari sebesar 68,96 pada tahun 2008 menjadi 69,63 pada tahun 2009, dan sebesar 70,17 pada tahun 2010, dan 70,77 pada tahun 2011. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kualitas hidup penduduk Kabupaten Bone dalam hal pendidikan, kesehatan dan pengeluaran belanja untuk memenuhi kebutuhan hidup layak.
Tantangan Pemerintah Kabupaten Bone 5 tahun ke depan adalah mengkaselerasi pertumbuhan pencapaian IPM agar target capainnya dapat diwujudkan. Capaian IPM dari tahun ke tahun belum menggembirakan dibandingkan dengan capaian beberapa kabupaten tetangga , provinsi ataupun capaian nasional. Beberapa faktor mendasar yang mempengaruhi kondisi tersebut, salah satu diantaranya adalah rendahnya angka rata-rata lama sekolah serta tingginya angka buta aksara di Kabupaten Bone terutama usia yang tidak produktif lagi. Lebih jelasnya capaian IPM Bone terhadap provinsi dan nasional.
Grafik 2.7
Perbandingan IPM Kabupaten Bone dengan Provinsi dan Nasional
Tahun 2008-2011
Salah satu bukti nyata capaian IPM Bone yang kurang memuaskan adalah IPM Kabupaten Bone peringkat ke 17 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, seperti terlihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 2.16
Perbandingan IPM Kabupaten Bone dengan Kab/Kota
di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2011
| Kode | Provinsi / Kabupaten | IPM | |||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| 7300 | SULAWESI SELATAN | 70,22 | 70,94 | 71,62 | 72,14 |
| 7301 | Selayar | 68,23 | 68,86 | 69,34 | 70,00 |
| 7302 | Bulukumba | 69,87 | 70,55 | 71,19 | 71,77 |
| 7303 | Bantaeng | 68,87 | 69,4 | 70,1 | 70,66 |
| 7304 | Jeneponto | 64,04 | 64,54 | 64,92 | 65,27 |
| 7305 | Takalar | 67,49 | 68,04 | 68,62 | 69,09 |
| 7306 | Gowa | 69,37 | 70 | 70,67 | 71,29 |
| 7307 | Sinjai | 68,74 | 69,21 | 69,53 | 70,16 |
| 7308 | Maros | 69,85 | 70,55 | 71,12 | 71,74 |
| 7309 | Pangkajene Kepulauan | 68,30 | 69,07 | 69,43 | 69,89 |
| 7310 | Barru | 69,54 | 70,3 | 70,86 | 71,19 |
| 7311 | Bone | 68,96 | 69,63 | 70,17 | 70,77 |
| 7312 | Soppeng | 70,76 | 71,26 | 71,89 | 72,23 |
| 7313 | Wajo | 68,72 | 69,44 | 70,22 | 71,04 |
| 7314 | Sidenreng Rappang | 71,74 | 72,06 | 72,37 | 72,74 |
| 7315 | Pinrang | 71,91 | 72,61 | 73,21 | 73,80 |
| 7316 | Enrekang | 73,76 | 74,19 | 74,55 | 74,84 |
| 7317 | Luwu | 72,96 | 73,59 | 73,98 | 74,42 |
| 7318 | Tana Toraja | 73,15 | 73,65 | 74,32 | 74,69 |
| 7322 | Luwu Utara | 71,73 | 72,29 | 72,79 | 73,1 |
| 7325 | Luwu Timur | 71,73 | 72,29 | 72,79 | 73,1 |
| 7326 | Toraja Utara | 68,41 | 68,92 | 69,56 | 70,15 |
| 7371 | Kota Makasar | 77,92 | 78,24 | 78,79 | 79,11 |
| 7372 | Kota Pare Pare | 76,97 | 77,45 | 77,78 | 78,19 |
| 7373 | Kota Palopo | 75,80 | 76,11 | 76,55 | 76,85 |
Sebagaimana uraian tersebut, ada 3 aspek utama tentang IPM, antara lain :
- Angka Melek Huruf (AMH)
Angka melek huruf memberikan gambaran mengenai seberapa banyak penduduk berusia 15 tahun keatas pada suatu daerah dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Angka melek huruf Kabupaten Bone dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan 2011 menunjukkan peningkatan dari 84,85 % pada tahun 2009, sebesar 84,86% pada tahun 2010, dan 86,41% pada tahun 2011. Tetapi pencapaian Angka melek huruf Kabupaten Bone tersebut menempati ranking 16 dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan berarti perlu kerja keras untuk mengimbangi pencapaian beberapa kabupaten/kota diwilayah provinsi Sulsel.
Tabel 2.17
Perbandingan IPM Kabupaten Bone dengan Kab/Kota
di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2011
| No | Provinsi | Angka Melek Huruf (%) | ||
| 2009 | 2010 | 2011 | ||
| SULAWESI SELATAN | 87,02 | 87,75 | 88,07 | |
| Selayar | 89,23 | 89,23 | 90,86 | |
| Bulukumba | 85,35 | 85,35 | 85,45 | |
| Bantaeng | 77,51 | 78,98 | 79,03 | |
| Jeneponto | 77,2 | 77,27 | 77,31 | |
| Takalar | 80,75 | 81,8 | 81,85 | |
| Gowa | 80,27 | 81,92 | 82,32 | |
| Sinjai | 86,45 | 86,45 | 86,59 | |
| Maros | 82,9 | 82,97 | 83,1 | |
| Pangkajene Kepulauan | 86,86 | 87,55 | 87,59 | |
| Barru | 88,48 | 89,23 | 89,25 | |
| Bone | 84,85 | 84,86 | 86,41 | |
| Soppeng | 85,08 | 86,67 | 86,71 | |
| Wajo | 82,69 | 83,53 | 84,97 | |
| Sidenreng Rappang | 89,57 | 89,63 | 89,77 | |
| Pinrang | 89,74 | 89,9 | 91,48 | |
| Enrekang | 90,44 | 90,44 | 90,49 | |
| Luwu | 91,48 | 91,48 | 91,63 | |
| Tana Toraja | 85,45 | 86,28 | 87,76 | |
| Luwu Utara | 92,05 | 92,36 | 92,86 | |
| Luwu Timur | 93,24 | 93,24 | 93,28 | |
| Toraja Utara | 83,03 | 83,8 | 83,83 | |
| Kota Makasar | 96,68 | 96,79 | 96,82 | |
| Kota Pare Pare | 97,06 | 97,16 | 97,17 | |
| Kota Palopo | 97,32 | 97,33 | 97,34 | |
- Angka Rata-rata Lama Sekolah
Tabel 2.18
Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Bone
dengan Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2011
| Kode | Provinsi | Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) | ||
| 2009 | 2010 | 2011 | ||
| SULAWESI SELATAN | 7.41 | 7.84 | 7.92 | |
| Selayar | 6.75 | 6.95 | 7.07 | |
| Bulukumba | 6.69 | 6.97 | 7.11 | |
| Bantaeng | 5.87 | 5.97 | 6.1 | |
| Jeneponto | 5.88 | 6.2 | 6.23 | |
| Takalar | 6.23 | 6.42 | 6.46 | |
| Gowa | 6.57 | 6.83 | 7.23 | |
| Sinjai | 6.71 | 6.74 | 7.07 | |
| Maros | 6.5 | 6.62 | 6.9 | |
| Pangkajene Kepulauan | 6.61 | 6.73 | 6.94 | |
| Barru | 7.39 | 7.61 | 7.62 | |
| Bone | 6.38 | 6.7 | 6.72 | |
| Soppeng | 6.98 | 7.25 | 7.28 | |
| Wajo | 6.06 | 6.22 | 6.51 | |
| Sidenreng Rappang | 7.24 | 7.25 | 7.27 | |
| Pinrang | 7.22 | 7.61 | 7.62 | |
| Enrekang | 8.25 | 8.3 | 8.32 | |
| Luwu | 7.71 | 7.74 | 7.8 | |
| Tana Toraja | 7.46 | 7.7 | 7.74 | |
| Luwu Utara | 7.04 | 7.46 | 7.49 | |
| Luwu Timur | 7.75 | 8.17 | 8.18 | |
| Toraja Utara | 7.03 | 7.22 | 7.67 | |
| Kota Makasar | 10.6 | 10.82 | 10.85 | |
| Kota Pare Pare | 9.63 | 9.63 | 9.76 | |
| Kota Palopo | 9.73 | 10.03 | 10.04 | |
- Angka Harapan Hidup (AHH)
Angka Harapan Hidup adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Indeks usia harapan hidup digunakan nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai usia 85 tahun dan terendah adalah usia 25 tahun (BPS Indonesia, 2009). Tingkat perkembangan usia harapan hidup di Kabupaten Bone tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.8, dan AHH Kabupaten Bone masih menempati posisi ke 19 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
Tabel 2.19
Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Bone
dengan Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2011
| No | Provinsi | Angka Harapan Hidup (Tahun) | ||
| 2009 | 2010 | 2011 | ||
| SULAWESI SELATAN | 69.8 | 70 | 70 | |
| Selayar | 67.61 | 67.74 | 67.88 | |
| Bulukumba | 71.62 | 71.94 | 72.13 | |
| Bantaeng | 73.12 | 73.6 | 73.96 | |
| Jeneponto | 64.85 | 65 | 65.15 | |
| Takalar | 69.17 | 69.52 | 69.89 | |
| Gowa | 71.43 | 71.61 | 71.78 | |
| Sinjai | 71.61 | 71.99 | 72.24 | |
| Maros | 71.71 | 72.3 | 72.76 | |
| Pangkajene Kepulauan | 68.62 | 68.79 | 68.96 | |
| Barru | 68.54 | 68.85 | 69.05 | |
| Bone | 69.35 | 69.73 | 70 | |
| Soppeng | 71.52 | 71.63 | 71.74 | |
| Wajo | 70.4 | 70.94 | 71.37 | |
| Sidenreng Rappang | 72.07 | 72.5 | 72.81 | |
| Pinrang | 71.72 | 72.06 | 72.28 | |
| Enrekang | 74.66 | 74.99 | 75.19 | |
| Luwu | 73.25 | 73.7 | 74.04 | |
| Tana Toraja | 74.13 | 74.17 | 74.22 | |
| Luwu Utara | 71.34 | 71.56 | 71.68 | |
| Luwu Timur | 70.84 | 70.95 | 71.06 | |
| Toraja Utara | 73.49 | 73.54 | 73.58 | |
| Kota Makasar | 73.24 | 73.59 | 73.82 | |
| Kota Pare Pare | 73.92 | 74.27 | 74.49 | |
| Kota Palopo | 72.25 | 72.47 | 72.59 | |
- Indeks Pembangunan Gender
Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah Indeks komposit yang dihitung dari beberapa variabel untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan memperhatikan disparitas gender. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.
Perkembangan IPG Kabupaten Bone dalam kurun waktu empat tahun menunjukkan bahwa capaian IPG Kabupaten Bone masih jauh dibawah capaian IPG Provinsi dan Nasional.Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah daerah untuk mengurangi disparitas gender disetiap tahapan dan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan. Gambaran IPG Kabupaten Bone terhadap provinsi dan nasional, lebih jelasnya dilihat pada grafik di bawah ini.
Grafik 2.8
Perbandingan IPG Kabupaten Bone dengan Provinsi dan Nasional
Tahun 2008-2011
Grafik tersebut menunjukkan bahwa IPG Kabupaten Bone mengalami kenaikan yang tidak telalu signifikan dan menempati peringkat ke 17 dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Lebih jelasnya pada uraian tabel 2.9.
Tabel 2.20
Perbandingan IPG Kabupaten Bone
dengan Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2011
| No | Provinsi / Kabupaten | IPG | |||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| SULAWESI SELATAN | 61,04 | 61,24 | 61,99 | 62,75 | |
| Selayar | 59,32 | 59,61 | 60,36 | 61,16 | |
| Bulukumba | 62,06 | 62,41 | 63,47 | 64,28 | |
| Bantaeng | 62,37 | 62,7 | 63,81 | 64,48 | |
| Jeneponto | 53,21 | 53,45 | 54,81 | 55,57 | |
| Takalar | 56,71 | 56,94 | 56,87 | 57,59 | |
| Gowa | 61,52 | 61,65 | 62,6 | 63,53 | |
| Sinjai | 60,04 | 60,51 | 61,51 | 62,43 | |
| Maros | 57,13 | 57,69 | 58,40 | 59,4 | |
| Pangkajene Kepulauan | 60,70 | 61,10 | 61,31 | 61,73 | |
| Barru | 53,74 | 53,97 | 55,15 | 55,83 | |
| Bone | 58,87 | 59,17 | 60,36 | 61,15 | |
| Soppeng | 60,55 | 61,11 | 62,12 | 62,85 | |
| Wajo | 54,71 | 55,01 | 56,07 | 57,17 | |
| Sidenreng Rappang | 60,97 | 61,15 | 62,22 | 62,88 | |
| Pinrang | 65,49 | 65,95 | 66,37 | 67,28 | |
| Enrekang | 68,53 | 68,97 | 69,59 | 70,24 | |
| Luwu | 68,91 | 69,36 | 69,51 | 70,16 | |
| Tana Toraja | 67,41 | 67,69 | 68,60 | 69,17 | |
| Luwu Utara | 52,89 | 53,30 | 54,13 | 54,71 | |
| Luwu Timur | 56,29 | 56,66 | 57,88 | 58,18 | |
| Toraja Utara | 60,56 | – | 63,92 | 64,72 | |
| Kota Makasar | 72,03 | 72,23 | 72,49 | 73,04 | |
| Kota Pare Pare | 66,82 | 67,08 | 67,80 | 68,43 | |
| Kota Palopo | 69,15 | 69,72 | 70,01 | 70,54 | |
Peningkatan IPG di Kabupaten Bone selama ini dipengaruhi oleh peningkatan beberapa komponen IPG itu sendiri. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 2.21
IPG menurut komponen yang mempengaruhi
Di Kabupaten Bone tahun 2010
| Angka Harapan Hidup (Tahun) | Angka Melek Huruf(%) | Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) | PengeluaranPer Kapita | ||||
| L | P | L | P | L | P | L | P |
| 67,81 | 71,77 | 87,47 | 83,54 | 7,21 | 5,89 | 69,93 | 30,07 |
Dari tabel tersebut terlihat bahwa level AHH yang dicapai penduduk laki-laki masih dibawah level AHH yang dicapai perempuan. Penyebab rendahnya AHH laki-laki, salah satunya mengungkapkan bahwa banyaknya kejadian kematian pada laki-laki umumnya bersifat prematur termasuk perilaku dan kemampuan bertahan hidup laki-laki yang cenderung lebih buruk daripada perempuan. Dari sisi AMH, perempuan masih lebih rendah dibanding laki-laki, namun suatu hal yang menggembirakan adalah peningkatan AMH perempuan sekitar 4% lebih cepat dibandingkan dengan AMH laki-laki yang hanya berkisar 1,7%. Seperti halnya komposisi AMH, untuk rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki secara umum lebih tinggi pada kisaran 1 tahun dibanding rata-rata lama sekolah penduduk perempuan. Sedangkan pengeluaran per kapita sangat dpengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah adanya perbedaan upah yang diterima laki-laki dan perempuan. Salah satu faktor yang berpengaruh pada perbedaan tingkat upah adalah tingkat pendidikan. Kecenderungan pendidikan perempuan lebih rendah dibanding pendidikan laki-laki jelas berpengaruh pada perbedaan upah yang diterima antara laki-laki dan perempuan. Faktor lain juga erat kaitannya dengan faktor lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, dan status pekerjaan.
- Indeks Pemberdayaan Gender
Grafik 2.9
Perbandingan IPG Kabupaten Bone dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2008-2011
Capaian IDG Kabupaten Bone menduduki posisi ke 5 dari 24 kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selata, seperti terlihat pada tabel berikut:
Tabel 2.22
Perbandingan IDG Kabupaten Bone dengan Kabupaten Bone
dengan Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2011
| No | Provinsi / Kabupaten | IDG | |||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
| SULAWESI SELATAN | 52.96 | 53.67 | 62.46 | 63.38 | |
|
|
Selayar | 53.71 | 54.43 | 68.14 | 70.30 |
|
|
Bulukumba | 48.95 | 49.00 | 57.97 | 58.53 |
|
|
Bantaeng | 54.44 | 54.64 | 74.10 | 74.73 |
|
|
Jeneponto | 43.88 | 44.60 | 54.06 | 58.02 |
|
|
Takalar | 42.22 | 42.91 | 63.22 | 60.51 |
|
|
Gowa | 56.66 | 57.21 | 73.50 | 73.23 |
|
|
Sinjai | 47.49 | 47.50 | 56.08 | 59.77 |
|
|
Maros | 50.95 | 51.86 | 60.00 | 60.5 |
|
|
Pangkajene Kepulauan | 54.58 | 55.39 | 55.64 | 58.93 |
|
|
Barru | 51.56 | 51.93 | 58.98 | 61.67 |
|
|
Bone | 60.02 | 60.68 | 65.54 | 65.37 |
|
|
Soppeng | 58.96 | 59.11 | 59.76 | 59.75 |
|
|
Wajo | 51.60 | 52.33 | 58.66 | 59.49 |
|
|
Sidenreng Rappang | 46.95 | 47.10 | 55.46 | 47.93 |
|
|
Pinrang | 47.05 | 48.36 | 61.55 | 62.13 |
|
|
Enrekang | 58.75 | 59.60 | 61.09 | 57.52 |
|
|
Luwu | 57.22 | 57.92 | 62.61 | 63.76 |
|
|
Tana Toraja | 57.40 | 58.32 | 64.88 | 64.44 |
|
|
Luwu Utara | 38.89 | 39.03 | 39.27 | 39.29 |
|
|
Luwu Timur | 43.34 | 43.72 | 54.13 | 43.12 |
|
|
Toraja Utara | 43.32 | 43.83 | 61.69 | 62.83 |
|
|
Kota Makasar | 57.48 | 57.81 | 64.49 | 65.26 |
|
|
Kota Pare Pare | 58.70 | 58.92 | 62.60 | 62.80 |
|
|
Kota Palopo | 57.42 | 57.68 | 61.21 | 68.38 |
2.3. Aspek Pelayanan Umum
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib
- Pendidikan
Upaya untuk menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui pembangunan pendidikan. Tujuan Pembangunan Bidang Pendidikan adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, menjadikan pendidikan murah, bermutu dan berdaya saing tinggi.Penyelenggaraan Pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab masyarakat secara bersama baik melalui penyelenggaraan pendidikan formal maupun penyelenggaraan pendidikan non formal.
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan ke dalam Peraturan Pemerintah 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, PP No. 48 tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikanmerupakan dasar pelaksanaan pembangunan pendidikan bagi pemerintah baik Pusat maupun Daerah.Ketentuan dalam peraturan tersebut harus diacu oleh pemerintah darah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pendidikan baik formal maupun non formal. Upaya untuk memenuhi ketentuan perundangan tersebut merupakan pekerjaan yang tidak mudah melihat kondisi pendidikan pada umumnya banyak yang masih belum memenuhi criteria atau standar yang telah ditentukan. Tentu saja hal ini menjadikan pemerintah Kabupaten/Kota harus bekerja keras dengan menyusun perencanaan yang matang dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dan kondisi pembangunan pendidikan di daerah.
Pembangunan pendidikan juga didasarkan pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2010 – 2014 keberhasilan pembangunan pendidikan diukur melalui lima K, yaitu Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Keterjaminan. Ketersediaan yang dimaksudkan di sini adalah bahwa layanan pendidikan tersedia di seluruh pelosok nusantara. Keterjangkauan dimaksudkan bahwa layanan pendidikan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Kualitas dimaksudkan bahwa layanan pendidikan bermutu dan relevan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha dan dunia industri. Kesetaraan dimaksudkan bahwa pelayanan pendidikan berkualitas adalah setara untuk warga negara Indonesia dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial-budaya, ekonomi, geografi, gender, dan sebagainya; Keterjaminan dimaksudkan bahwa pelayanan pendidikan menjamin kepastian bagi warga negara Indonesia mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan dunia industri.
Kondisi pembangunan pendidikan Kabupaten Bone digambarkan dengan pengelompokkan kelima aspek tersebut. Kondisi pendidikan Kabupaten Bone digambarkan sebagai berikut:
a Ketersediaan Pelayanan Pendidikan
1) PAUD
Pendidikan anak usaia dini (PAUD) memiliki fungsi strategis dalam rangka menanamkan nilai-nlai kebajikan serta budi pekerti luhur sejak awal. Pelayanan PAUD di Kabupaten Bone relative cukup berkembang. Gambaran kondisi PAUD di Kabupaten Bone terlihat pada tabel berikut:
Tabel 2.23
Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini
di Kabupaten Bone tahun 2012
| No | PAUD | Jumlah Lembaga (TK. RA, BA)/KB, TPA SPS | Jumlah Anak terlayani | Guru / Pendidik |
| 1 | Formal | 452 | 22.402 | 1.792 |
| 2 | Non Formal | 234 | 2.242 | 2.194 |
| 3 | Informal | 51 | 1.336 | 153 |
| Jumlah | 737 | 25.980 | 4.139 |
Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah lembaga PAUD di Kabupaten Bone pada tahun 2012sebanyak737 lembaga.Angka tersebut belum menunjukkan upaya akselerasi pencapaian target APK PAUD usia 0-6 tahun sebesar 75 % tahun 2013, sementara APK PAUD usia 0-6 tahun tahun 2012 sebesar 56,15 % dan APK usia 4-6 tahun sebesar 36,35%.
2) Pendidikan Dasar
Jumlah SD/MI di Kabupaten Bone pada tahun 2012 sebanyak 751 Unit. Jumlah tersebut relative mampu melayani pendidikan dasar di Kabupaten Bone. Sedangkan Jumlah SMP/MTs baik negeri maupun swasta di Kabupaten Bone sebesar 199 Unit. Ketersediaan SMP/MTs merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Bone.
Gambaran Kondisi sarana dan prasarana baru SD dan SMP di Kabupaten Bone selama kurun waktu 2008 – 2012 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.24
Kondisi Sarana dan prasarana SD dan SMP
Di Kabupaten Bone Tahun 2008 – 2012
| No | Sarana dan Prasarana | Tahun | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| SD/MI | ||||||
| 1 | Setiap sekolah memiliki minimal 6 ruang kelas (%) | 73,83 | 78,46 | 85,76 | 90,71 | 93,25 |
| 2 | Setiap sekolah memiliki ruang guru lengkap dengan prabotnya (%) | 10,25 | 34,46 | 37,61 | 40,27 | 43,44 |
| 3 | Setiap sekolah memiliki perpustakan lengkap dengan prabotnya (%) | 7,43 | 20,47 | 25,12 | 32,37 | 38,9 |
| 4 | Setiap ruang kelas dalam kondisi baik dan layak dipergunakan (%) | 34,57 | 56,34 | 67,48 | 75,37 | 87,45 |
| 5 | Rasio siswa / buku / matapelajaran 1:1 (%) | 25,00 | 50,00 | 62,50 | 75,00 | 89 |
| 6 | Setiap sekolah memiliki alat peraga IPA (%) | 23,69 | 38,86 | 47,58 | 56,72 | 68 |
| 7 | Setiap Sekolah memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi (%) | 7,43 | 20,47 | 25,12 | 32,37 | 38 |
| B | SMP/MTs | |||||
| 1 | Rasio Rombel / Kelas 1 : 1 (%) | 77,42 | 80,65 | 70.97 | 74,19 | 87,45 |
| 2 | Setiap sekolah memiliki ruang guru lengkap dengan prabotnya (%) | 78,38 | 82,57 | 82,57 | 82,57 | 88 |
| 3 | Setiap sekolah memiliki perpustakan lengkap dengan prabotnya (%) | 73,23 | 76,45 | 86,77 | 90,00 | 93 |
| 4 | Setiap sekolah memiliki Lab ipa lengkap dengan prabotnya (%) | 67,56 | 69,28 | 75,49 | 75,49 | 78% |
| 5 | Setiap sekolah memiliki Lab Komputer lengkap dengan prabotnya (unit) | 5,6 | 10,45 | 27,49 | 32,48 | 34 |
| 6 | Setiap ruang kelas dalam kondisi baik dan layak dipergunakan (%) | 77,38 | 77,76 | 76,713 | 81,66 | 74,96 |
| 7 | Rasio siswa / buku / matapelajaran 1:1 (%) | 16,67 | 33,33 | 50,00 | 75,00 | 83,33 |
| 8 | Setiap sekolah memiliki alat peraga IPA (%) | 78 | ||||
| 9 | Setiap Sekolah memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi(%) | 25,96 | 50,96 | 62,50 | 69,23 | 84 |
Tabel di atas menunjukkan bahwa kondisi sarana-prasarana sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI masih belum memadai. Perlu upaya keras untuk mewujudkan sarana dan prasarana sesuai dengan standard Pelayanan Minimal. Untuk Jenjang SMP/MTs juga demikian. Sarana dan prasarana yang dimiliki belum memenuhi standar pelayanan minimal dan untuk memenuhinya memerlukan upaya keras dari pemerintah Kabupaten Bone.
Sejauhmana relevansi capaian APK jenjang SD/MI antara Kabupaten dengan Provinsi dapat dilihat pada uraian gambar berikut.
Grafik 2.10
Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI
Kabupaten Bone tahun 2008 – 2011
Sumber : Data Dinas Pendidikan Kab. Bone
Gambar tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi anak bersekolah jenjang SD/MI sudah mencapai angka yang cukup maksimal. Hal ini berarti bahwa anak usia 7-12 tahun sudah mendapat layanan pendidikan meskipun ada sekitar 2,3 persen anak yang masuk jenjang sekolah di bawah usia 7 tahun.
Relevansi capain APK jenjang SMP/MTs , dapat dilihat uraian berikut :
Grafik 2.11
Analisis Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTsKabupaten Bone tahun 2008 -2011
Sumber : Data Dinas Pendidikan Kab. Bone
Capai APM jenjang SMP/MTs di Kabupaten Bone tahun 2008-20011 mengalami fluktuasi masih perlu ditingkatkan agar dukungan pencapaian target dapat diwujudkan bersama.
Gambar 2.12
Relevansi Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA
Kabupaten Bone terhadap Nasional tahun 2008 –2011
Sumber : Data Dinas Pendidikan Kab. Bone
Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta ketersediaan guru dapat dilihat dari rasio antara guru terhadap murid, murid terhadap jmlah kelas, murid terhadap sekolah dan murid terhadap rombel. Kondisi rasio tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.25
Rasio Siswa/kelas, Siswa /Guru, Siswa Sekolah, ruang kelas/Rombel SD/MI dan SMP/MTsDi Kabupaten Bone
Tahun 2008 – 2012
| Uraian | Target SPM | Tahun | |||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
| A | SD/MI | ||||||
| 1 | Rasio siswa / kelas | 1:32 | 19 | 21 | 20 | 20,12 | 19,76 |
| 2 | Rasio Siswa / Guru | 1:32 | 14 | 14 | 13 | 12,12 | 11,96 |
| 3 | Rasio Siswa / sekolah | 1:192 | 138 | 135 | 136 | 132,93 | 130,81 |
| 4 | Rasio R. Kls / rombel | 1:1 | 1,18 | 104 | 1,02 | 1,01 | 1,01 |
| SMP/MTs | |||||||
| Rasio siswa / kelas | 1:36 | 26,4 | 32 | 32 | 31,2 | 30,99 | |
| Rasio Guru / siswa | 1:32 | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | |
| Rasio R. Kls / rombel | 1:1 | 3,48 | 2,59 | 2,67 | 1 | 0,96 | |
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa secara rata-rata SD/MI di kabupaten Bone kekurangan murid. Sedangkan dari rasio guru /siswa terlihat di Kabupaten Bone kelebihan guru pada jenjang pendidikan SD/MI maupun SMP/MTs.
3) Pendidikan Menengah
Gambaran Kondisi sarana dan prasarana baru SMA/SMK/MA di Kabupaten Bone selama kurun waktu 2008 – 2012 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.26
Kondisi Sarana dan prasarana SMA/SMK/MA
Di Kabupaten Bone Tahun 2008 – 2012
| No | Sarana dan Prasarana | Tahun | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 1 | Rasio Rombel / Kelas 1 : 1 (%) | 1,91 | 1,63 | 1,46 | 1,48 | 1,68 |
| 2 | Setiap sekolah memiliki ruang guru lengkap dengan prabotnya (%) | 62,96 | 81,48 | 85,19 | 88,89 | 92,59 |
| 3 | Setiap sekolah memiliki perpustakan lengkap dengan prabotnya (%) | 85,19 | 88,89 | 90,74 | 94,44 | 94,44 |
| 4 | Setiap sekolah memiliki Lab IPA lengkap dengan prabotnya (%) | 77,78 | 79,63 | 79,63 | 81,48 | 81,48 |
| 5 | Setiap sekolah memiliki Lab Komputer lengkap dengan prabotnya (unit) | 3,70 | 11,11 | 27,78 | 48,15 | 59,26 |
| 6 | Setiap ruang kelas dalam kondisi baik dan layak dipergunakan (%) | 48,15 | 51,85 | 57,41 | 64,81 | 68,52 |
| 7 | Rasio siswa / buku / matapelajaran 1:1 (%) | 33,33 | 41,67 | 58,33 | 66,67 | 75,00 |
| 8 | Setiap sekolah memiliki alat peraga IPA (%) | 29,63 | 48,15 | 53,70 | 62,96 | 70,37 |
| 9 | Setiap Sekolah memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi(%) | 44,44 | 51,85 | 53,70 | 59,26 | 66,67 |
Tabel 2.27
Rasio Siswa/kelas, Siswa /Guru, Siswa Sekolah, ruang kelas/Rombel
SMA/SMK/MA Di Kabupaten Bone Tahun 2008 – 2012
| Uraian | Target SPM | Tahun | |||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
| 1 | Rasio siswa / kelas | 1:36 | 38 | 43 | 37 | 35 | 38 |
| 2 | Rasio Guru / siswa | 1:24 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
| 3 | Rasio R. Kls / rombel | 1:1 | 1:11 | 1:03 | 1:13 | 1:13 | 1:13 |
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa secara rata-rata SMA/SMK/MA di kabupaten Bone kelebihan murid. Dengan kata lain Jumlah sekolah SMA/SMK/MA di Kabupaten Bone masih kurang. Sedangkan dari rasio guru /siswa terlihat di Kabupaten Bone kelebihan guru pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA.
b Keterjangkauan Pelayanan Pendidikan
Penyelenggaraan pelayanan pendidikan harus dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat baik dari aspek biaya maupun geografis. Keterjangkauan diukur melalui beberapa indikator yaitu Angka Partisapasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Melanjutkan (AM) pada tiap jenjang pendidikan. Gambaran tingkat keterjangkauan pelayanan pendidikan masing-masing jenjang pendidikan adalah sebagai berikut:
a.)Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Gambaran tingkat pelayanan pendidikan dalam jenjang pendidikan PAUD diukur melalui indikator APK dan APM PAUD. Capaian APK dan APM PAUD terlihat pada tabel berikut:
Tabel 2.28
Jumlah Murid Tingkat PAUD/TK
Kabupaten Bone tahun 2008 – 2012
| No | Tahun | Jumlah |
| 1 | 2008 | 17.000 |
| 2 | 2009 | 18.829 |
| 3 | 2010 | 19.854 |
| 4 | 2011 | 22.729 |
| 5 | 2012 | 22.402 |
b.)Pendidikan Dasar
APK dan APM Pendidikan Dasar yaitu SD dan SMP di kabupaten Bone relatif rendah bila dibandingkan dengan capaian provinsi maupun nasional. Gambaran capaian APK dan APM pendidikan dasar selama kurun waktu 2008 – 2012 terlihat dari tabel berikut:
Tabel 2.29
APK dan APM Jenjang Pendidikan SD/MI//Paket A dan SMP/MTs/Paket BKabupaten Bone tahun 2008 – 2012
| No | Uraian | Tahun | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 1 | SD/MI (%) | |||||
| APK (%) | 115,06 | 115,11 | 115,16 | 110,75 | 107,29 | |
| APM (%) | 98,79 | 97,68 | 97,77 | 98,09 | 99,21 | |
| 2 | SMP/MTs | |||||
| APK (%) | 86,86 | 92,51 | 92,19 | 91,97 | 89,83 | |
| APM (%) | 67,94 | 68,37 | 76,08 | 76,25 | 80,12 | |
Tabel di atas menggambarkan bahwa APK dan APM SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B selama kurun waktu 2008 – 2012 mengalami peningkatan. Sebagaimana target capaian APK dan APM jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs yang tercantum dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2010 – 2014 capaian APK dan APM SD/MI/Paket A di atas target Renstra Kementrian Pendidikan dan Kebudayaansedangkan APK dan APM jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B Kabupten Bone masih di bawah APK dan APM Nasional.Target APK dan APM jenjang pendidikan SD/MI/Paket A tingkat nasional sebesar 100,00% APK dan 95,53% APM sedangkan untuk SMP/MTs/Paket B sebesar 95% APK dan 90% APM.
Data tersebut menggambarkan bahwa di Kabupaten Bone tingkat partisipasi penduduk usia sekolah SMP relatif rendah. Masih banyak penduduk usia sekolah SMP/MTs yaitu 13 – 15 tahun tidak dapat menikmati pendidikan di SMP.
Angka melanjutkan ke jenjang pendidikan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Angka Melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP dan SMA selama kurun waktu 2008 – 2012 terihat pada tabel berikut:
Tabel 2.30
Angka Melanjutkan Ke SMP/MTs dan ke SMA/SMK
Di Kabupaten Bone tahun 2008 – 2011
| No | Uraian | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | Angka Melenjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs (%) | 82,36 | 91,11 | 90,01 | 92,79 | 93,6 |
| 2 | Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%) | 80,41 | 85,85 | 89,75 | 91,42 | 92,2 |
Tabel diatas menggambarkan lulusan SD yang melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP selama kurun waktu 2008 – 2012fluktuatif, namun apabila dibandingkan dengan tahun 2008 cenderung meningkat. Pada tahun 2012 jumlah lulusan SD/MI yang melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 93,6%. Hal ini berarti pada tahun 2012 lulusan SD/MI yang tidak melanjutkan ke SMP/MTs sebesar 6,4%. Angka melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA/SMK/MA lebih rendah dibandingkan angka melanjutkan ke SMP/MTs. Pada tahun 2012 angka melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebesar 92,2%. Dengan demikian banyak lulusan SMP/MTs di Kabupaten Bone yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi sebesar 7,8%.
Angka Putus sekolah pada pendidikan dasar relatif cukup tinggi. Target yang ditetapkan dalam Renstra kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan angka putus sekolah untuk Pendidikan Dasar ditargetkan sebesar 0,12% untuk SD/MI dan 0,22 untuk SMP/MTs. Di Kabupaten Bone Angka Putus sekolah untuk jenjang pendidikan dasar pada tahun 2012 mencapai 0,13% untuk SD/MI. Dengan demikian angka putus sekolah di Kabupaten Bone termasuk kategori rendah pada jenjang pendidikan SD/MI. Perkembangan APS jenjang pendidikan Dasar selama kurun waktu 2008 – 2012 terlihat pada tabel berikut:
Tabel 2.31
Angka Putus Sekolah
Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Bone
Tahun 2008 – 2012
| No | INDIKATOR | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI (%) | 0,59 | 0,32 | 0,21 | 0,17 | 0,13 |
| 2 | Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs (%) | 1,54 | 0,69 | 0,44 | 0,37 | 0,18 |
c.)Pendidikan Menengah
APK dan APM Pendidikan menengah yaitu SMA/SMK/MA di kabupaten Bone relatif rendah. Gambaran capaian APK dan APM pendidikan dasar selama kurun waktu 2008 – 2012 terlihat dari tabel berikut:
Tabel 2.32
APK dan APM Jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C
Kabupten Bone tahun 2008 – 2012
| Uraian | Tahun | |||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| APK | 52,71 | 56,74 | 58,84 | 60,97 | 63,54 | |
| APM | 35,83 | 43,52 | 46,52 | 53,32 | 54,21 | |
Tabel di atas menggambarkan bahwa APK dan APM SMA/SMK/MA/Paket C selama kurun waktu 2008 – 2012 mengalami peningkatan. Capaian APK dan APM SMA/SMK/MA/Paket C di Kabupten Bone masih di bawah APK dan APM Nasional. Target APK dan APM jenjang pendidikan SMA/SMK/MA/paket C tingkat nasional sebesar 85% APK dan 80% APM. Data tersebut menggambarkan bahwa di Kabupaten Bone tingkat partisipasi penduduk usia 16 – 18 relatif rendah. Masih banyak penduduk usia sekolah SMA yang tidak menempuh pendidikan di SMA.
Angka Putus sekolah pada pendidikan menengah relatif cukup tinggi. Target yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar kurang dari 1%, Di Kabupaten Bone Angka Putus sekolah untuk jenjang pendidikan menengah pada tahun 2012 mencapai 0,04%. Dengan demikian angka putus sekolah di Kabupaten Bone termasuk kategori sangat baik. Perkembangan APS jenjang pendidikan menengah selama kurun waktu 2008 – 2012 terlihat pada tabel berikut:
Tabel 2.33
Angka Putus Sekolah
Jenjang Pendidikan SMA/SMK/MA/Paket C
Kabupten Bone tahun 2008 – 2012
| Tahun | APS |
| 2008 | 0,09% |
| 2009 | 0,71% |
| 2010 | 0,53% |
| 2011 | 0,22% |
| 2012 | 0,04% |
c Kualitas Pelayanan Pendidikan
Kualitas pelayanan pendidikan akan tercapai apabila satuan pendidikan memenuhi standar sebagaimana yang ditetapkan dalam PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Delapan standar tersebut merupakan bench mark agar sebuah satuan pendidikan dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Upaya pemerintah untuk mendorong satuan pendidikan memenuhi standar tersebut sudah sejak lama dilakukan namun belum memperoleh hasil yang maksimal.
Pelayanan pendidikan yang berkualitas menjadi harapan masyarakat selain juga harus dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan diukur melalui beberapa indikator yaitu angka kelulusan, rasio guru terhadap murid dan kualitas. Gambaran kualitas pelayanan pendidikan di Kabupaten Bone terlihat pada tabel berikut:
Tabel 2.34
Capaian Indikator Kualitas Pelayanan Pendidikan
Kabupaten Bone Tahun 2008 – 2012
| No | Indikator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| SD/MI | ||||||
| 1 | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%) | 28,27 | 38,25 | 50,92 | 53,36 | 51,14 |
| 2 | Guru yang telah bersertifikasi (%) | 17,33 | 27,56 | 29,91 | 42,73 | 62,72 |
| 3 | Kepala Sekolah berkulifikasi S-1 | 72,23 | 75,53 | 78,26 | 81,13 | 82,13 |
| 4 | Kepala Sekolah nyang memiliki sertifikasi Pendidik | 65,2 | 68,21 | 69,78 | 70,23 | 71,6 |
| SMP/MTs | ||||||
| 1 | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV/S2 (%) | 84,59 | 84,36 | 95,86 | 95,01 | 96,11 |
| 2 | Guru yang telah bersertifikasi (%) | 36,43 | 57,36 | 60,34 | 63,28 | 64,45 |
| 3 | Kepala Sekolah berkulifikasi S-1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Kepala Sekolah nyang memiliki sertifikasi Pendidik | 23,48 | 56,78 | 63,94 | 71,43 | 94,56 |
| SMA/SMK | ||||||
| 1 | Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%) | 50,76 | 67,01 | 79,51 | 89,01 | 92,42 |
| 2 | Guru yang telah bersertifikasi (%) | 40,61 | 49,08 | 50,01 | 55,20 | 57,94 |
| 3 | Kepala Sekolah berkulifikasi S-1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Kepala Sekolah nyang memiliki sertifikasi Pendidik | 86,49 | 86,49 | 93,47 | 93,47 | 93,47 |
- Kesehatan
Gambar 2.13
Analisis Relevansi Angka Kematian Bayi
Kabupaten Bone tahun 2008 – 2011
Sumber : Data Dinas Kesehatan Kab. Bone
Gambar 2.14
Analisis relevansi Angka Kematian Balita (AKABA)
Kabupaten Bone tahun 2008 – 2011
Sumber : Data Dinas Kesehatan Kab. Bone
Grafik 2.15
Perkembangan AKB per 1.000 kelahiran hidup tahun 2008 – 2012
Sumber : Data Dinas Kesehatan Kab. Bone
Angka Kematian Ibu (AKI) dari tahun 2008 – 2012 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 AKI Kabupaten Bone sebesar 24,2 per 100.000 kelahiran hidup meningkat pada tahun 2012 menjadi 29,32 per 100.000 kelahiran hidup. Tingginya kasus kematian ibu melahirkan disebabkan oleh terlambatnya penanganan pada ibu hamil yang mengalami komplikasi (jantung, hipertensi dan DM).
Gambar 2.16
Analisis Relevansi Angka Kematian Ibu Melahirkan
Kabupaten Bone tahun 2008 – 2011
Sumber : Data Dinas Kesehatan Kab. Bone
Grafik 2.17
Perkembangan AKI per 100.000 kelahiran hidup Kabupaten BoneTahun 2008 – 2012
Sumber : Data Dinas Kesehatan Kab. Bone
Persentasi gizi buruk balita di Kabupaten Bone mengalami penurunan dari tahun 2010 – 2012. Pada tahun 2010 persentase gizi buruk balita pada tahun 2010 sebesar 0,58% menurun pada tahun 2012 menjadi 0,05%, sedangkan gizi kurang pada tahun 2010 sebesar 5,05% menurun menjadi 0,15%.
Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian indikator SPM Bidang Kesehatan (Permenkes 741 tahun 2008), sebagian besar target telah tercapai pada tahun 2012. Terdapat 3 capaian yang belum tercapai yaitu cakupan ibu hamil komplikasi yang ditangani, cakupan neo-natal dengan komplikasi yang ditangani, cakupan kunjungan balita, cakupan Desa dengan UCI (Universal Child Immunization), cakupan penemuan AFP rate per 10.000 penduduk< 15 tahun, dan cakupan penemuan pasien baru TB BTA posistif.
Tabel 2.35
Kinerja Pencapaian Standar Pelayanan Dinas Kesehatan
Tahun 2008 -2012
| NO | Indikator SPM | Tahun | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 1 | Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 | 92,27 | 94,23 | 98,78 | 99,96 | 98,01 |
| 2 | Cakupan Ibu Hamil dengan komplikasi yang ditangani | 51,96 | 15,3 | 51,3 | 71,74 | 61,28 |
| 3 | Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | 75,65 | 76,63 | 88,17 | 90,29 | 93,43 |
| 4 | Cakupan pelayanan ibu nifas | 75,65 | 78,63 | 88,17 | 90,29 | 93,43 |
| 5 | Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani | 48,34 | 69,97 | 11,4 | 71,57 | 62,69 |
| 6 | Cakupan kunjungan bayi | 80,91 | 85,27 | 94,94 | 86,05 | 96,83 |
| 7 | Cakupan desa/kelurahan dengan UCI (Universal Child Immunization) | 89,52 | 89,79 | 88,17 | 89,78 | 89,79 |
| 8 | Cakupan pelayanan anak balita | 46,43 | 47,01 | 19,07 | 49,65 | 55,92 |
| 9 | Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 10 | Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan sederajat | 8,07 | 40,27 | 78,63 | 16,26 | 95,01 |
| 12 | Cakupan peserta KB aktif | 66,04 | 72,2 | 54,39 | 85,78 | 63,47 |
| 13 | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit | |||||
|
2,31 | 1,39 | 0,93 | 1,39 | 0,93 | |
|
100 | 100 | 2,83 | 7,89 | 0 | |
|
30,61 | 30,54 | 43,4 | 56,87 | 49,12 | |
|
100 | 100 | 0,11 | 100 | 100 | |
|
26,43 | 10,41 | 0,54 | 100 | 89,78 | |
| 14 | Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin | 0 | 66,52 | 52,59 | 26,90 | 4,58 |
| 15 | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin | 0 | 1,30 | 0,78 | 0,09 | 100 |
| 16 | Cakupan pelayanan kesehatan darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kab./Kota | 0 | 95,12 | 100 | 30,59 | 0 |
| 17 | Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi< 24 jam | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Cakupan Desa Siaga Aktif | 7,53 | 0 | 59,14 | 67,74 | 100 |
Upaya pendukung peningkatan kinerja pelayanan kesehatan adalah upaya Pembinaan Kesehatan Lingkungan pada kegiatan Pemeriksaan Tempat-Tempat Umum (TTU), Penyediaan air bersih dan penggunaan Jamban Keluarga. TTU yang diperiksa di Kabupaten Bone relatif meningkat setiap tahunnya, sedangkan pemeriksaaan pada sarana air bersih relatif kecil, dari tahun 2008 – 2012 sebanyak 40,97%-58,53%.
Penggunaan Jamban Keluarga (Jaga) masyarakat Bone mengalami peningkatan namun kondisinya masih dibawah target Indikator Indonesia Sehat. Penggunaan Jaga pada tahun 2012 hanya 48,70% dengan target 65%.
Grafik 2.18
Perkembangan Sarana Sanitasi Kabupaten Bone
Tahun 2008 – 2012
Sumber : Data Olahan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, 2013
Sumber daya Kesehatan salah satu faktor pendukung dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ketersediaan sumber daya kesehatan sesuai dengan kebutuhan baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Sumber daya kesehatan yang diperlukan didalam pembangunan kesehatan antara lain tenaga,dana, sarana dan prsarana serta teknologi.
Sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan yang termasuk tenaga kesehatan adalah tenaga medis meliputi dokter dan dokter gigi. Tenaga keperawatan meliputi tenaga perawat dan bidan. Tenaga kefamasian meliputi apoteker, analis farmasi, asisten apoteker. Tenaga Kesehatan Masyarakat meliputi epidemologi kesehatan, entomologi kesehatan, mikrobiologi kesehatan, penyuluh kesehatan, administrasi keseahtan serta tenaga saitasi. Tenaga Gizi meliputi tenaga nutrisionis, dan dietisien. Tenaga keterapian fisik meliputi fisioterafis, okuterapis, dan terapi wicara. Tenaga keteknisan medis meliputi radiografis, radioterapis, teknisi gigi, teknis elektromedis, analisis kesehatan, refraksionis optisien, otorik prostetik, teknis transfusi dan perekam medis serta tenaga non kesehatan.
Berikut ini sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kabupaten Bone yang tersebar di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit serta sarana kesehatan yang lain:
Tabel 2.36
Persebaran Tenaga Kesehatan Menurut Unit Kerja
Kabupaten Bone Tahun 2012
| No | Tenaga Kesehatan | PUSKESMAS (Termasuk Pustu, Polindes & Balai Kesehatan Gigi) | Rumah Sakit | Institusi Diklat/ Diknakes | Sarana Kesehatan Lain | Dinas Kesehatan |
| 1 | Medis | 45 | 29 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Perawat Dan Bidan | 335 | 139 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Kefarmasian | 9 | 15 | 0 | 0 | 8 |
| 4 | Kesehatan Masyarakat | 97 | 3 | 0 | 0 | 41 |
| 5 | Sanitarian | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | Ahli Gizi | 25 | 9 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | Keteknisan Gizi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T O T AL | 521 | 195 | 0 | 0 | 64 | |
- Tenaga Medis
Berdasarkan perhitungan kebutuhan tenaga medis, Kabupaten Bone masih memerlukan tenaga medis cukup banyak. Dokter Spesialis berdasarkan perhitungan dibutuhkan sejumlah 30 dokter spesialis untuk jumlah penduduk 724.905 jiwa, sedangkan dokter umum yang dibutuhkan adalah 243 dokter umum dan kebutuhan dokter gigi sebanyak 59 orang.
Tabel 2.37
Persebaran Tenaga Medis Menurut Unit Kerja
Kabupaten Bone Tahun 2012
| No | Jenis Tenaga | Unit Kerja | |||
| Puskesmas | Rumah Sakit | Balai Kesehatan Gigi | DINKES | ||
| 1 | Dokter Spesialis | 0 | 12 | 0 | 1 |
| 2 | Dokter Umum | 30 | 15 | 0 | 2 |
| 3 | Dokter Gigi | 15 | 2 | 4 | 0 |
| T O T AL | 45 | 29 | 4 | 3 | |
- Tenaga Keperawatan
Tabel 2.38
Persebaran Tenaga Keperawatan Menurut Unit Kerja
Dikabupaten Bone Tahun 2012
| No | Jenis Tenaga | Unit Kerja | |||
| Puskesmas | Rumah Sakit | Balai Kesehatan Gigi | Dinkes | ||
| 1 | Bidan | 195 | 25 | 0 | 1 |
| 2 | Perawat | 140 | 114 | 0 | 2 |
| T O T AL | 335 | 139 | 0 | 3 | |
Jumlah UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) Puskesmas di Kabupaten Bone sampai dengan tahun 2013 adalah 15 UPTD Puskesmas Perawatan dan 23 UPTD Puskesmas non Perawatan. Kondisi Puskesmas yang rusak berat sebanyak 6 unit, rusak ringan 17 unit dan kondisi baik sebanyak 15 unit. Jumlah tempat tidur di puskesmas perawatan sebanyak 150 unit. Jumlah puskesmas PONED ( Pelayanan Obstetrik Neonatus Emergency Dasar) sebanyak 4 unit.
Puskesmas Pembantu di Kabupaten Bone sebanyak 75 unit dengan kondisi baik sebanyak 17 unit, rusak ringan 35 unit dan rusak berat 23 unit. Sarana pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Bone sampai dengan tahun 2013 yang tercatat di Dinas Kesehatan Kabupaten Bone adalah sesuai tabel berikut :
Tabel 2.39
Jumlah Pelayanan Sarana Kesehatan
Di Kabupaten Bone Tahun 2013
| No | Fasilitas Kesehatan | Pemilikan/Pengelolaan | ||
| Pemerintah Kab | Swasta | Jumlah | ||
| 1 | Rumah Sakit Umum | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Rumah Sakit Bersalin | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Puskesmas Perawatan | 15 | 0 | 15 |
| 4 | Puskesmas Non Perawatan | 23 | 0 | 23 |
| 5 | Puskesmas Keliling | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Puskesmas Pembantu (Pustu) | 75 | 0 | 75 |
| 7 | Rumah Bersalin | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Balai Pengobatan/Klinik | 0 | 8 | 8 |
| 9 | Praktik Dokter Bersama | – | – | – |
| 10 | Posyandu | 938 | 0 | 938 |
| 11 | Apotek | 2 | 42 | 44 |
| 12 | Toko Obat | 0 | 22 | 22 |
| 13 | Gudang Farmasi Kesehatan | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Industri Obat Tradiosional | – | – | – |
| 15 | Industri Kecil Obat Tradiosional | – | – | – |
- Pekerjaan Umum
Tabel 2.40
Kondisi Jalan dan Jembatan
| Uraian | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Kondisi Jalan (km) | ||||||
| Baik | 619.200 | 794.460 | 969.720 | 811.420 | 813,869 | |
| Sedang | 492.380 | 356.115 | 219.850 | 215.050 | 219,047 | |
| Rusak Ringan | 558.970 | 523.590 | 488.210 | 492.780 | 479,950 | |
| Rusak Berat | 833.290 | 829.675 | 826.060 | 925.350 | 799,917 | |
| B | Kondisi Jembatan (m) | |||||
| Baik | 1.039,2 | 1.039,2 | 1.050,2 | 1.050,2 | 1.050,2 | |
| Sedang | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | |
| Rusak Ringan | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | |
| Rusak Berat | 299,7 | 299,7 | 288,7 | 288,7 | 288,7 |
Berdasarkan Data Dasar Prasarana Jalan Kabupaten (DD-1) Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Kabupaten Bone Tahun 2013 masih ada sekitar 39,70 % panjang ruas jalan kabupaten dalam kondisi rusak berat dan 20,81 % kondisi rusak ringan. Hal ini akan menjadi perhatian pemerintah daerah agar mampu menuntaskan persoalan fisik dan prasarana yang menjadi salah satu kendala pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bone.
- Kondisi Jaringan Irigasi
Tabel 2.41
Kondisi Jaringan Irigasi
| Uraian | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Baik | 73,00 | 5.679,58 | 71,00 | 3.295,00 | 16.691,00 | |
| Sedang | 19.863,00 | 14.253,70 | 19.865,00 | 16.592,00 | 3.206,00 | |
| Rusak Ringan | 124,00 | 126,74 | 124,00 | 173,00 | 163,00 |
- Kondisi Alat-Alat Kebinamargaan
Tabel 2.42
Kondisi Alat-Alat Kebinamargaan
| Uraian | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Baik | 11 | 9 | 9 | 7 | 4 | |
| Rusak Ringan | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
| Rusak Berat | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| Rusak Sama Sekali | 1 | 4 | 5 | 8 | 10 |
- Perumahan Rakyat
Untuk kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Bone masih cukup besar dimana tahun 2012 prosentase luas kawasan permukiman kumuh mencapai 18,68%. Sedangkan cakupan rumah tidak layak huni tahun 2012 sebesar 28,84%. Perkembangan kondisi perumahan di Kabupaten Boner selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini :
Tabel 2.43
Capaian Indikator Kinerja Perumahan Tahun 2008-2012
| NO | Indikator Kinerja | Capaian Tahun | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| Rasio Rumah tangga pengguna air bersih | 33,70 | 41,85 | 51,37 | 60,17 | 76,80 | |
| Prosentase Rumah tangga ber-Sanitasi | 39,84 | 49,76 | 51,13 | 52,64 | 54,40 | |
| Prosentase jalan setapak/lingkungan yang layak | 40,70 | 42,85 | 50,75 | 53,70 | 59 | |
| Prosentase Luas kawasan kumuh | 14,90 | 15,17 | 16,80 | 17,10 | 18,68 | |
| Cakupan rumah tidak layak huni (%) | 19,97 | 22,15 | 25,80 | 26,18 | 28,84 | |
| Jumlah septik tank komunal (%) | 39,88 | 47,45 | 49,30 | 50,75 | 55 | |
- Tata Ruang
Terkait dengan penataan ruang, Kabupaten Bone telah menyusun Perda Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2012–2032. Dalam Perda tersebut disebutkan bahwa tujuan penataan ruang Kabupaten Bone adalah mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dengan di dukung masyarakat melalui pengembangan pertanian, perikanan dan kelautan berbasis konservasi dan mitigasi bencana. Dalam Perda tersebut dikemukakan bahwa kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah dilakukan melalui: (1) kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang, (2) kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang; dan (3) kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis.
Terkait dengan berbagai aktivitas pembangunan di Kabupaten Bone, ada beberapa aspek penataan ruang yang perlu mendapatkan perhatian pada masa mendatang, yaitu kawasan lindung, kawasan ruang terbuka hijau, kawasan rawan bencana alam, kawasan budidaya, kawasan pariwisata. Pengaturan tersebut perlu dilakukan untuk mengendalikan kebutuhan masing-masing kawasan agar tetap sinkron dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat.
Secara rinci kinerja urusan Penataan Ruang di Kabupaten Bone tahun 2008-2012 tergambarkan pada tabel berikut:
Tabel 2.44
Kondisi Capaian kinerja Tata Ruang
| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Target SPM | Capaian Tahun | |||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||
| 1 | Jumlah peraturan perizinan pemanfaatan ruang (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | Peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 3 | Tersedianya Informasi Penataan Ruang (peta analog dan digital) | Kecamatan (%) | 100 | 11 | 14,82 | 18,52 | 18,54 | 29,63 |
| Kelurahan (%) | 90 | 58,34 | 58,34 | 58,34 | 58,34 | 58,34 | ||
| 4 | luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik (%) | 25 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 5 | Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan (%) | 100 | 95 | 95 | 96 | 97 | 98 | |
| 6 | Rata-rata alih fungsi lahan di perkotaan (%) | 0 | 1,1 | 2,1 | 3,7 | 4,2 | 5,8 | |
- Perencanaan
Penyusunan dokumen perencanaan perlu pula memperhatikan pengarusutamaan dalam perencanaan pembangunan daerah, yaitu: (1) tata pemerintahan yang amanah (good governance); (2) peningkatan pencapaian standar pelaksanaan minimal (SPM) meliputi 15 urusan wajib yang targetnya harus disusun oleh pemerintah Kabupaten Bone; (3) perencanaan dan penganggaran yang pro-poor dan penganggaran responsif gender, serta (4) kelestarian lingkungan dan pengurangan resiko bencana.
Amanat Selain itu, perlu diperhatikan kebijakan dan arahan Inpres No. 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan Nasional Berkeadilan, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah memberikan sumbangan dalam rangka pencapaian Pendidikan Untuk Semua (PUS), Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium (MDG`s) pada tahun 2015 dan RAD Pangan dan Gizi maka Kabupaten Bone harus memberikan konstribusi dalam pencapaian target-target tersebut. Gambaran kondisi pelaksanaan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah disusun, antara lain sebagai berikut:
Tabel 2.45
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Bone
| No | Indikator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah | |||||
| 1)RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda | 1 | – | – | – | – | |
| 2)RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda | 1 | – | – | – | – | |
| 3)RKPD yang telah ditetapkan dengan Perbup | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi | – | – | – | – | 1 |
| 3 | Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya | 3 | 3 | – | – | 2 |
| 4 | Jumlah dokumen perencanan bidang infrastruktur | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Sejalan dengan kebijakan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, pada tahun-tahun mendatang banyak dokumen perencanaan pembangunan kepada Pemerintah Daerah di berbagai bidang pembangunan, baik bidang ekonomi, sosial budaya dan sarana – prasarana wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan perlu diwujudkan.
- Perhubungan
- Perhubungan Darat
- Kondisi Pelayanan Angkutan Jalan
Tabel 2.46
Kondisi Pelayanan Angkutan Darat
| Indikator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Jumlah Arus Penumpangan Angkutan Umum | 30.333 | 53.832 | 65.826 | 151.819 | 140.317 |
| Rasio ijin trayek | 997 | 1.011 | 1.098 | 1.132 | 1.158 |
| Jumlah uji kir angkutan umum | 1.598 | 1.687 | 1.692 | 2.189 | 2.280 |
| Kepemilikan KIR angkutan umum | 1.618 | 1.722 | 1.781 | 2.199 | 2.291 |
| Lama pengujian KIR (Kelayakan Angkutan Umum) | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan |
| Biaya pengujian kelayakan angkutan umum | Rp.50.000 | Rp.50.000 | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 | Rp. 50.000 |
- Kondisi Pelayanan Angkutan Sarana dan Prasarana Angkutan Darat
Tabel 2.47
Panjang Jalan yang Memiliki Trotoar, Lebar Rata-Rata Trotoar,
serta Panjang Jalan yang masih perlu Dibangun Trotoar
Tahun 2012
| No | Status | Dibutuhkan (Km) | Terbangun (Km) | Lebar rata-rata (m) |
| 1 | Jalan Nasional | 3 | 5,0 | 1 |
| 2 | Jalan Propinsi | 3 | 5,0 | 2 |
| 3 | Jalan Kabupaten/Kota | 5 | 7,5 | 1 |
| Jumlah rata-rata | 11 | 18,0 | 4 | |
Sementara itu untuk kondisi jumlah apil, juga menunjukan kondisi yang dibaik dimana anatara kebutuhan apil dengan apil yang terpasang lebih bersar yang terpasang dan semuanya dalam kondisi berfungsi dengan baik. Selengkapnya dpat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2.48
Data Jumlah Alat Pemberi Isyarat Lampu Lalu Lintas
yang dibutuhkan, terpasang dan kondisinya Tahun 2012
| No | Jenis lokasi | Dibutuhkan (buah) | Terpasang (buah) | Kondisi (buah) | ||
| Berfungsi | Tidak Berfungsi | |||||
| 1 | Simpang 4/lebih | 5 | 6 | 6 | 0 | |
| 2 | Simpang 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | Penyeberangan Jalan | 3 | – | – | – | |
| 4 | Ruas jalan (Lampu Kuning/ Warning Light | 1 | 5 | 5 | – | |
| Jumlah | 12 | 14 | 14 | – | ||
Untuk kebutuhan marka jalan dalam Kota yang masih belum terpenuhi adalah jalan kabupaten/kota dimana dari 25 km yang diperluakan baru dilengkapi sepanjang 10 km. Meskipun demikian secara keseluruhan kondisi marka dalam keadaan baik dan jelas. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pata tabel berikut :
Tabel 2.49
Data Fasilitas Perlengkapan Jalan Dalam Kota Watampone
( Marka Jalan ) Tahun 2012
| No | Status | Dibutuhkan (km) | Sudah dilengkapi (km) | Kondisi | ||||||
| Baik/Jelas (%) | Sedang (%) | Pudar (%) | ||||||||
| 1 | Jalan Nasional | 13,12 | 13,12 | 50 | 25 | 25 | ||||
| 2 | Jalan Propinsi | 10,60 | 12,00 | 90 | 20 | 10 | ||||
| 3 | Jalan Kabupaten/Kota | 25,00 | 10,00 | 5 | 5 | 0 | ||||
| Jumlah | 48,72 | 35,12 | 145,00 | 50,00 | 35,00 | |||||
Kebutuhan fasilitas lampu penerangan jalan yang selama ini masih kurang berada pada jalan nasional dan provinsi dimana untuk jalan nasional dibutuhkan 500 titik lampu, namun kondisi lampu yang terpasang baru 340 titik. Untuk jalan provinsi dari kebutuhan 400 titik lampu baru terpasang 298 titi. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 2.50
Data Fasilitas Perlengkapan Jalan Dalam Kota
Lampu penerangan jalan
| No | Status | Dibutuhkan (titik lampu) | Terpasang (titik lampu) | Berfungsi (titik lampu) | |||
| 1 | Jalan Nasional | 500 | 340 | 340 | |||
| 2 | Jalan Propinsi | 400 | 298 | 298 | |||
| 3 | Jalan Kabupaten/Kota | 1.500 | 858 | 858 | |||
| Jumlah | 2.400 | 1.496 | 1.496 | ||||
Kondisi rambu-rambu lalu lintas di Kabupaten Bone tahun 2012 menunjukan kondisi yang kurang baik dimana anata kebutuhan rambu dengan rambu yang terpasang masih terjadi gap yang cukup besar. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 2.51
Data Fasilitas Perlengkapan Jalan dalam Kota
(Perambuan) Yang dibutuhkan dan terpasang
| No | Status | Dibutuhkan | Terpasang | Kondisi | |||
| Baik | Rusak | ||||||
| 1 | Jalan Nasional | 125 | 100 | 65 | 35 | ||
| 2 | Jalan Propinsi | 175 | 150 | 125 | 25 | ||
| 3 | Jalan Kabupaten/Kota | 300 | 250 | 230 | 20 | ||
| Jumlah | 600 | 500 | 420 | 80 | |||
Terminal penumpang merupakan prasarana untuk keperluan menurunkan dan rnenaikkan penumpang, pemindahan intra dan atau moda tranportasi serta untuk rnengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan penumpang. Kabupaten Bone memilki 1 terminal panumpang yaitu terminal Petta PonggawaE dengan type A, dan Jumlah Terminal Pembantu sebanyak 3 unit. Sementara itu untuk fasilitas terminal tipe A dapat lihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel 2.52
Data Fasilitas Terminal Petta Ponggawae
| No | Fasilitas | Keberadaan | Kondisi | |||||||
| Ada | Tidak ada | Baik | Tidak baik | |||||||
| 1 | Pelataran kedatangan bus | √ | √ | |||||||
| 2 | Pelataran parkir bus | √ | √ | |||||||
| 3 | Kantor Terminal | √ | √ | |||||||
| 4 | Ruang tunggu penumpang | √ | √ | |||||||
| 5 | WC/toilet | √ | √ | |||||||
| 6 | Pelataran parkir pengunjung | √ | √ | |||||||
| 7 | Jalan lingkungan | √ | √ | |||||||
| 8 | Papan pengumuman | √ | √ | |||||||
| 9 | Daftar/papan tarif pertrayek | √ | √ | |||||||
| 10 | Daftar/papan petunjuk jurusan | √ | √ | |||||||
| 11 | Pelataran keberangkatan bus | √ | √ | |||||||
| 12 | Pelataran tunggu penumpang | √ | √ | |||||||
| 13 | Menara Pengawas | √ | √ | |||||||
| 14 | Kafetaria | √ | √ | |||||||
| 15 | Mushola | √ | √ | |||||||
| 16 | Ruang perwakilan agen | √ | √ | |||||||
| 17 | Taman/penghijauan | √ | √ | |||||||
Penyelenggaraan angkutan umum jalan raya di Kabupaten Bone dapat dibagidalam 4 kelompok, yaitu:
- Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP),
- Angkutan Antar Kota DalamProvinsi (AKDP),
- Angkutan Lokal yang berupa Angkutan Kota (ANGKOT)
- Angkutan Pedesaan ( ANGDES)
- Kondisi Pelayanan Pengujian Kendaran Bermotor
- Angkutan Laut
Adapun gambaran singkat Pelabuhan yang ada di Kabupaten Bone diantaranya:
- Pelabuhan penyeberangan ASDP dikelolah oleh Pusat (PT.ASDP) terletak di Kelurahan Bajoe Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone
- Pelabuhan Pattiro Bajo (PR) dikelolah oleh Pusat (Dirjen Hubla) terletak di Desa Pattiro Sompe Kec. Sibulue Kab. Bone
- Pelabuhan Uloe (PL) dikelolah oleh Pusat (Dirjen Hubla) terletak di Desa Uloe Kec. Dua Boccoe Kab. Bone
- Pelabuhan Tuju-Tuju (PR) dikelolah oleh Pusat (Dirjen Hubla) terletak di Desa Tarasu Kec. Kajuara Kab. Bone
- Pelabuhan Kading (PL) dikelolah oleh Pemerintah Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Bone terletak di Desa Kading Kec. Barebbo Kab. Bone
- Pelabuhan Waetuo masih alami Tradisionil) terletak di Kelurahan Waetuo Kec. Tanete Riattang Timur Kab. Bone
- Pelabuhan Cenrana masih alarni (Tradisionil) terletak di Kelurahan Cenrana Kec. Cenrana Kab. Bone
- Pelabuhan Lapongkong masih alami (Tradisionil) terletak di Desa Malimongeng Kec. Salomekko Kab. Bone
- Pelabuhan Pallime masih alami (Tradisionil) terletak di Desa Pallime Kec. Cenrana Kab. Bone
- Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan
Pelabuhan penyeberangan Bajoe yang dikelola oleh PT. ASDP mengoperasikan 9 Kapal Roro yaitu :
1. KR. Merak (Pemilik Kapal PT. ASDP)
2. KR. Tuna (Pemilik Kapal PT. ASDP)
3. KR. Kota Bumi (Pemilik kapal PT. Jemla Ferry)
4. KR. Mishima (Pemilik kapal PT. Jemla Ferry)
5. KR. Muchlisa (Pemilik kapal PT. Bukaka Lintas Tama)
6. KR. Poncan Moale (Pemilik kapal PT. ASDP)
7. KR. Marina Terteira (Pemilik kapal PT. Jembatan Madura)
8. KR. Reny II (Pemilik kapal PT. Jembatan Madura)
9. KR. Kota Muna (Pemilik kapal PT. Juli Rahayu)
Kepadatan angkutan perbulan :
– Pejalan kaki 10.259 orang
– Diatas kendaraan 17.659 orang
Jumlah 27.918 orang
– Kendaraan roda 2 : 1.324 buah
– Kendaraan roda 4 : 4.116 buah
- Angkutan Udara
Jarak dari Provinsi ke bandara 183 km, jarak kabupaten ke bandara 10 km, jarak dari Kab/kota kecamatan 2,5 km. luas lahan ± 60 Ha. Pembangunan disisi udara antara lain landasan pacu 900m x 23m, appron 70×80 m, taxiway 99,5 km x 15m. Sisi darat terminal 120m2, bangunan gedung PKP-PK 70m2, jalan akses sementara masuk bandara 300m x 3 m. Lahan parkiran 30 mx 60 m. Saat ini maskapai penerbangan yang baru masuk ke melayani penerbangan di Bandara Mappalo Ulaweng baru Susi Airlines. Rute penerbangan yang dilalui makasar-bone dan Bone-kolaka-kendari
Rencana Pembangunan kedepan. Pembangunan landasan pacu 1400 m, pembangunan tower Air Traffic Control 100m2, Pembangunan akeses jalan ke bandara 500m x23 m, Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana, penyedian rambu, kendaraaan oprasial, pembangunan rumah ibadah, pengaspalan akses jalan masuk pembangunan pintu gerbang, pembangunan pagar lokasi bandara, bangunan meteorologi 240 m2, bangunan Kantor 120m2, pembanguan rumah dinas tipe 72 7 unit dan tipe 45 sebanyak 15 unit, tipe 36 sebanyak 27 unit, terminal kargo 200m2, taxi pengemudi 300 m2, kantin karyawan 20 m2, pos penjagaan 100m2, bangunan serbaguna 200m, bangunan operasi 140 m2.
- Lingkungan Hidup
Penghijauan dalam rangka pelestarian sumber-sumber mata air capaiannya masih rendah, terlihat dari indikator cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air sebesar 28,00% pada tahun 2012. Terkait perlindungan sumberdaya alam dan lingkungan, cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL di Kabupaten Bone mencapai sebesar 100%, sedangkan cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL masih kurang, yaitu baru mencapai sebesar 60,00%.
Kinerja pelestarian ekosistem pesisir di Kabupaten Bone terlihat dari luas kerusakan kawasan mangrove yang cukup tinggi, yaitu mencapai sebanyak 745,00 hektar pada tahun 2012. Terkait ketersediaan ruang terbuka hijau, capaian persentase luas Ruang Terbuka Hijau wilayah perkotaan di Kabupaten Bone sebesar 15,00 ha. Sampai dengan tahun 2012 pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa belum diketahui capaiannya, karena belum ada penetapan kawasan produksi biomassa. Terkait pengelolaan sampah, persentase volume sampah perkotaan yang terkelola melalui 3R sebesar 3,00%.
Perkembangan kinerja pelayanan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bone dalam kurun waktu lima tahun (2008-2012) dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.53
Kinerja Pelayanan Badan Lingkungan Hidup Daerah
Kabupaten BoneTahun 2008-2012
| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Realisasi Capaian Tahun ke- | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 1 | Pelayanan pencegahan pencemaran air (%) | 55,00 | 60,00 | 56,00 | 71,00 | 75,00 |
| 2 | Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3 | Pencemaran status mutu air (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Penegakan hukum lingkungan (%) | 60,00 | 66,67 | 100,00 | 80,00 | 67,00 |
| 5 | Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak (%) | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 |
| 6 | Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air (%) | 4,00 | 10,00 | 16,00 | 22,00 | 28,00 |
| 7 | Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 8 | Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan UKL-UPL (%) | 40,00 | 45,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 |
| 9 | Luas kerusakan kawasan mangrove (ha) | 495,00 | 545,00 | 595,00 | 695,00 | 745,00 |
| 10 | Persentase luas Ruang Terbuka Hijau wilayah perkotaan (ha) | 3,00 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 15,00 |
| 11 | Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Persentase volume sampah perkotaan yang terkelola melalui 3R (%) | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 3,00 |
Terdapat beberapa tantangan atau ancaman yang dihadapi berkaitan dengan pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Bone. Pertama ancaman pencemaran lingkungan akibat peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat, diantaranya oleh aktivitas industri, aktivitas rumah tangga (domestik), dan pertanian dengan adanya pemakaian pupuk anorganik dan pestisida. Pembangunan industri menghasilkan limbah cair, gas dan padatan yang dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan air, udara dan tanah. Kedua, degradasi hutan, lahan dan sumber-sumber mata air. Kerusakan lahan di Kabupaten Bone ditandai dengan semakin luasnya lahan-lahan yang tidak produktif atau lahan kritis yang diakibatkan oleh pembukaan lahan pada daerah kemiringan, penambangan bahan galian secara liar (Penambangan Tanpa Ijin/PETI), dan pemanfaatan lahan yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air. Ketiga, degrasi pesisir dan laut yang ditandai oleh adanya kerusakan ekosistem mangrove. Kawasan mangrove di pesisir Teluk Bone Kabupaten Bone sepanjang 138 km, sebagian besar mengalami kerusakan yang parah. Kerusakan tersebut disebabkan oleh konversi hutan mangrove menjadi areal tambak, permukiman/persawahan, dan penggunaan lainnya. Keempat perubahan iklim yang dapat mempengaruhi kondisi lingkungan hidup dan dapat menjadi ancaman terjadinya bencana alam.
- Pertanahan
Luas lahan bersertifikat di Kabupaten Bone pada tahun 2008-2012 mengalami peningkatan dari sebanyak 75.598 bidang pada tahun 2008, menjadi 81.825 bidang pada tahun 2012. Persentase luas petak lahan yang bersertifikat pada tahun 2008 sebesar 12,08%, tahun 2012 meningkat menjadi 13,07%. Jumlah petak tanah bersertifikat hak milik mengalami peningkatan dari sebanyak 2.057 sertifikat pada tahun 2008, menjadi 3.923 petak pada tahun 2012. Tanah bersertifikat hak pakai juga meningkat dari sebanyak 1 petak pada tahun 2008 menjadi sebanyak 7 petak pada tahun 2012. Sementara itu petak tanah Hak Guna bangunan mengalami penurunan dari sebanyak 40 petak pada tahun 2008 menjadi sebanyak 2 petak. Rincian indikator kinerja terlihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel 2.54
Indikator Kinerja Urusan Pertanahan
Kaupaten Bone
| No | Indikator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Luas lahan bersertifikat (ha/bidang) | 75.598 | 77.848 | 79.958 | 80.248 | 81.825 | |
| Persentase luas lahan bersertifikat (%) | 12,08 | 12,44 | 12,77 | 12,82 | 13,07 | |
| Jumlah petak lahan bersertifikat (petak) | ||||||
|
2.057 | 1.373 | 2.047 | 2.140 | 3.923 | |
|
1 | 3 | 6 | 160 | 7 | |
|
40 | 74 | 43 | 8 | 2 | |
| Penyelesaian kasus tanah Negara | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| % Penyelesaian izin lokasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah tanah asset pemerintah Kabupaten Bone cukup banyak, namun yang tersretifikasi masih relative sedikit. Gambaran jumlah tanah Pemerintah Kabupaten Bone yang bersertifikai adalah sebagai berikut:
Tabel 2.55
Perkembangan Jumlah Asset Pemerintah Kabupaten Bone
Yang sudah bersertifikat
Tahun 2008 – 2012
| Tahun | Jumlah tanah Asset Pemda (persil) | Jumlah tanah Asset Pemda yang bersertifikat (persil) | Persentase (%) | |
| 2008 | 1714 | 232 | 13,54 | |
| 2009 | 1482 | 0 | 0 | |
| 2010 | 1482 | 150 | 10,12 | |
| 2011 | 1332 | 0 | 0 | |
| 2012 | 1332 | 0 | 0 |
- Kependudukkan dan Catatan Sipil
Cakupan penerbitan Kartu Keluarga di Kabupaten Bone dalam kurun waktu 2008-2012 secara umum memiliki kinerja yang baik. Hal tersebut terlihat dari capaian indikator cakupan penerbitan KK dalam kurun waktu tersebut yang cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2008, cakupan penerbitan KK mencapai 2.316 meningkat menjadi 9.539 pada tahun 2009. Kenaikan juga terjadi pada tahun 2010 dan 2011 yaitu secara berturut-turut naik menjadi 13.171 dan 16.332. Pada tahun 2012, cakupan penerbitan KK menurun menjadi 3.863.
Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP menurut UU nomor 23 Tahun 2006, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KTP berguna sebagai bukti resmi identitas diri sebagai syarat kelengkapan administrasi dalam mengurus berbagai kepentingan dan hak sebagai Warga Negara Indonesia dalam mendapatkan pelayanan dasar. Cakupan penerbitan E-KTP di Kabupaten Bone hingga tahun 2012 mencapai 79,72% dari total penduduk yang terdaftar dalam SIAK Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. sebanyak 20,28% wajib KTP yang tidak mendaftarkan diri dalam perekaman E-KTP merupakan masyarakat yang berada pada daerah pedalaman, dan sebagian lainnya dikarenakan bekerja di luar kota.
Cakupan penerbitan Akta Kelahiran di Kabupaten Bone dalam kurun waktu 2008-2012 cenderung mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2008, cakupan penerbitan akta kelahiran adalah sebesar 11.281, meningkat menjadi 13.690 pada tahun 2009 dan 14.061 pada tahun 2010. Kenaikan yang cukup tajam terjadi pada tahun 2011 dimana cakupan penerbita Akta Kelahiran mencapai 38.500 dan kembali mengalami peningakatan menjadi 45.502 pada tahun 2012. Untuk mengetahui perkembangan cakupan penerbitan adminduk di Kabupaten Bone, kita dapat melihat tabel yang ada di bawah ini:
Tabel 2.56
Cakupan Penerbitan KTP, KK dan Akta Kelahiran
di Kabupaten Bone Tahun 2008-2012
| No | Indikator Kinerja | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga | 2.316 | 9.539 | 13.171 | 16.332 | 13.863 |
| 2 | Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk- Laki-laki – Perempuan | –
– – |
9.408
4.516 4.892 |
–
– – |
30.000
16.000 14.000 |
445.981
21.407 42.457 |
| 3 | Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran- Laki-laki – Perempuan | 11.281
54.148 42.867 |
13.690
6.571 7.119 |
14.061
6.749 7.312 |
38.500
18.480 20.020 |
45.502
21.840 23.662 |
- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tabel 2.57
Jumlah Kekerasan berdasarkan Jenis Kekerasan
| No | Jenis Kekerasan | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | KDRT | 37 | 27 | 31 | 34 | 44 |
| 2 | Pemerkosaan | 11 | 16 | 20 | 19 | 21 |
| 3 | Pencabulan | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 |
| 4 | membawa lari anak di bawah umur | 3 | 1 | 3 | – | 3 |
| 5 | Penganiayaan | 18 | 39 | 41 | 19 | 22 |
| T o t a l | 77 | 92 | 102 | 82 | 98 |
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut UU nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaranrumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 Butir 1). KDRT yang tercatat oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Bone cenderung meningkat dalam kurun waktu 2008-2012. Jumlah KDRT pada tahun 2008 adalah sebanyak 37 kasus menurun menjadi 27 pada tahun 2009 dan mengalami kenaikan pada tahun 2010. Pada tahun 2011, jumlah kasus KDRT kembali mengalami kenaikan menjadi 34 kasus dan kembali naik pada tahun 2012 menjadi 44 kasus. Meningkatnya jumlah kasus penemuan KDRT di Kabupaten Bone bukan merupakan sebuah kemunduran kinerja dari pemerintah, akan tetapi merupakan sebuah akibat dari keterbukaan masyarakat terhadap fenomena KDRT. Latar belakang terjadinya KDRT antara lain disebabkan oleh faktor ekonomi dan kesalahpahaman antar anggota keluarga.
Tabel 2.58
Jumlah KDRT berdasarkan Jenis KDRT
| Jenis KDRT | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| KDRT (fisik) | 30 | – | – | 10 | 31 |
| KDRT (penelataran keluarga) | 5 | 12 | 21 | 19 | 11 |
| KDRT (psiskis) | 2 | 15 | 10 | 3 | – |
| KDRT ( Seksual) | – | – | – | 2 | 2 |
Meningkatnya jumlah kasus KDRT di Kabupaten Bone berbanding lurus dengan capaian rasio KDRT. Pada tahun 2008 rasio KDRT adalah sebesar 0,05% mengalami kenaikan menjadi 0,07% pada tahun 2009 dan bertahan hingga tahun 2012.
Cakupan penyelesasian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kabupaten Bone pada tahun 2008-2012 dapat dikategorikan kedalam kondisi baik meskipun cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2008, cakupan pelayanan penyelesaian pengaduan adalah sebesar 100% begitupula pada tahun 2009 sebesar 100%. Pada tahun 2010 cakupan penyelesaian pengaduan menurun menjadi 90,47% dan kembali mengalami penurunan menjadi 90,35% pada tahun 2008. Cakupan penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak kembali mengalami kenaikan pada tahun 2012 yaitu sebesar 93,46%.
Tabel 2.59
Indikator Kinerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone Tahun 2008-2013
| No | Indikator Kinerja | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | Rasio KDRT | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 2 | Penyelesaian Pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan | 100% | 100% | 90,47% | 90,35% | 93,46 |
- Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Tabel 2.60
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan KB dan KS
| Indikator Kinerja | Target SPM | Tahun | |||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
| 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Cakupan Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun | 3,5 % | 4.29 | 3.91 | 3.91 | 3.57 | 3.16 |
| 2 | Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB Aktif | 65% | 65.27 | 69.83 | 68.29 | 71.27 | 70.64 |
| 3 | Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need) | 5% | 25.46 | 21.97 | 33.2 | 21.49 | 21.32 |
| 4 | Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.88 |
| 5 | Cakupan PUS Peserta KB Anggota UPPKS yang ber KB | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.07 |
| 6 | Ratio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2(dua) Desa/Kelurahan | 1:02 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 |
| 7 | Ratio PPKBD 1 petugas di setiap Desa/Kelurahan | 1:01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat setiap tahun | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Cakupan Penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan | 100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Rata-rata jumlah anakper keluarga | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | Ratio akseptor KB | 0 | 60.66 | 64.16 | 63.64 | 65.3 | 64.69 |
| 12 | Keluarga Pra Sejahtera dan KS.1 | 0 | 34.56 | 34.66 | 30.25 | 30.07 | 29.53 |
| 13 | Cakupan peserta KB Aktif | 0 | 65.27 | 69.83 | 68.29 | 71.27 | 70.64 |
| 14 | Cakupan Toga yang terlatif program KB | 0 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | 10.84 | 11.1 |
| 15 | Cakupan Toma yang terlatif program KB | 0 | 74.25 | 74.25 | 74.25 | 74.25 | 74.25 |
| % target PIK Remaja yang terbentuk dibandingkan jumlah PIK Remaja yang terbentuk | 48 | 48 | 88 | 60 | 60 | ||
- Sosial
Pendirian sarana sosial merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan sosial. Kabupaten Bone sejak tahun 2008-2012 hanya memiliki 3 panti asuhan, hal ini tentu tidak seimbang dengan jumlah anak yang memiliki masalah sosial yang berjumlah sebanyak 49.857 anak. Selain itu sarana sosial lain seperti panti jompo dan panti rehabilitasi belum terdapat di Kabupaten Bone. Sementara jumlah lanjut usia terlantar tahun 2012 sebanyak 168 orang.
Berikut ini adalah tabel perkembangan kinerja urusan sosial selama kurun waktu tahun 2008-2012.
Tabel 2.61
Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2008 – 2012
| JENIS PMKS | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| Jumlah Sarana Sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi | |||||||
| 1) | Panti Asuhan | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| 2) | Panti Jompo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3) | Panti Rehabilitasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | |||||||
| 1) | Anak Balita Terlantar (ABT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 2) | Anak Terlantar (AT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.959 | |
| 3) | Anak Nakal | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 4) | Anak Jalanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 5) | Anak dengan kedisabilitasan (AKD/Cacat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 | |
| 6) | Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7) | Wanita yang menjadi Korban Tindak Kekerasan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8) | Lanjut Usia Terlantar | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | |
| 9) | Lanjut Usia yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10) | Penyandang Cacat | 0 | 0 | 3.353 | 3.605 | 2.887 | |
| 11) | Penyandang Cacat Bekas Penderita Penyakit Kronis | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 12) | Tuna Susila | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
| 13) | Pengemis | 5 | 5 | 10 | 17 | 23 | |
| 14) | Gelandangan | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
| 15) | Bekas Narapidana | 0 | 0 | 306 | 0 | 351 | |
| 16) | Korban Penyalahgunaan NAPZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
| 17) | Fakir Miskin (FM) | 0 | 0 | 85.891 | 85.891 | 85.891 | |
| 18) | Keluarga Berumah tak Layak Huni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19) | Keluarga yang Bermasalah Sosial Psikologis | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 20) | Keluarga Rentan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21) | Korban Bencana Alam | 0 | 0 | 0 | 317 | 300 | |
| 22) | Korban Bencana Sosial | 0 | 0 | 0 | 580 | 490 | |
| Jumlah Kelembangan Sosial Masyarakat | |||||||
| 1) | Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) | 1.539 | 1.539 | 1.539 | 1.539 | 1.539 | |
| 2) | Organisasi Sosial/Yayasan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3) | Organisasi Sosial Embrional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4) | Organisasi Sosial Desa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5) | Karang Taruna (KT) | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | |
| 6) | Wanita Pemimpin Pendayagunaan Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7) | Dunia Usaha | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| JUMLAH | |||||||
Dalam mencapai pelayan minimal kepada masyarakat telah disusun Peraturan Menteri Sosial Nomor: 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Dalam SPM ini terdapat tujuh indikator yang harus dicapai pada 2015. Target capai SPM bidang sosial Kabupaten Bone yang telah tercapai ada 1 indikator yaitu (1) Persentase (%) korban bencana skala kabupaten /kota dalam 1 (satu) tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat.. Sementara capaian target SPM yang belum tercapai ada 6 indikator yaitu Persentase (%) PMKS dalam 1 (satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar; (2) Persentase (%) jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya; (3) Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/ kota dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial; (4) Persentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial; (5) Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 (satu) tahun; (6) Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun. Capaian SPM bidang sosial Kabupaten Bone sampai dengan tahun 2012 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.62
Pencapaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Bone
Tahun 2008-2012
| SPM Bidang Sosial | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Target SPM (2015) | |
| PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN BIDANG SOSIAL | |||||||
| Persentase (%) PMKS dalam 1 (satu) tahun yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar | 0,19 | 7 | 31,81 | 18 | 18,5 | 80 | |
| Persentase (%) jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya | 0,19 | 7 | 31,81 | 18 | 18,5 | 80 | |
| PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA SOSIAL | |||||||
| Persentase (%) panti sosial skala kabupaten/ kota dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. | 90 | 90 | 75 | 75 | 75 | 80 | |
| Persentase (%) Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM) dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial | 11 | 13 | 13 | 18 | 21 | 60 | |
| PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA | |||||||
| Persentase (%) korban bencana skala kabupaten /kota dalam 1 (satu) tahun yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat. | 77 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | |
| Persentase (%) korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 (satu) tahun | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 80 | |
| PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN JAMINAN SOSIAL | |||||||
| Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
- Ketenagakerjaan
Masalah Ketenagakerjaan saat ini samakin kompleks dan multidimensional dimana pada satu sisi terdapat pertumbuhan angkatan kerja yang masih cukup tinggi, sedangkan pada sisi lain perluasan kesempatan kerja belum memadai, sehingga mengakibatkan meningkatanya jumlah pengangguran, hal ini merupakan penghambatan program pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan rakyat. Dengan jumlah angkatan kerja yang cukup besar dan lapangan kerja sangat terbatas.
Oleh karena itu masalah ini tidak cukup untuk dihadapi oleh pemerintah saja, walaupun demikian peran yang dimainkan oleh pemerintah dapat sangat menentukan melalui pembangunan yang secara sadar dan konsistensi dirancang berbasis ketenagakerjaan bagi investasi.
Lapangan kerja mayoritas masyarakat Kabupaten Bone sekarang ini, masih bergerak di sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan rakyat dan perikanan tradisional. Terbatasnya kuantitas dan kualitas Lapangan Kerja seperti itu, membatasi pula kesempatan kerja bagi masyarakat. Oleh karena itu, ke depan diperlukan upaya-upaya pengembangan kesempatan kerja, utamanya di sektor industri, kepariwisataan dan usaha-usaha pengembangan sistem perikanan modern seperti pemeliharaan komoditas ikan yang bernilai eksport tinggi di sepanjang kawasan-kawasan pantai kabupaten Bone. Selain itu, terlihat pula bahwa di lingkungan masyarakat yang bergerak di bidang pertanian tanaman pangan dan perkebunan, perlu pula didukung oleh ketersedian kebutuhan pokok yang mudah di dapat, mudah terjangkau dalam mendorong laju pertumbuhan produksi padi, plawija, komoditas perkebunan dan perikanan yang bernilai eksport tinggi .
Pelayanan umum berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ( MENPAN ) Nomor 81 tahun 1993, Yaitu segala bentuk pelayanan umum yang dilaksanakan oleh Instansi pemerintah di Pusat, di Daerah dan lingkungan Badan Usaha pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan. Gambaran tentang pencapian target kinerja pelayanan dasar Tenaga Kerja dapat disajikan dalam tabel berikut ini.
Tabel 2.63
Pencapaian Kinerja Pelayanan Ketenagakerjaan Kabupaten Bone
| NO | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone | Target SPM | Realisasi Capaian Tahun ke- | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
| SPM Bidang Ketenagakerjaan | |||||||
| 1 | Pelayanan Pelatihan Kerja | ||||||
| a. Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis Kompetensi | 75% | 5,11% | 5,11% | 12,35% | 27,15% | 24,11% | |
| b. Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis masyarakati | 60% | 3,83% | 7,52% | 3,71% | 6,79% | 11,57% | |
| c. Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan | 60% | 0,80% | 1,17% | 1,54% | 0% | 1,21% | |
| 2 | Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja | ||||||
| * Besaran Pencaker yang terdaftar yang ditempatkan | 70% | 14,7% | 9,8% | 16,3% | 16,6% | 16,5% | |
| 3 | Pelayanan Hubungan Industrial | ||||||
| * Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama | 50% | 100% | 100% | 0% | 80% | 33,3% | |
| 4 | Pelayanan Kepesertaan Jamsostek | ||||||
| * Besaran Pekerja/Buruh yang menjadi peserta program Jamsostek | 50% | 19,9% | 21,68% | 25,63% | 33,73% | 37,52% | |
| 5 | Pelayanan Pengawasan ketenagakerjaan | ||||||
| a. Besaran pemeriksaan perusahaan | 45% | 38,73% | 30,21% | 25,78% | 28,16% | 28,46% | |
| b. Besaran pengujian peralatan di perusahaan | 50% | 1,11% | 2,43% | 3,69% | 3,20% | 1,17% | |
| 6 | Angka partisipasi angkatan kerja | 323583 | 324189 | 325112 | 308168 | 322088 | |
| 7 | Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
| 8 | Tingkat partisipasi angkatan kerja | 67,73% | 70,36% | 64,67% | 56,60% | 62,05% | |
| 9 | Pencari kerja yang ditempatkan | 185 | 210 | 212 | 235 | 274 | |
| 10 | Tingkat pengangguran terbuka | 8,27% | 5,59% | 4,29% | 3,70% | 3,51% | |
| 11 | Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| 12 | Target MDGs | ||||||
| a. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas | 296830 | 306120 | 311189 | 315630 | 310373 | ||
| b. Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja | 117786 | 112792 | 123788 | 123385 | 132605 | ||
| Rasio penduduk yang bekerja | 296830 | 306120 | 311189 | 315630 | 310373 | ||
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa beberapa aspek pelayanan seperti halnya Hubungan Industrial, dapat dikatakan berhasil pencapaian. Hal ini, disebabkan target realisasi melebihi target capaian Standar Pelayanan Minimal. Namun hal ini terdapat pula beberapa aspek pelayanan yang tidak tercapai seperti Pelayanan Kerja, Pelayanan Kepesertaan Jamsostek, Pelayanan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja. Dari capaian target yang terpenuhi terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat.
Faktor pendukungnya yaitu terdapatnya Sumberdaya pelatihan yang memadai, tingginya minat pencari kerja untuk mengikuti program-program pelatihan ketenagakerjaan Kabupaten Bone. Adapun faktor yang menghambat pelaksanaan program tersebut adalah sumber dana yang masih terbatas, lemahnya pengawasan ketenagakerjaan yang dikarenakan minimnya tenaga pengawas. Tidak terdapatnya gap disebabkan karena belum dimilki target capaian Standar pelayanan minimal ketenagakerjaan serta standar capaian SKPD tahun sebelumnya.
- Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Dalam rangka meningkatkan akses pemasaran dan permodalan sektor Koperasi dan UMKM di Kabupaten Bone, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone telah melakukan fasilitasi temu kemitraan antara pelaku usaha dengan pengusaha pada tingkat provinsi maupun nasional. Kegiatan tersebut secara nyata memberikan kontribusi positif terhadap keberlangsungan pengelolaan dan produktivitas koperasi dimana terlihat dari capaian pertumbuhan omzet koperasi yang meningkat setiap tahunnya hingga tahun 2012.
Untuk mengetahui kinerja UrusanKoperasi dan UMKM di Kabupaten Bone, dapat kita lihat pada data yang tersaji di bawah ini:
Tabel 2.64
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Kabupaten Bone
Tahun 2008-2012
| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Persentase koperasi aktif | 29,60 | |||||
| Jumlah UKM non BPR/LKM UKM | 950 | 988 | 1.072 | 2.113 | 2.289 | |
| Usaha Mikro | 600 | 620 | 700 | 1.500 | 1.580 | |
| Usaha Kecil | 300 | 316 | 320 | 560 | 655 | |
| Usaha Menengah | 50 | 52 | 52 | 53 | 54 | |
| Jumlah BPR/LKM | ||||||
| Usaha Mikro dan Kecil | 94,74 | 94,74 | 95,15 | 97,49 | 97,64 | |
| Jumlah kegiatan fasilitasi kemitraan antara KUMKM dengan pengusaha provinsi/nasional | 1 | 2 | 1 | 2 | – | |
| Jumlah anggota koperasi | 89.538 | 89.836 | 90.795 | 92.019 | 92.820 | |
| Jumlah pegawai koperasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.140*) | |
| Jumlah pegawai UMKM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pertumbuhan aset koperasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pertumbuhan aset UMKM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pertumbuhan omzet koperasi | 87.495 | 103.366 | 117.158 | 235.704 | 250.248 | |
| Pertumbuhan omzet UMKM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Penanaman Modal
Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengamanatkan kepada Kabupaten/Kota dalam hal penanaman modal untuk (1) menyusun perencanaan penanaman modal; (2) meningkatkan fasilitasi bagi peningkatan penanaman modal di kab/kota; dan (3) meningkatkan kinerja perijinan dan pelayanan penanaman modal. Selanjutnya dalamPerpres 27 tahun 2009 tentang Pelayanan satu Pintu Penanaman Modal mengamanatkan kepada Kabupaten/Kota untuk: (1) mengurangi hambatan dalam pelayanan Publik dan perjinan usaha bagi penanaman modal di kab/kota; (2) mekanisme pelayanan perijinan dan penanaman modal di daerah; dan (3) mengurangi hambatan struktural dan ekonomi biaya tinggi dalam penanaman modal di daerah.
Sebagai bentuk tindak lanjut dari amanat Undang-Undang 25 tahun 2007 dan Perpres 27 tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Bone berupaya untuk meningkatkan investasi, antara lain kegiatan promosi kerjasama investasi serta pelayanan perijinan yang yang berorientasi pada kebutuhan klien serta mendorong minat investor menginvestasikan usahanya di Kabupaten Bone. Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan penanaman modal selama periode 2008-2012 dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.65
Pencapaian Kinerja Pelayanan Penanaman Modal
Kabupaten Bone
| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Terget RPJMD (2013) | Realisasi Capaian Kinerja tahun ke.. | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
| 1 | Dokumen hasil kajian tentang peluang usaha sektor/usaha unggulan | 2 bid/thn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jumlah kegiatan promosi peluang penanaman modal | 2 kali/thn | 1 kali /thn | 2 kali /thn | 1 kali /thn | 1 kali /thn | 1 kali /thn |
| 3 | Jumlah pemohon penanaman modal dalam negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah izin usaha penanaman modal dalam negeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah Tanda Daftar Perusahaan yang diterbitkan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah SIUP yang diterbitkan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Jumlah penyelenggaraan BINTEK kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dan dunia usaha | 1 kali /thn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Data base system informasi penanaman modal yang mudah diakses masyarakat dan dunia usaha | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Jumlah kegiatan sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dan dunia usaha | 4 kali/ thn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Secara umum, iklim investasi di Kabupaten Bone sangat baik namun tidak didukung dengan kebijakan maupun regulasi terhadap kegiatan promosi sehingga menghambat kemajuan dunia usaha maupun kegiatan penanaman modal lainnya. SPM Bidang Penanaman modal menargetkan jumlah kegiatan promosi peluang penanaman modal dilaksanakan sebanyak 4 kali dalam setahun, kenyataannya sejak tahun 2008 – 2012 hanya dilaksanakan sebanyak 1 kali dalam setahun. Demikian pula halnya dengan jumlah pemohon penanaman modal dalam negeri yang ditargetkan sesuai SPM sebesar 30% setiap tahun, namun sepanjang tahun 2008 – 2012 belum ada investor yang mengajukan permohonan melalui leading sector yang ada.
Kelemahan investasi di Kabupaten Bone juga sangat dipengaruhi oleh rendahnya kegiatan pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan pengembangan investasi dan penanaman modal, termasuk belum terwujudnya kerjasama yang sinergis antar SKPD, dunia usaha maupun stakeholder terkait lainnya dalam pengembangan investasi dan penanaman modal.
Peluang investasi di Kabupaten Bone cukup besar, hal ini ditandai dengan adanya kawasan-kawasan investasi dan lingkup organisasi bisnis di berbagai wilayah yang semakin bertambah dan mudah diakses termasuk penerapan jaringan komunikasi dan teknologi informasi semakin meluas dan berperan dalam dunia e-commers dan bisnis investasi. Disisi lain, pemerintah ditantang untuk menyiapkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pemenuhan investasi serta membangun kesiapan dunia usaha pada tingkat wilayah lokal.
- Kebudayaan
Keberadaan budaya-budaya lokal mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam melandasi pembangunan sebuah wilayah. Nilai-nilai budaya lokal yang luhur tentunya akan memberikan sumbangsih yang cukup baik dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan sehingga dampak-dampak negatif pembangunan dapat diminimalisir.
Seni dan budaya yang ada di Kabupaten Bone sangat dipengaruhi oleh budaya yang ditinggalkan oleh Kerajaan Bone dan juga budaya Islam, hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Kabupaten Bone menganut agama islam.Peninggalan budaya yang ada di Kabupaten Bone antara lain berupa masjid kuno, makam para tokoh,dan bangunan-bangunan istana.
Untuk menjaga kelestarian benda-benda yang menjadi cagar budaya di Kabupaten Bone, pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata secara rutin melakukan kegiatan perawatan terhadap situs-situs peninggalan budaya tersebut. Capaian kinerja bidang kebudayaan Kabupaten Bone secara rinci adalah sebagai berikut.
Tabel 2.66
Capaian Kinerja Bidang Kebudayaan Kabupaten Bone
Tahun 2008-2012
| No | Indikator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Jumlah kelompok seni per 10.000 penduduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 12(0,13) | |
| Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk | 0 | 0 | 0 | 0 | 2(0,02) | |
| 3. | Penyelenggaraan festival seni dan budaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Sarana Penyelenggaraan festival seni dan budaya | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Misi kesenian | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | |
| Cakupan sumber daya kesenian | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | |
| Cakupan tempat/ gedung kesenian | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | |
| Cakupan organisasi kesenian | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | |
| Cakupan Kajian Seni | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | |
| Cakupan Fasilitas Seni | 0 | 0 | 0 | 0 | 30% | |
| Cakupan Gelar Seni | 0 | 0 | 0 | 0 | 75% |
Melihat capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2008-2012 maka perkembangan seni dan budaya di Kabupaten Bone dinilai masih rendah khususnya dalam hal belum optimalnya pengembangan destinasi pariwisata dan Objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) serta pembinaan/pemeliharaan benda dan cagar budaya. Disisi lain, cakupan kajian seni, fasilitas seni dan gelar seni belum maksimal dalam mendorong pengembangan kepariwisataan dan peningkatan PAD Kabupaten Bone.
Disamping tantangan akan kurangnya akses dan promosi terhadap daya tarik wisata, besarnya potensi objek dan daya tarik wisata akan menjadi peluang bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan seni dan budaya di Kabupaten Bone, melalui dukungan kebijakan yang member ruang terhadap pengembangan kepariwisataan.
- Pemuda dan Olah Raga
Sedangkan olahraga merupakan bagian dari upaya menumbuhkan karakter kuat bagi jiwa pemuda melalui kegiatan olah tubuh. Melalui olahraga pemuda diharapkan dapat membangun kepercayaan diri, identitas bangsa dan kebanggaan bagi dirinya. Olahraga merupakan salah satu sarana dalam mengembangkan diri yang nantinya mampu berprestasi dan memiliki jiwa yang kompetitif. Peran aktif pemuda dalam pembangunan dapat dapat dimanifesatiskan dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, sosial kemasyarakatan, politik dan budaya.
Sebagai sarana dalam mengembangkan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Bone telah tersedia berbagai fasilitas pendukung. Saat ini saran yang dimiliki oleh Kabupaten Bone adalah jumlah organisasi pemuda sebanyak 114 organisasi, jumlah organisasi olahraga sebanyak 39 organisasi, Jumlah kegiatan kepemudaan sebanyak 5 kegiatan, Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) sebanyak 2 buah dan lapangan olahraga sebanyak 334 buah. Sampai pada tahun 2012, kegiatan olahraga yan berkembang di Kabupaten Bone adalah soft ball, bulutangkis, tenis lapangan, pusat kesejagaran jasmani, tenis meja, takraw, bola volly dan sepak bola.
Tabel 2.67
Perkembangan Kinerja Pembangunan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bone Tahun 2008 – 2012
| No | Indikator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| I | Peran pemuda dalam pembangunan | |||||
|
0 | 0 | 25 | 0 | 114 | |
|
0 | 0 | 0 | 32 | 32 | |
| Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga dan kesehatan jasmani | ||||||
| II | Jumlah Organisasi Olahraga (klub) | 32 | 32 | 32 | 32 | 39 |
| 1) | Prestasi Olahraga tingkat Provinsi dan Nasional yang pernah diraih | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| III | Sarana dan prasarana olahraga | |||||
| 1) | Jumlah Gelanggang/ balai remaja (selain milik swasta | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2) | Jumlah lapangan Olahraga | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 |
- Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat sangat diperlukan agar kegiatan pembangunan daerah, pelayanan umum dan investasi dari kalangan dunia usaha guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembukkan lapangan kerja baru. Meningkatnya jumlah investasi baik dari dalam negeri dan luar negeri di kabuateen Bone dipengaruhi oleh iklim yang kondusif di wilayah tersebut. Kondisi kemanan dan ketertiban serta kegiatan perlindungan masyarakat, dengan jumlah anggta linmas sebenyal 2.778 orang yang tersebar di desa/kelurahan. Gangguan kamtibmas ini berupa tindakan kriminalitas, penyalah gunaan narkoba, traficking dan pertikaian warga dan unjuk rasa. Seacara rinci berikut ini adalah angka kejadian gangguan kamtibmas di Kabupaten Bone selama kurun waktu 5 tahun terakhir.
Tabel 2.68
Gangguan Kamtibmas di Kabupaten Bone
Tahun 2008 – 2012
| No | Indikator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| a | Jumlah tindak pidana kriminal (kasus) | 268 | 234 | 214 | 201 | 200 |
| b | Jumlah Kasus pertikaian antar warga | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| c | Jumlah unjuk rasa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan demokrasi di Kabupaten Bone dalam pelaksanaan pemilu (2009) baik pemilu legislatif, pemilihan presiden maupun Pilkada Gubernur Sulawesi Selatan dan Pilkada Kabupaten Bone (2012) cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilihan umum, pada Pilgub dan Pilkada Kabupaten Bone rata-rata 70 – 72% peenggunaan hak pilih dari jumlah sebesar 443.450 orang. Demikian pula jumlah organisasi masyarakat dan lembaga swdaya masyarakat telah dibina sebanyak 135 lembaga.
- Otonomi Daerah
Penyelenggaraan 34 urusan kewenangan setiap tahun dilaporkan kepada pemerintah provinsi dan pusat serta masyarakat dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Akhir Masa jabatan (LKPJ dan AMJ) dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah (LPPD) sebagaimana diatur dalam PP No. 3 tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.
Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bone adalah meliputi:
- Efisiensi dan Efektivitas pengelolaan sumber daya
- Kualitas Pelayanan Publik
Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone memiliki Luas wilayah mencapai 4.559 km2. Wilayah yang demikian luas itu, secara administratif terbagi ke dalam 27 kecamatan,372 desa/kelurahan dengan dihuni oleh penduduk sebanyak 728.737 jiwa. Kondisi wilayah pemerintahan yang demikian, mengindikasikan rentang kendali pemerintahan yang panjang, sistem dan prosedur yang rumit dan berbelit, serta masih menjauhkan masyarakat dari sentuhan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan, utamanya di sektor kesehatan, pendidikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk lebih mendekatkan mayarakat dengan sentuhan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan yang efektif , diperlukan sistem tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan dan efektif .
- Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia)
Salah satu bukti nyata capaian IPM Bone yang kurang memuaskan adalahIPM Kabupaten Bone peringkat ke 17 dari 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
- Partisipasi masyarakat,
- Transparansi dan Akuntabilitas
- Angka Kesempatan Kerja, dan
- Angka Kemiskinan
Program penataan peraturan perundangan di Kabupaten Bone dilaksanakan melalui penetapan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) baru, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, menjamin kepastian hukum dari tahun 2008 – 2012 telah diterbitkan Perda dan Perbup sebagai berikut :
Tabel 2.69
Perkembangan Jumlah Produk Hukum yang dihasilkan
Kabupaten Bone Tahun 2008 – 2012
| Tahun | Perda | Perbup | SK Bupati | |
| 2008 | 16 Perda | 72 Perbup | 1.327 SK Bupati | |
| 2009 | 29 Perda | 19 perbup | 612 SK Bupati | |
| 2010 | 6 Perda | 34 Perbup | 754 SK Bupati | |
| 2011 | 11 Perda | 22 Perbup | 311 SK Bupati | |
| 2012 | 2 Perda | 35 Perbup | 477 SK Bupati |
Bagian Pemerintahan Desa memiliki tugas memberikan atau menyerahkan Dana Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahunnya. Perkembangan jumlah ADD yang diberikan kepada desa terlihat pada tabel berikut:
Tabel 2.70
Perkembangan Jumlah ADD Kabupaten Bone
Tahun 2008 – 2012
| Tahun | Jumlah ADD (Rp) | Pertumbuhan (%) | Jumlah Desa | |
| 2008 | – | – | ||
| 2009 | 14.547.975.000 | 333 | ||
| 2010 | 16.000.000.000 | 9,98 | 333 | |
| 2011 | 15.888.000.000 | -0,70 | 333 | |
| 2012 | 19.769.886.400 | 24,43 | 333 |
Penegakan peraturan daerah sudah berjalan dengan baik. Jumlah aparat penegak hukum dan perlindungan Masyarakat di Kabupaten Bone relatif memadai. Jumlah satuan Polisi pamong praja relatif masih kurang untuk melindungi seluruh penduduk dan wilayah kabupaten Bone. Secara rinci jumlah petugas penegak hukum dan jenis kasus pelanggaran hukum dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.71
Jumlah Polisi Pamong Praja, Petugas Linmas, Kasus Pelanggaran Perda dan penyelesaian Perda Kabupaten Bone tahun 2008 – 2012
| Uraian | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||||
– Honorer |
L252
72 180 |
P30
10 20 |
L309
124 185 |
P29
14 15 |
L312
123 189 |
P25
14 11 |
L316
127 189 |
P26
15 11 |
L313
125 188 |
P27
15 12 |
|
Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | |||||
|
Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | Tidak Ada | |||||
|
5 | 20 | 8 | 15 | 10 | |||||
|
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
|
3 kali patroli/ hari | 3 kali patroli/ hari | 3 kali patroli/ hari | 3 kali patroli/ hari | 3 kali patroli/ hari | |||||
|
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
Pembaharuan atau perubahan Perda dan Perbub dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan, pelayanan publik dan jaminan kepastian hukum masyarakat terus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Perubahan dan pembaharuan Perda atau Perbup direncanakan melalui program legislasi daerah. Program legislasi daerah ditujukan untuk meningkatkan kelengkapan peraturan perundangan, kepastian hukum dan peningkatan pelayanan umum serta promosi daerah.
Untuk meningkatkan pelayanan publik dan standar kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik dengan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi urusan kewenangan wajib dan standar kinerja bagi urusan pilihan. Kepada pemerintah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota telah ditetapkan lima belas (15) urusan wajib yang telah disahkan oleh kementerian teknis. Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik maka segenap warga masyarakat dapat berpartisipasi dalam penilaian kinerja penyelenggaraan urusan melalui monitoring capaian. Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Bone belum secara hukum menetapkan target capaian ke – 15 SPM tersebut.
Jumlah PNS di Kabupaten Bone pada tahun 2012 sebesar 11.278 orang, dan jumlah pegawai honorer pada tahun 2012 sebesar 3.412 orang. Rincian jummlah PNS di Kabupaten Bone adalah sebagai berikut:
Tabel 2.72
Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Bone
Menurut Golongan Tahun 2008 – 2012
| NO | Golongan | Tahun | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 1 | IV | |||||
| L | 1.802 | 1.799 | 1.782 | 1.809 | 1.817 | |
| P | 2.398 | 2.488 | 2.610 | 2.406 | 2.424 | |
| Jmlh |
|
4.287 |
|
4.241 | ||
| 2 | III | |||||
| L | 1.882 | 1.903 | 1.899 | 1.927 | 1.811 | |
| P | 2.739 | 2.841 | 2.909 | 2.675 | 2.528 | |
| Jmlh |
|
4,744 |
|
4.339 | ||
| 3 | II | |||||
| L | 1.241 | 1.203 | 1.237 | 1.262 | 1.084 | |
| P | 1.670 | 1.311 | 974 | 1.499 | 1.364 | |
| Jmlh |
|
2.514 |
|
2.761 | 2.448 | |
| 4 | I | |||||
| L | 261 | 187 | 161 | 149 | 118 | |
| P | 61 | 15 | 11 | 8 | 6 | |
| Jmlh | 322 | 202 | 172 | 157 | 124 | |
| Total | 12.054 | 11.747 |
|
11.278 | 11.278 | |
| L | 5.186 | 5.092 | 5.079 | 5.147 | 4.830 | |
| P | 6.868 | 6.655 | 6.504 | 6.588 | 6.322 | |
Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah pegawai negeri sipil di Kabupaten Bone sebagian besar golongan IV dan III. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Bone sebagian besar sudah memiliki kualifikasi yang baik. Kualitas PNS juga terlihat dari jenjang pendidikan mereka. PNS menurut pendidikan terlihat pada tabel berikut :
Tabel 2.73
Jumlah PNS Pemerintah Kabupaten Bone
menurut Pendidikan Tahun 2008 – 2012
| NO | Pendidkan | Tahun | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 1 | SD – SMP | 293 | 224 | 198 | 168 | 249 |
| L | 207 | 178 | 171 | 160 | 228 | |
| P | 86 | 46 | 27 | 8 | 21 | |
| 2 | SMA/SMK atau sederajat | 4.427 | 4.245 | 4.153 | 3.801 | 3.371 |
| L | 1.687 | 1.693 | 1.687 | 1.602 | 1.662 | |
| P | 2.740 | 2.552 | 2.466 | 2.199 | 1.709 | |
| 3 | D1, | 341 | 302 | 371 | 351 | 207 |
| L | 67 | 67 | 69 | 70 | 60 | |
| P | 274 | 235 | 302 | 281 | 147 | |
| 4 | D2 | 654 | 455 | 421 | 1.502 | 2.149 |
| L | 193 | 189 | 201 | 856 | 614 | |
| P | 461 | 266 | 220 | 646 | 1.535 | |
| 5 | D3 | 324 | 477 | 488 | 665 | 729 |
| L | 224 | 227 | 199 | 201 | 211 | |
| P | 100 | 250 | 289 | 464 | 518 | |
| 6 | D4 | 914 | 955 | 865 | 752 | 853 |
| L | 430 | 432 | 445 | 445 | 442 | |
| P | 484 | 523 | 420 | 307 | 411 | |
| 7 | S1 | 4.989 | 4.966 | 4.790 | 4.210 | 3.379 |
| L | 1.470 | 1.341 | 1.487 | 1.501 | 1.545 | |
| P | 3.519 | 3.625 | 3.303 | 2.709 | 1.834 | |
| 8 | S2 | 112 | 122 | 295 | 285 | 214 |
| L | 81 | 92 | 176 | 155 | 135 | |
| P | 31 | 30 | 119 | 130 | 79 | |
| 9 | S3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| L | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| P | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 12.054 | 11.747 | 11.583 | 11.735 | 11.152 | |
| L | 4.359 | 4.220 | 4.436 | 4.991 | 4.898 | |
| P | 7.695 | 7.527 | 7.147 | 6.744 | 6.254 | |
SPM dan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diterima masyarakat. Evaluasi IKM dapat dilakukan secara berkala maka akan meningkatkan transparansi dan kinerja pelayanan publik.
- Ketahanan Pangan
Pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Bone dari aspek ketersediaan pangan, tergolong baik. Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Bone pada tahun 2012 mencapai sebesar 63%. Pada tingkat rumah tangga, ketersediaan energi per kapita pada tahun 2012 mencapai sebesar 5.542 kkal/kap/hr, sedangkan ketersediaan protein per-kapita sebesar 81,2 gram/kap/hr. Ketersediaan energi dan protein tersebut telah melebihi standar Widayakarya Nasional Pangan dan Gizi sebesar 2.200 kkal/kap/hr untuk ketersediaan energi dan 58 gram/kap/hr. Capaian penguatan cadangan pangan di daerah mencapai sebesar 55 dari target SPM sebesar 60%.
Berkaitan dengan distribusi pangan, capaian ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah pada tahun 2012 sebesar 70% dari target SPM sebesar 90%. Stabilitas harga pangan pada tahun 2012 sebesar 80% dari target SPM sebesar 90%. Stabilitas harga pangan di Kabupaten Bone sangat dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan bahan pangan dan kondisi perekonomian nasional.
Berkaitan dengan konsumsi dan penganekaragaman pangan, tingkat konsumsi energi per kapita di Kabupaten Bone pada tahun 2012 mencapai sebesar 1.450 kkal/kap/hr dari Standar WNPG sebesar 2.000 kkal/kap/hr. Adapun tingkat konsumsi protein perkapita sebesar 48 gram/kap/hr, dari standar WNPG sebesar 57 gram/kap/hr. Konsumsi pangan penduduk Kabupaten Bone masih bertumpu pada bahan pangan utama berupa beras, dengan skor Pola Pangan Harapan sebesar 85,8% Penganekaragaman konsumsi pangan masih terkendala oleh perilaku masyarakat yang masih cenderung sulit diubah karena kebiasaan sejak kecil.
Berkaitan dengan mutu dan keamanan pangan, saat ini ada kecenderungan masyarakat yang mengkonsumsi makanan cepat saji dari bahan impor yang belum tentu termasuk dalam makanan sehat dan aman dikonsumsi. Ancaman terjadinya keracunan makanan dan kasus-kasus makanan yang mengandung bahan kimia dan berbahaya, serta makanan kadaluarsa semakin meningkat. Dalam upaya pencegahan, dilakukan pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan.
Tabel 2.74
Kinerja Pembangunan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone
Tahun 2008 – 2012
| No | Indikator | Target | Realisasi Capaian Tahun ke- | ||||
| SPM | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 1 | Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita (%) | 90 | 0 | 0 | 0 | 190 | 196 |
| Ketersediaan Energi Per Kapita (kkal/kap/hr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.433 | 5.542 | |
| Ketersediaan Protein Per Kapita (gram/kap/hr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,5 | 81,2 | |
| 2 | Penguatan Cadangan Pangan (%) | 60 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 |
| 3 | Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah (%) | 90 | 0 | 0 | 0 | 60 | 70 |
| 4 | Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan (%) | 90 | 0 | 0 | 0 | 70 | 80 |
| 6 | Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) | 90 | 0 | 0 | 0 | 84 | 85,8 |
| 7 | Penanganan Daerah Rawan Pangan (%) | 60 | 0 | 0 | 0 | 50 | 55 |
| 8 | Regulasi ketahanan pangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ketersediaan pangan utama (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 62% | 63% |
| 10 | Konsumsi Energi Per Kapita (kkal/kap/hr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.420 | 1.450 |
| 11 | Konsumsi Protein Per Kapita (gram/kap/hr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 48 |
- Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Capaian pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2012 antara lain yaitu , Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) sebanyak 36,59 %, sementara jumlah LPM berprestasi sebanyak 5 LPM. Jumlah desa yang telah menyusun RPJMDes sampai dengan tahun 2012 sebanyak 173 desa atau 52,74%. Selain itu dari 1.340 program pemberdayaan masyarakat sebanyak 888 program diantaranya melibatkan swadaya masyarakat. Sebanyak 30% pelaksanaan musrenbang desa telah memenuhi peserta minimal 40 orang dengan proporsi perempuan 30%. Nilai budaya yang berkembang sampai dengan tahun 2012 baru tersebar di 40% wilayah kecamatan. Posyandu aktif terdapat di seluruh wilayah Kabupaten bone. PAUD Holistik Integratif (Paditungka) baru terdapat di 5% dari jumlah desa yang ada. Secara keseluruhan organisasi kemasyarakatan PKK aktif dan terbina. Desa yang memiliki BUMDes hanya sebanyak 2,44%. Pasar desa yang sudah dibina baru mencapai 14%. Sementara jumlah kelompok usaha ekonomi keluarga yang telah dibina sebanyak 30%. Posyantek yang telah dibina sebanyak 29,63%. Secara lengkap kinerja pelayanan Badan Pemberdayaan Masyarakat dapat di lihat pada tabel berikut :
Tabel 2.75
Kinerja Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2008-2012
| No | Indikator | Realisasi | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 1 | Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,59 |
| 2 | LPM Berprestasi(unit) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | Jumlah Desa yang telah menyusun RPJMDes (desa) | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,74% (173 desa) |
| 4 | Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 888 swadaya masyarakat dari 1340 Program (66,28%) |
| 5 | Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Jumlah Desa/Kelurahan yang memiliki Profil Desa/kelurahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Meningkatnya kualitas pelaksanaan musrenbang Desa (jumlah peserta minimal 40 orang dengan proporsi perempuan 30%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30% |
| 8 | Berkembangnya nilai budaya lokal (1 keca-matan 1 nilai budaya lokal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% |
| 9 | Posyandu aktif | 939 (100%) | 939 (100%) | 939 (100%) | 939 (100%) | 939 (100%) |
| 10 | Jumlah PAUD Holistik Integratif (Paditungka) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% |
| 11 | PKK aktif | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 12 | Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 13 | Desa yang memiliki BUMDES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,44% |
| 14 | Jumlah Pasar Desa yang dibina | 0 | 0 | 0 | 0 | 14% |
| 15 | Kelompok usaha ekonomi keluarga yang diina | 0 | 0 | 0 | 0 | 30% |
| 16 | Jumlah Warung teknologi yang dibina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jumlah Posyantek yang dibina | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,63% |
- Statistik
Dalam perencanaan pembangunan daerah, data statistik diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang berupa dokumen atau laporan. Beberapa dokumen statistik yang disusun oleh Badan Pusat Statistik antara lain, Kabupaten Bone Dalam Angka, Kecamatan Dalam Angka, PDRB, pertumbuhan ekonomi, IHK dan inflasi. Sementara itu ada data statistik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sendiri yang antara lain profil daerah yang menggambarkan capaian pembangunan berdasarkan 8 jenis kelompok data, meliputi: 1) data umum, 2) sosial budaya, 3) sumberdaya alam, 4) infrastruktur, 5) Industri, perdagangan, lembaga keuangan, koperasi, usaha, dan investasi, 6) ekonomi dan keuangan, 7) Politik, hukum dan keamanan, serta 8) Insidensial. Dokumen ataupun laporan data yang dikeluarkan baik oleh BPS maupun pemerintah daerah dilakukan pemutakhiran secara berkala sesuai dengan karakteristik datanya.
Data yang diterbitkan oleh BPS dan pemerintah daerah digunakan sebagai landasan dalam berbagai perencanaan dan pembangunan. Selain itu data yang diterbitkan sebagai bahan untuk melakukan kajian evaluasi hasil-hasil pembangunan di Kabupaten Bone.
- Kearsipan
Pengelolaan arsip secara baik diharapkan akan mampu menopang kegiatan pembangunan karena arsip adalah sumber informasi, acuan dan bahan pertanggungjawaban bagi pemerintah daerah. Melihat sisi penting dari pengelolaan arsip, maka perlu dibangun sebuah sistem/keseragaman pengelolaan sistem kearsipan yang baku. Hal ini bertujuan agar semua SKPD dapat memperlakukan arsip secara baik dan benar di institusinya masing-masing.
Kinerja kearsipan di Kabupaten Bone pada tahun 2008-2012 masih jauh dari apa yang diharapkan. Selama 5 tahun tersebut baru ada 5 SKPD yang melakukan akuisisi dan menyetorkan arsip kepada Badan Perpustakaan, Arsip dan PDE untuk dilakukan pengelolaan. Selain itu juga kegiatan peningkatan kapasitas para arsiparis juga sangat minim, hanya dilaksanakan 1 kali selama 5 tahun yaitu pada tahun 2009.
- Komunikasi dan Informatika
Telepon merupakan salah satu media untuk mempermudah dan mempercepat komunikasi antar masyarakat. Berdasarkan data PT Telkom Indonesia, di Kabupaten Bone pada tahun 2012 terdapat 10.389 Satuan sambungan telepon yang terpasang dan sebanyak 8.585 SST terpakai. Sementara pada tahun 2011 terdapat sebanyak 10.254 SST dan 8.975 SST terpakai.
Media massa memiliki fungsi sebagai penyebar informasi kepada masyarakat. Jumlah media massa yang ada di Kabupaten Bone sebanyak 13, terdiri dari media cetak (surat kabar nasional dan lokal) sebanyak 11 dan media elektronik (radio ddan TV lokal) sebanyak 2.
Tabel 2.76
Jumlah Media Cetak dan Elektronik di Kabupaten Bone
Tahun 2008-2012
| No | Tahun | Jumlah media cetak (surat kabar nasional dan lokal) | Jumlah media elektronik (radio ddan TV lokal) |
| 1 | 2012 | 11 | 2 |
| 2 | 2011 | 8 | 2 |
| 3 | 2010 | 7 | 2 |
| 4 | 2009 | 7 | 3 |
| 5 | 2008 | 0 | 3 |
Salah satu indikator dari pemerintahan yang baik (good governance) yaitu adanya keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi disini baik pada saat penyusunan perencanaan pembangunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mengakses dan mendapatkan informasi publik.
Dalam bidang komunikasi dan informasi telah ditetapkan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 22/Per/M.Kominfo/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Di Kabupaten/Kota. Terdapat 2 jenis pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah kabupaten/kota yaitu :
- Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional
- Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat
- Perpustakaan
Perpustakaan sebagai salah satu pusat informasi, ilmu pengetahuan, penelitian, rekreasi, dan pelestarian budaya. Dilihat dari fungsi perpustakaan tersebut, tentunya perpustakaan memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan kecerdasan dan kapasitas sumberdaya manusia.
Gambaran mengenai penyelenggaraan perpustakaan di tingkat kabupaten secara luas dapat dilihat dari tingkat partisipasi dan kunjungan masyarakat, perkembangan jumlah perpustakaan serta sarana prasarana pendukungnya termasuk didalamnya adalah koleksi perpustakaan dan kegiatan promosi perpustakaan dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat.
Data terakhir tahun 2012 di Kabupaten Bone sudah terdapat 408 perpustakaan yang terdiri dari perpustakaan daerah, perpustakaan desa, dan perpustakaan-perpustakaan yang ada di lingkungan lembaga pendidikan. Adapun untuk tingkat kunjungan ke perpustakaan daerah kondisinya mengalami penurunan dari 9.043 pengunjung pada tahun 2010 menjadi 6.307 pengunjung pada tahun 2012. Kondisi capaian kinerja bidang perpustakaan di Kabupaten Bone dari tahun 2008-2012 dapat dilihat dalam tabel berikut.
Tabel 2.77
Gambaran Data Perpustakaan Kabupaten Bone Tahun 2008-2012
| NO | Indikator Kinerja | Realisasi Capaian per Tahun | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| (1) | (2) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| 1 | Jumlah perpustakaan | 24 | 9 | 38 | 18 | 408 |
| A | Perpustakaan daerah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B | Perpustakaan desa | 23 | 8 | 37 | 17 | 10 |
| C | Perpustakaan SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| D | Perpustakaan SMP | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| E | Pepustakaan SMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
| F | Perpustakaan Perguruan Tinggi | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2 | Perpustakaan yang mendapatkan bantuan (perpustakaan desa) | 23 | 8 | 37 | 17 | 10 |
| 3 | Perpustakaan yang dibina | 23 | 8 | 37 | 17 | 10 |
| 4 | Pustakawan yang bersertifikat | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 |
| 5 | Jumlah pengunjung | 0 | 0 | 9.043 | 5.564 | 6.307 |
| 6 | Jumlah koleksi bahan bacaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.234 |
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan
- Pertanian
Tabel 2.78
Capaian Produksi dan Produktivitas Tanaman Padi dan Palawija Kabupaten Bone
Tahun 2008 – 2012
| No | Komoditas | Uraian | Tahun | Rata-rata `Kenaikan (%) | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||
| 1 | Padi | Luas panen (Ha) | 130.503 | 139.905 | 141.930 | 140.644 | 152.663 | 4,07 |
| Produksi (Ton) | 764.800 | 765.931 | 832.507 | 817.871 | 876.937 | 3,58 | ||
| Produktivitas (Kwt/Ha) | 58,60 | 54,75 | 58,66 | 58,15 | 58,15 | 0 | ||
| 2 | Jagung | Luas panen (Ha) | 41.315 | 50.214 | 45.740 | 39.634 | 63.428 | 14,83 |
| Produksi (Ton) | 171.524 | 252.251 | 219.374 | 197.707 | 326.478 | 22,32 | ||
| Produktivitas (Kwt/Ha) | 41,52 | 50,24 | 47,96 | 49,88 | 51,47 | 5,92 | ||
| 3 | Kedelai | Luas panen (Ha) | 5.981 | 10.148 | 12.358 | 6.648 | 6.556 | 10,96 |
| Produksi (Ton) | 11.054 | 18.430 | 21.642 | 11.938 | 12.036 | 10,03 | ||
| Produktivitas (Kwt/Ha) | 18,48 | 18,16 | 17,51 | 17,96 | 18,36 | (0,13) | ||
| 4 | K.Tanah | Luas panen (Ha) | 13.813 | 9.597 | 12.544 | 4.126 | 7.979 | 6,62 |
| Produksi (Ton) | 22.010 | 16.213 | 20.909 | 6.643 | 13.559 | 9,63 | ||
| Produktivitas (Kwt/Ha) | 15,93 | 16,89 | 16,67 | 16,10 | 16,99 | 1,71 | ||
| 5 | K.Hijau | Luas panen (Ha) | 2.504 | 2.363 | 2.876 | 6.629 | 3.380 | 24,39 |
| Produksi (Ton) | 3.567 | 3.266 | 3.975 | 8.820 | 4.585 | 21,79 | ||
| Produktivitas (Kwt/Ha) | 14,25 | 13,82 | 13,82 | 13,31 | 13,57 | (1,19) | ||
| 6 | Ubi Kayu | Luas panen (Ha) | 615 | 583 | 815 | 911 | 1.095 | 16,64 |
| Produksi (Ton) | 6.062 | 5.780 | 8.143 | 9.002 | 10.849 | 16,82 | ||
| Produktivitas (Kwt/Ha) | 98,57 | 99,14 | 99,91 | 98,81 | 99,08 | 0,13 | ||
| 7 | Ubi jalar | Luas panen (Ha) | 445 | 457 | 667 | 733 | 871 | 19,34 |
| Produksi (Ton) | 3.666 | 3.773 | 5.589 | 6.097 | 7.173 | 19,45 | ||
| Produktivitas (Kwt/Ha) | 82,38 | 82,56 | 83,79 | 83,18 | 82,35 | (0,00) | ||
Produksi tanaman hortikultura jenis sayur sayuran Kabupaten Bone secara umum menunjukkan peningkatan. Hal ini terlihat dari rata-rata pertumbuhan pada masing-masing komoditas. Namun demikian untuk beberapa komoditas seperti bayam, ketimun, labu siam, dan tomat mengalami penurunan. Perkembangan produksi tanaman hortikultura jenis sayur-sayuran dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.79
Luas Panen dan Produksi Sayuran Kabupaten Bone
Tahun 2008-2012
| No | Komoditas | Uraian | Tahun | Rata-rata Pertumbuhan (%) | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Bawang merah | Luas panen (Ha) | 111 | 126 | 235 | 248 | 0 | 35,18 |
| Produksi (Kw) | 4.162 | 5.290 | 10.132 | 10.710 | 0 | 41,45 | ||
| 2 | Bawang Putih | Luas panen (Ha) | 16 | 16 | 13 | 17 | 0 | 4,01 |
| Produksi (Kw) | 509 | 509 | 432 | 571 | 0 | 5,68 | ||
| 3 | Bawang Daun | Luas panen (Ha) | 10 | 12 | 8 | 11 | 0 | 8,06 |
| Produksi (Kw) | 237 | 291 | 208 | 336 | 0 | 18,60 | ||
| 4 | Bayam | Luas panen (Ha) | 538 | 406 | 414 | 0 | (11,28) | |
| Produksi (Kw) | 23.267 | 17.759 | 17.986 | 0 | (11,20) | |||
| 5 | Buncis | Luas panen (Ha) | 50 | 58 | 73 | 0 | 20,93 | |
| Produksi (Kw) | 2.293 | 2.900 | 3.370 | 0 | 21,34 | |||
| 6 | Cabe | Luas panen (Ha) | 288 | 459 | 489 | 530 | 0 | 7,46 |
| Produksi (Kw) | 14.480 | 21.653 | 22.873 | 24.415 | 0 | 20,64 | ||
| 7 | Kac. Panjang | Luas panen (Ha) | 790 | 364 | 415 | 422 | 0 | (12,74) |
| Produksi (Kw) | 20.488 | 20.239 | 22.060 | 21.810 | 0 | 2,22 | ||
| 8 | Kangkung | Luas panen (Ha) | 476 | 493 | 460 | 457 | 0 | (1,26) |
| Produksi (Kw) | 18.556 | 18.595 | 17.104 | 18.500 | 0 | 0,12 | ||
| 9 | Ketimun | Luas panen (Ha) | 451 | 464 | 431 | 438 | 0 | (0,87) |
| Produksi (Kw) | 14.677 | 15.016 | 14.268 | 14.401 | 0 | (0,58) | ||
| 10 | Kentang | Luas panen (Ha) | 17 | 21 | 23 | 31 | 0 | 22,61 |
| Produksi (Kw) | 841 | 988 | 1.132 | 1.475 | 0 | 20,78 | ||
| 11 | Labu Siam | Luas panen (Ha) | 391 | 397 | 370 | 375 | 0 | (1,31) |
| Produksi (Kw) | 20.112 | 20.246 | 18.952 | 19.255 | 0 | (1,38) | ||
| 12 | Petsai/Sawi | Luas panen (Ha) | 190 | 275 | 237 | 236 | 0 | 10,17 |
| Produksi (Kw) | 9.238 | 10.987 | 11.454 | 11.263 | 0 | 7,17 | ||
| 13 | Terung | Luas panen (Ha) | 388 | 432 | 399 | 423 | 0 | 3,24 |
| Produksi (Kw) | 20.679 | 21.539 | 21.084 | 22.231 | 0 | 2,50 | ||
| 14 | Tomat | Luas panen (Ha) | 392 | 396 | 375 | 393 | 0 | 0,17 |
| Produksi (Ton) | 17.405 | 17.297 | 16.461 | 17.249 | 0 | (0,22) | ||
Produksi tanaman buah-buahan Kabupaten Bone secara umum menunjukkan peningkatan, namun untuk beberapa komoditas seperti nanas, pepaya dan pisang mengalami penurunan. Terjadi pula penurunan jumlah tanaman yang menghasilkan (Pohon), khususnya pada tanaman alpukat, durian, jambu biji, mangga, pisang, dan sukun. Hal ini perlu diantisipasi dengan penambahan jumlah tanaman, sehingga produksi dapat dipertahankan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat Kabupaten Bone. Perkembangan produksi tanaman buah-buahan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.80
Jumlah Tanaman dan Produksi Buah-Buahan Kabupaten Bone
Tahun 2008-2012
| No | Komoditas | Uraian | Tahun | Rata-rata Pertumbuhan (%) | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||
| 1 | Alpukat | Tan.menghslkan (Pohon) | 12.017 | 8.684 | 6.966 | 6.966 | 0 | (15,84) |
| Produksi (Kw) | 1.065 | 760 | 1.016 | 1.007 | 0 | 1,39 | ||
| 2 | Belimbing | Tan.menghslkan (Pohon) | 1.183 | 1.358 | 1.477 | 1.843 | 0 | 16,11 |
| Produksi (Kw) | 89 | 85 | 105 | 115 | 0 | 9,52 | ||
| 3 | Duku/Langsat | Tan.menghslkan (Pohon) | 152.609 | 158.194 | 158.194 | 158.194 | 0 | 1,22 |
| Produksi (Kw) | 56.543 | 60.905 | 62.487 | 62.487 | 0 | 3,44 | ||
| 4 | Durian | Tan.menghslkan (Pohon) | 38.608 | 38.608 | 36.553 | 36.553 | 0 | (1,77) |
| Produksi (Kw) | 13.965 | 13.975 | 14.475 | 14.349 | 0 | 0,93 | ||
| 5 | Jambu Biji | Tan.menghslkan (Pohon) | 130.262 | 130.262 | 101.597 | 101.506 | 0 | (7,37) |
| Produksi (Kw) | 52.923 | 52.927 | 54.544 | 54.099 | 0 | 0,75 | ||
| 6 | Jambu Air | Tan.menghslkan (Pohon) | 4.820 | 6.525 | 6.525 | 0 | 17,69 | |
| Produksi (Kw) | 1.350 | 1.563 | 1.516 | 0 | 6,39 | |||
| 7 | Jeruk | Tan.menghslkan (Pohon) | 9.365 | 34.278 | 34.278 | 34.278 | 0 | 88,67 |
| Produksi (Kw) | 485 | 1.975 | 2.483 | 2.543 | 0 | 111,78 | ||
| 8 | Mangga | Tan.menghslkan (Pohon) | 489.816 | 489.814 | 487.973 | 486.673 | 0 | (0,21) |
| Produksi (Kw) | 15.921 | 15.919 | 20.151 | 20.811 | 0 | 9,95 | ||
| 9 | Nangka | Tan.menghslkan (Pohon) | 26.928 | 27.468 | 27.468 | 54.443 | 0 | 33,40 |
| Produksi (Kw) | 1.971 | 2.019 | 2.306 | 2.166 | 0 | 3,53 | ||
| 10 | Nenas | Tan.menghslkan (Pohon) | 51.267 | 35.049 | 44.892 | 44.910 | 0 | (1,17) |
| Produksi (Kw) | 1.274 | 1.343 | 1.288 | 1.258 | 0 | (0,34) | ||
| 11 | Pepaya | Tan.menghslkan (Pohon) | 11.535 | 11.525 | 11.525 | 37.473 | 0 | 75,02 |
| Produksi (Kw) | 4.055 | 4.045 | 3.316 | 2.981 | 0 | (9,46) | ||
| 12 | Pisang | Tan.menghslkan (Rmpn) | 980.794 | 980.794 | 639.869 | 639.869 | 0 | (11,59) |
| Produksi (Kw) | 179.478 | 164.913 | 141.041 | 144.771 | 0 | (6,65) | ||
| 13 | Rambutan | Tan.menghslkan (Pohon) | 46.680 | 46.680 | 46.680 | 46.680 | 0 | – |
| Produksi (Kw) | 48.362 | 48.910 | 49.261 | 49.259 | 0 | 0,62 | ||
| 14 | Petai | Tan.menghslkan (Pohon) | 784 | 784 | 784 | 0 | – | |
| Produksi (Kw) | 1.626 | 1.634 | 1.631 | 0 | 0,15 | |||
| 15 | Salak | Tan.menghslkan (Pohon) | 315 | 315 | 427 | 0 | 17,78 | |
| Produksi (Kw) | 115 | 125 | 145 | 0 | 12,35 | |||
| 16 | Sawo | Tan.menghslkan (Pohon) | 653 | 673 | 673 | 673 | 0 | 1,02 |
| Produksi (Kw) | 101 | 104 | 122 | 116 | 0 | 5,12 | ||
| 17 | Sirsak | Tan.menghslkan (Pohon) | 3.219 | 3.219 | 3.287 | 0 | 1,06 | |
| Produksi (Kw) | 137 | 145 | 203 | 0 | 22,92 | |||
| 18 | Sukun | Tan.menghslkan (Pohon) | 74.700 | 74.700 | 74.700 | 72.705 | 0 | (0,89) |
| Produksi (Kw) | 32.985 | 33.078 | 41.409 | 42.643 | 0 | 9,48 | ||
Jenis tanaman Perkebunan di Kabupaten Bone yang dibudidayakan masyarakat tergolong banyak, namun yang termasuk dalam komoditas andalan Kabupaten Bone hanya mencakup beberapa komoditas. Jenis tanaman perkebunan yang produksinya relatif banyak yaitu Kakao (coklat), kelapa dalam, tebu, kapas, kemiri, dan cengkeh. Perkembangan produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Bone dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.81
Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Bone
Tahun 2008-2012
| No | Komoditas | Tahun | Rata-rata Pertumbuhan (%) | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| Kelapa Dalam | 9.382 | 9.478 | 9.478 | 9.620 | 10.999 | 9.791 | |
| Kelapa Hybrida | 3.655 | 3.489 | 3.489 | 3.603 | 4.040 | 3.655 | |
| Kopi | 264 | 265 | 265 | 279 | 281 | 271 | |
| Kakao | 12.870 | 8.803 | 9.260 | 9.521 | 18.332 | 11.757 | |
| Kemiri | 6.892 | 7.148 | 7.148 | 11.898 | 10.787 | 8.775 | |
| Kapuk | 754 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | |
| Jambu Mete | 2.863 | 2.872 | 2.872 | 2.860 | 2.874 | 2.868 | |
| Cengkeh | 2.087 | 2.111 | 2.111 | 900 | 1.630 | 1.768 | |
| Lada | 83 | 84 | 84 | 85 | 92 | 86 | |
| Pala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Vanili | 36 | 36 | 43 | 40 | 43 | 40 | |
| Pinang | 633 | 655 | 655 | 554 | 510 | 601 | |
| Aren | 2.630 | 2.657 | 2.657 | 2.702 | 4.956 | 3.120 | |
| Siwalan | 494 | 814 | 814 | 814 | 814 | 750 | |
| Sagu | 814 | 48 | 48 | 48 | 58 | 203 | |
| Asam Jawa | 48 | 48 | 48 | 48 | 49 | 48 | |
| Nipa | 47 | 47 | 47 | 45 | 50 | 47 | |
| Kayu Manis | 350 | 350 | 350 | 350 | 158 | 312 | |
| Jarak Pagar | 683 | 14,08 | 14,08 | 38,00 | 342 | 218 | |
| Tebu Rakyat | 45.095 | 99.654 | 61.772 | 34.161 | 53.240,00 | 58.784 | |
| Tembakau | 882 | 882 | 936 | 1.044 | 1.094,26 | 968 | |
| Kapas | 198.078 | 521.188 | 704.359 | 403.671 | 400.001 | 445.459 | |
| Jahe | 135 | 135 | 135 | 158 | 138 | 140 | |
| Kunyit | 946 | 946 | 946 | 481 | 489 | 762 | |
| Kencur | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Sereh Wangi | 85 | 85 | 85 | 54 | 109 | 84 | |
| Temu Lawak | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Lempuyang | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
| Lengkuas | 242 | 242 | 242 | 210 | 220 | 231 | |
| Wijen | 70 | 180 | 180 | 215 | 221 | 173 | |
Hewan ternak yang paling potensial dan menjadi unggulan di Kabupaten Bone adalah sapi. Populasi sapi pada tahun 2012 mencapai sebanyak 304.140 ekor. Populasi kambing masih terbatas, yaitu hanya sebanyak 21.882 ekor, sedangkan kuda sebanyak 9.495 ekor, dan paling sedikit kerbau hanya 3.673 ekor. Untuk jenis unggas, populasi terbesar pada ayam buras sebanyak 3.071.766 ekor, selanjutnya ayam petelur sebanyak 137.611 ekor, ayam pedaging sebanyak 136.324 ekor. Dari sebanyak delapan jenis hewan ternak di Kabupaten Bone, sebagian besar memiliki rata-rata pertumbuhan positif (meningkat), hanya kerbau dan kuda yang pertumbuhannya negatif (menurun). Perkembangan populasi hewan ternak selama kurun waktu lima tahun (2008-2012) dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.82
Populasi Ternak di Kabupaten Bone
Tahun 2008-2012
| No | Komoditas | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Rata-rata Pertumbuhan (%) |
| 1 | Sapi | 169.492 | 174.652 | 191.513 | 283.441 | 304.140 | 17,00 |
| 2 | Kerbau | 7.255 | 5.255 | 5.551 | 3.687 | 3.673 | (13,97) |
| 3 | Kuda | 10.448 | 8.687 | 9.590 | 9.360 | 9.495 | (1,85) |
| 4 | Kambing | 10.910 | 11.760 | 14.256 | 16.567 | 21.882 | 19,33 |
| 5 | Itik | 114.609 | 116.346 | 148.927 | 156.669 | 184.913 | 13,19 |
| 6 | Ayam buras | 2.260.254 | 1.033.081 | 1.303.686 | 1.956.707 | 3.071.766 | 19,73 |
| 7 | Ayam petelur | 42.885 | 40.974 | 52.383 | 49.764 | 137.711 | 48,78 |
| 8 | Ayam pedaging | 416.726 | 54.711 | 85.153 | 60.895 | 136.324 | 16,04 |
Perkembangan penyakit pada hewan ternak perlu diwaspadai, sebab dapat dimungkinkan penyebaraan penyakit zoonosis yang menular ke manusia. Jumlah kasus penemuan penyakit pada hewan ternak di Kabupaten Bone pada tahun 2012 sebanyak 94 kasus. Sementara itu angka kesakitan ternak sebanyak 2.585 ekor. Dalam upaya mencegah penyebaran penyakit, pada tahun 2012 dilakukan pemberian vaksin kepada sejumlah 60.119 ekor ternak.
- Kehutanan
Paradigma pembanguna kehutanan ini menjawab target capaian tujuan MDGs sektor kehutanan yaitu memastikan kelestarian lingkungan hidup. Indikator yang dinilai adalah (1) Proporsi luas lahan yang tertutup hutan, (2) Rasio luas kawasan hutan lindung/konservasi terhadap luas wilayah daratan.
Luas pada tahun 2008 kawasan hutan di Kabupaten Bone sekitar 155.484 ha yang terdiri dari hutan lindung + – 32.612 ha, hutan produksi +- 110.760 ha, hutan wisata (Cani Sidenreng ) +-1,612 Ha dan hutan mangrove +- 10.437 Ha. Hutan produksi di Kabupaten terdiri dari Hutan Pinus (+-10.500 Ha ), Hutan Rotan (+-2.500 Ha), huta jati (+-7.500 Ha ) dan Hutan lainnya (+-90.360 Ha ) . Tahun 2012 kondisi ini menurun yaitu hutan lindung menjadi 24.846 ha, hutan mangrove tinggal 75 ha, namun hutan wisata bertambah menjadi 1.674,80 ha
Dilihat dari kepemilikan terdapat 8.654 ha hutan rakyat dan hutan negara seluas 144.482. Hutan pinus berada di Kecamatan Bontocani, Teluk Limpoe, Bengo, Ponre, dan Libureng dan hutan jati tersebar di 18 kecamatan. Hutan lindung berada di Kecamatan Bontotani teluk Limpie, Tonra, Dua Boccoe, Lappariaja, Ponre dan Tanete Riattang Timur. Hutan wisata Cani Sedenreng berada di Kecamatan Ulaweng. Hutan mangrove tersebar di 10 kecamatan yaitu Cendrana, Tellusiatinge, Awangpone, Tanete Riattang Timur, Barebbo, Mare, Sibulue, Tonra, Salomekko dan Kajuara.
Tabel 2.83
Realisasi Capaian Urusan Kehutanan
| No | Indikator Kinerja | Realisasi Capaian | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| Rehabilitasi Hutan dan Lahan (%) | 0 | 0 | 10,47 | 5,73 | 3,66 | |
| Kerusakan Hutan (%) | 0 | 0 | 0 | 3,01 | 0,31 | |
| 3. | Luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati terhadap total kawasan hutan | 30.292 | 30.292 | 30.292 | 30.292 | 30.292 |
| 4. | Pembuatan Bangunan Konservasi | |||||
| – Dam Penahan (Unit) | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | |
| – Embung Air (Unit) | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| – Gully Plug (Unit) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
- Energi dan Sumberdaya Mineral
Tabel 2.84
Gambaran Pelayanan Dinas ESDM Kab. Bone Thn. 2008-2013
| Jenis Izin | Jumlah Izin Tahun | Total Izin | |||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
| Izin Usaha Pelayanan BBM | 241 | 120 | 173 | 247 | 0 | 781 | |
| Izin Usaha Kelistrikan Untuk kepentingan Sendiri | 0 | 21 | 4 | 31 | 0 | 56 | |
| IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 37 | |
| IUP OP Khusus Pengolahan | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
| IUP OP Batuan | 12 | 2 | 21 | 108 | 20 | 163 | |
| Izin Pemanfaatan Mataair | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| Surat Keterangan Terdaftar | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 21 | |
Sedangkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terbit melalui Surat Keputusan Bupati Bone untuk mineral logam, bukan logam dan batubara periode tahun 2008-2013 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.85
Gambaran Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Thn. 2008-2012
Melalui Surat Keputusan Bupati
| Jenis Izin | Bahan Galian | Periode Penerbitan | Jumlah Izin | |||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||
| IUP Eksplorasi | Logam | 8 | 13 | 0 | 0 | 2 | 23 | |
| IUP OP | Logam | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | |
| IUP Eksplorasi | Batubara | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| IUP OP | Batubara | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
| IUP Eksplorasi | Bukan Logam | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
- Pariwisata
Obyek wisata budaya yang potensial di Kabupaten Bone antara lain adalah rumah adat Bola Soba yang ada di Kelurahan Manurunge Kecamatan Tatene Raittang, Museum Lapawawoi di pusat Kota Watampone, komplek pemakaman Raja Kalokkoe (Laleng Bata) sekitar 3 km dari kota Watampone dan Makam raja-raja Watang Lamuru di Desa Labalata, kompleks makam Labalata dan Kalokkoe serta makam Lapatau Matanna Tikka di Desa Nagauleng, Kecamatan Cenrana.
Sedangkan obyek wisata alam yang potensial antara lain Gua Mampu di Desa Labbeng yang memiliki stalaktit dan stalagmit, Gua Cempalagi di Desa Mallari, dan dua gua lainnya yaitu Lagaroang dan gua Jepang. Selain itu sejumlah air terjun juga tersebar di berbagai kecamatan seperti air terjun Ulu Ere dan air terjun Pammusurang di Desa Bontojai dan air terjun Ladenring di Kecamatan Lamutu. Adapun obyek wisata bahari ada pantai Ancue, Pantai Tete, Pantai Pasir Putih Bone Lampe dan Pantai Ujung Pattiro.
Obyek wisata lain yang ada di Kabupaten Bone adalah pusat kerajinan tangan rumput Anemi atau pita di Desa Wollangi, kerajinan songkok To Bone di Desa Paccing. Kerajinan perak di Desa Pinceng Pute dan perkampungan Suku Bajo yang di Desa Bajoe.
Untuk mendukung kegiatan pariwisata di Kabupaten Bone, telah terdapat sarana pendukung pariwisata berupa hotel dan penginapan. Data dari Kabupaten Bone dalam angka tahun 2012, terdapat 28 hotel dan penginapan yang dapat mendukung kepariwisataan Kabupaten Bone.
Angka kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bone dari tahun 2008 sampai tahun 2012 mengalami kondisi yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Tingkat kunjungan teringgi terjadi pada tahun 2009 yang mencapai 125.156 wisatawan yang berkunjung. Sedangkan terendah adalah tahun 2012 yang hanya mampu mencapai 90.787 kunjungan saja. Adapun kontribusi dari sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Bone justru mengalami peningkatan dari 0,4% pada tahun 2008 menjadi 0,8% pada tahun 2012.
Tabel 2.86
Capaian Kinerja Bidang Pariwisata Kabupaten Bone Tahun 2008-2012
| No | Indikator | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Kunjungan wisata (orang) | 117.071 | 125.156 | 102.710 | 103.724 | 90.787 | |
| Konstribusi sektor pariwisata terhadap PDRB | 0,40 | 0,63 | 0,71 | 0,80 | 0,80 |
- Perikanan Kelautan
Tabel 2.87
Produksi Perikanan di Kabupaten Bone Tahun 2008-2012
| No | Indikator Kinerja | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | Produksi Perikanan | 122.365 | 119.737 | 181.107 | 194.161 | 193.984 |
| a. Tangkap | 71.441 | 72.145 | 68.451 | 68.733 | 68.479 | |
| – Laut | 69.917 | 70.616 | 67.085 | 67.784 | 67.506 | |
| – Perairan Umum | 1.524 | 1.529 | 1.365 | 949 | 972 | |
| b. Budidaya | 50.924 | 47.592 | 112.656 | 125.428 | 125.505 | |
| – Tambak | 27.948 | 28.875 | 56.648 | 61.181 | 60.295 | |
| – Kolam | 64 | 91 | 72 | 75 | 135 | |
| – Mina Padi | 9 | 7 | 37 | 44 | 75 | |
| – Laut (rumput laut) | 22.900 | 18.616 | 55.899 | 64.128 | 65.000 | |
| – Perairan Umum | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Jumlah produksi ikan olahan (ton) | 9.662 | 9.603 | 12.571 | 13.767 | 2.674 |
Tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Bone mengalami menurunan dari sebesar 45,90 kg/kapita/tahun pada tahun 2008 menjadi 43,50 kg/kapita/tahun pada tahun 2012. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan peningkatan jumlah produksi perikanan, dengan asumsi ikan yang dipasarkan keluar daerah dianggap tetap. Kemungkinan sebab lainnya adalah pola masyarakat yang cenderung beralih konsumsi selain ikan.
Dalam rangka peningkatan produksi perikanan, baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, maupun hasil olahan ikan, pemerintah Kabupaten Bone melakukan pembinaan dan fasilitasi kelompok usaha masyarakat di bidang perikanan. Jumlah kelompok perikanan tangkap di Kabupaten Bone sampai dengan tahun 2012 mencapai sebanyak 179 kelompok. Dari jumlah tersebut, jumlah kelompok Usaha Bersama (KUB) yang berkembang sampai dengan tahun 2012 sebanyak 160 KUB, dan kelompok Usaha Bersama (KUB) yang mendapat alat tangkap dan alat bantu penangkapan dalam kurun waktu lima tahun sebanyak 163 KUB. Sementara itu jumlah kelompok pembudidaya ikan di Kabupaten Bone sampai dengan tahun 2012 sebanyak 323 kelompok. Dari jumlah tersebut, kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) yang berkembang sebanyak 100 kelompok, sedangkan kelompok pembudidaya ikan yang mendapat Bantuan sarana produksi budidaya dalam kurun waktu lima tahun sebanyak 164 kelompok.
Terkait usaha pengolahan ikan, jumlah kelompok pengolahan dan pemasaran (Poklahsar) yang berkembang sampai dengan tahun 2012 sebanyak 77 kelompok, dan kelompok (Poklahsar) yang mendapat bantuan sarana prasarana pengolahan hasil perikanan dan pemasaran ikan dalam kurun waktu lima tahun sebanyak 20 kelompok dari sebanyak 77 kelompok yang ada. Pembinaan kelompok juga dilakukan terhadap kelompok masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumber Daya kelautan (Pokmaswas). Pembinaan Pokmaswas dilakukan untuk mempertahankan keaktifan kelompok, sehingga dapat berperan serta dalam pencegahan praktek-praktek illegal fishing di perairan Kabupaten Bone, diantaranya penggunaan alat tangkap dan alat bantu penangkapan yang tidak ramah lingkungan.
Perkembangan pembinaan kelompok bidang kelautan dan perikanan selama kurun waktu lima tahun dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.88
Pembinaan Kelompok Bidang Kelautan dan Perikanan
di Kabupaten Bone Tahun 2008-2012
| No | Indikator Kinerja | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| A | Bina Kelompok Nelayan (KUB) | |||||
| 1 | Jumlah kelompok perikanan tangkap | 51 | 50 | 50 | 164 | 179 |
| 2 | Jumlah kelompok Usaha Bersama (KUB) yang mendapat alat tangkap dan alat bantu penangkapan | 0 | 4 | 30 | 70 | 59 |
| 3 | Jumlah kelompok Usaha Bersama (KUB) yang berkembang | 32 | 53 | 92 | 130 | 160 |
| B | Bina Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) | |||||
| 1 | Jumlah kelompok pembudidaya Ikan | 170 | 171 | 232 | 281 | 323 |
| 2 | Jumlah kelompok pembudidaya Ikan (POKDAKAN) yang mendapat Bantuan sarana produksi budidaya | 20 | 32 | 43 | 35 | 19 |
| 3 | Jumlah kelompok Pembudidaya Ikan (pokdakan) yang berkembang | 98 | 99 | 99 | 100 | 100 |
| C | Bina Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (POKLAHSAR) | |||||
| 1 | Jumlah kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan | 25 | 23 | 25 | 61 | 77 |
| 2 | Jumlah kelompok (POKLAHSAR) yang mendapat bantuan sarana prasarana pengolahan hasil perikanan dan pemasaran ikan. | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 |
| 3 | Jumlah kelompok pengolahan dan pemasaran (POKLAHSAR) yang berkembang | 25 | 23 | 25 | 61 | 77 |
| D | Bina kelompok masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumber Daya kelautan (POKMASWAS) | |||||
| 1 | Jumlah kelompok masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumber Daya kelautan (POKMASWAS) | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 2 | Jumlah kelompok masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumber Daya kelautan yang dibina (POKMASWAS) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
- Perdagangan
Kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB dari tahun 2008 – 2011 mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 kontribusi perdagangan sebesar 7,31% meningkat pada tahun 2011 menjadi 7,69%. Kontribusi terbesar dalam sektor perdagangan adalah usaha dagang kecil, dengan rata-rata kontribusi sebesar 4%.
Gambar 2.19
Kontribusi Sektor Perdagangan pada PDRB Tahun 2008-2011 (%)
Kabupaten Bone
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Sarana perdagangan di Kabupaten Bone mengalami pertumbuhan utamanya sarana gudang, swalayan dan toko modern. Sedangkan jumlah Jumlah Pasar Kabupaten sampai dengan tahun 2012 sebanyak 2 unit dan Pasar Desa sebanyak 80 unit. Jumlah gudang mengalami peningkatan dari tahun 2008-2012. Pada tahun 2008 sebanyak 19unit dan meningkat pada tahun 2012 menjadi 48 unit. Pada tahun 2011 di Kabupaten Bone mulai muncul swalayan modern yaitu alfa mart, indomart dan alfa midi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam lampiran tabel.
Tabel 2.89
Perkembangan Sarana Perdagangan Dan
Sarana Penunjang Perdagangan
Tahun 2008/2012
| N0 | Jenis | Jumlah | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 1 | Gudang | 19 | 29 | 32 | 47 | 48 |
| 2 | Swalayan | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Alfa Midi | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Indo Maret | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| 6 | Alfa Maret | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 7 | Pasar Kabupaten | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | Pasar Desa | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 |
Jumlah eksportirselama kurun 2010 – 2011 cenderung menurun, pada tahun 2010 jumlah eksportir sebanyak 10.103 orang menurun pada tahun 2011 menjadi 7.093 orang. Nilai ekspor pada tahun 2010 sebesar Rp.365.985.000,00 menurun menjadi 1.074.670,00.
Kabupaten Bone memiliki komiditi perdagangan sebanyak 8 jenis. Jumlah realisasi penjualan sampai dengan tahun 2012 cenderung mengalami penurunan. Walaupun volume komoditi perdagangan mengalami penurunan namun nilai jualnya mengalami mengalami kenaikan,hal ini dapat dilihat dalam tabel realisasi penjualan Kabupaten Bone. Jenis komoditi perdagangan yang memiliki volume dan nilai kontribusi tertinggi adalah Jagung. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.90
Realisasi Penjualan Perdagangan Komoditi Unggulan
Kabupaten Bone Tahun 2010 – 2012
| No | Jenis | Volume | Nilai (Rp 000) | ||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 1 | Kakao | 9.260 | 9.521 | 18.332 | 148.160.000 | 152.336.000 | 293.312.000 |
| 2 | Kemiri | 7.148 | 11.898 | 10.787 | 164.404.000 | 273.654.000 | 248.101.000 |
| 3 | Jambu Mente | 2.872 | 2.872 | 2.860 | 34.464.000 | 34.464.000 | 34.320.000 |
| 4 | Jagung | 217.632 | 197.707 | 211.703 | 457.027.000 | 415.084.700 | 703.912.475 |
| 5 | Kacang Ijo | 3.974 | 8.820 | 3.020 | 4.215.800 | 94.374.000 | 36.240.000 |
| 6 | Kedelai | 21.647 | 11.938 | 6.395 | 133.129.050 | 72.821.800 | 31.776.755 |
| 7 | Kacang Tanah | 20.875 | 6.643 | 12.876 | 229.625.000 | 73.073.000 | 198.290.400 |
| Jumlah | 283.408 | 249.399 | 265.973 | 1.171.024.850 | 1.115.807.500 | 1.545.952.630 | |
Jumlah Usaha perdagangan di Kabupaten Bone selama kurung waktu 2008 – 2012 mengalami pertumbuhan dimana untuk usaha dagang kecil berdasarkan jumlah unit usaha pada tahun 2008 sebanyak 1.506 meningkat pada tahun 2012 menjadi 2.420. Usaha dagang menengah juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 sebanyak 248 unit meningkat pada tahun 2012 menjadi 400 unit. Sedangkan usaha dagang besar juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 jumlah usaha dagang sebanyak 23 unit meningkat pada tahun 2012 menjadi 102 unit. Pelaku Usaha Dagang ini terutama yang dengan skala kecil dan menengah masih memiliki kekurangan yaitu terbatasnya modal, kurangnya kemampuan manajemen, dan teknologi. Jumlah pengusaha UDKM yang dibina ini masih sangat kecil. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.91
Jumlah Usaha Perdagangan Di Kabupaten Bone
Tahun 2008 – 2012
| No | Uraian | Tahun | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 1 | Usaha Dagang K | |||||
| a.Unit Usaha (unit) | 1.506 | 1.800 | 1.850 | 2.200 | 2.420 | |
| b.Tenaga Kerja (orang) | 4.194 | 6.500 | 6.800 | 7.010 | 7.500 | |
| c.Modal (Rp) | 79.184.900 | 85.000.000 | 87.000.000 | 90.020.000 | 91.150.000 | |
| 2 | Usaha Dagang M | |||||
| a.Unit Usaha (unit) | 248 | 267 | 290 | 320 | 400 | |
| b.Tenaga Kerja (orang) | 624 | 800 | 1.000 | 1.200 | 1.480 | |
| c.Modal (Rp) | 28.280.000 | 30.020.000 | 33.200.000 | 36.000.000 | 42.150.000 | |
| 3 | Usaha Dagang B | |||||
| a.Unit Usaha (unit) | 23 | 50 | 65 | 88 | 102 | |
| b.Tenaga Kerja (orang) | 212 | 280 | 320 | 360 | 400 | |
| c.Modal (Rp) | 7.619.850 | 20.500.000 | 25.450.000 | 27.400.000 | 30.200.000 | |
Dalam memperlancar pelaksanaan pembangunan perdagangan dilakukan peneraan dan pengawasan alat perdagangan. Pelaksanaan peneraan dan pengawasan alat UTTP (Ukur, Takar,Timbang, dan Perlengkapanya) selama kurun waktu 2008 – 2012 mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.92
Hasil UTTP (Ukur, Takar,Timbang, Perlengkapan)
Tahun 2008/2012
| No | Jenis UTTP | Tahun | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 1 | Ukuran Panjang | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| 2 | Takaran Kering | 666 | 964 | 1153 | 1153 | 1250 |
| 3 | Takaran Basah | 368 | 368 | 368 | 508 | 561 |
| 4 | Anak Timbangan Biasa | 1144 | 1144 | 1266 | 3765 | 3914 |
| 5 | Anak Timbangan Halus | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 |
| 6 | Neraca Emas | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 |
| 7 | Anak Timbangan Milligram | 218 | 218 | 218 | 160 | 160 |
| 8 | Timbanga Sentisimal | 320 | 320 | 530 | 748 | 774 |
| 9 | Timbangan Meja | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 10 | Dacin Logam | 112 | 146 | 170 | 187 | 208 |
| 11 | Timbangan Pegas | 250 | 262 | 263 | 370 | 388 |
| 12 | Timbangan Elektronik Halus | 86 | 137 | 141 | 158 | 168 |
| 13 | Timbangan Elektronik Kasar | 6 | 6 | 12 | 12 | 21 |
| 14 | Meter Kadar Air | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Pengawasan perdagangan ini masih sangat terbatas hal ini dikarenakan rendahnya SDM dan instrumen untuk melakukan pengawasan. Selain itu juga kesadaran konsumen dan pedagang juga masih kurang dalam rangka perlindungan hak konsumen.
- Perindustrian
Grafik 2.20
Kontribusi Sektor Industri pada PDRB (Berdasarkan Harga Berlaku)
Tahun 2008-2011 Kabupaten Bone
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2012
Perkembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dari tahun 2008 – 2012 fluktuatif. Pada tahun 2008 jumlah IKM sebanyak 3.450 unit meningkat pada tahun 2010 menjadi 5.609 unit kemudian menurun pada tahun 2012 menjadi 3.550 unit. Jumlah IKM terbanyak pada tahun 2010 yaitu sebesar 5.609 unit. Penurunan jumlah IKM terbesar terjadi pada tahun 2009 ke tahun 2010. IKM di Kabupaten Bone mampu menyerap tenaga kerja antara 15.000 – 17.000 tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja terbesar terjadi pada tahun 2010 yaitu mencapai 17.955 orang.
IKM di Kabupaten Bone memiliki nilai produksi yang cukup besar. Nilai produksi IKM tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp.517.220.943.000,00 dengan nilai investasi Rp.126.438.170.000,00.
Sentra industri di Kabupaten Bone mengalami peningkatan dari tahun 2008 – 2012. Pada tahun 2008 Sentra industri kecil sebanyak 5 sentra meningkat pada tahun 2012 menjadi 18 buah. Kabupaten Bone juga memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUB). Sampai dengan tahun 2012 KUB yang yang dibina juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 jumlah KUB yang dibina sebanyak 6 unit meningkat pada tahun 2012 menjadi 17 unit Namun demikian jumlah ini masih relatif kecil dibandingkan dengan jumlah desa yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk berusaha masih relatif kecil. Sebagian besar pelaku usaha IKM dan KUB masih memiliki banyak permasalahan antara lain ketrampilan produksi, manajemen pengelolaan usaha, permodalan dan penguasan ketrampilan. Selain itu juga masih kurangnya jaringan pemasaran produk IKM.
Tabel 2.93
Perkembangan IKM Tahun 2008 – 2012
| No | Uraian | Tahun | ||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| 1 | Unit Usaha | 3.450 | 5.553 | 5.609 | 3.318 | 3.550 |
| 2 | Tenaga Kerja (orang) | 15,446 | 17.955 | 16.775 | 14.443 | 15.454 |
| 3 | Nilai Produksi (000) | 231.574.420 | 256.039.773 | 517.220.943 | 276.284.688 | 295.624.616 |
| 4 | Nilai Investasi (000) | 42.464.235 | 119.453670 | 126.438.170 | 132.459.170 | 141.731.312 |
| 5 | Sentra IK | 5 | 9 | 13 | 17 | 18 |
| 6 | KUB | 6 | 10 | 13 | 16 | 17 |
- Transmigrasi
Tujuan utama dilaksanakannya transmigrasi penduduk adalah sebagai upaya untuk pemerataan persebaran penduduk dari penduduk yang terlalu padat ke wilayah dengan penduduk yang masih relatif kosong atau bahkan belum berpenduduk. Transmigrasi diupayakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memberikan kesempatan untuk perubahan nasib. Melalui transmigrasi ini diharapakan penduduk padat yang ada di Kabupaten Bone memiliki peluang dan harapan untuk perubahan hidup yang lebih baik dengan kesejahteraan yang meningkat.
Nice postingannya Sobat, sangat membantu dalam perencanaan (proposal) untuk kebutuhan lokal, regional/internasional, khususnya untuk kebutuhan investor yg akan masuk ke Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, namun harus selalu update mengikuti BPS.
BalasHapussalam sukses
Nice postingannya Sobat, sangat membantu dalam perencanaan (proposal) untuk kebutuhan lokal, regional/internasional, khususnya untuk kebutuhan investor yg akan masuk ke Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, namun harus selalu update mengikuti BPS.
BalasHapussalam sukses